Kapolri Ungkap Awal Mula Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Ahrie Sonta
PerbesarKapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap awal mula dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kasus tersebut bermula dari dugaan perintah penyadapan secara lisan oleh Irjen Ahrie Sonta pada 2025 hingga 2026.
Informasi awal perihal dugaan penyadapan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman tersebut digelar untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo, tokoh-tokoh bangsa, termasuk pimpinan dan anggota Komisi III DPR.
Suyudi menjelaskan, saat itu Ahrie Sonta (AS) menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon). Ia diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur resmi.
“Perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau PLT Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” jelas Suyudi di depan pimpinan dan anggota Komisi III.
Dugaan penyimpangan tersebut kemudian berlanjut pada Oktober 2026. Pada bulan itu, Ahrie Sonta diduga kembali mengeluarkan perintah untuk membubarkan grup WhatsApp yang digunakan sebagai sarana penyampaian perintah penyadapan.
Selain itu, ia juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX.
“Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX atau PLX,” ungkap Suyudi.
Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan. Pada 30 Oktober 2026, peristiwa itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri.
Laporan tersebut selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Suyudi menyebut identitas pelapor dirahasiakan.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan sikap tegas dan meminta dugaan penyadapan ilegal itu diusut. Ia menyebut penyadapan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR.
“Kami menyampaikan sikap tegas, meminta diusutnya tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI,” kata Habiburokhman.
Ia menilai dugaan penyadapan ilegal tersebut merupakan kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Menurutnya, tindakan tersebut juga menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
“Tindakan ini adalah kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman mempertanyakan penyalahgunaan kewenangan oleh petinggi kepolisian yang seharusnya bertugas mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum.
“Bagaimana mungkin para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasnya sendiri? Perbuatan ini dapat diibaratkan menikam dari belakang,” sambungnya.
Sementara itu, Kapolri Suyudi menegaskan bahwa kewenangan aparat penegak hukum harus digunakan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh melampaui batas.
“Kita memahami bahwa kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum. Sebab ketika kewenangan kehilangan batasnya, kepercayaan dapat berubah menjadi kecurigaan. Dan kehadiran negara yang seharusnya memberikan perlindungan, justru dapat menimbulkan kekhawatiran,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya keberanian institusi kepolisian untuk mengusut setiap dugaan pelanggaran, termasuk yang melibatkan internal kepolisian.
“Di sinilah kehormatan sebuah institusi diuji, bukan semata ketika berhasil mengungkap kejahatan, tetapi ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam, menguji setiap dugaan dengan kejujuran, dan menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang dihadapi,” pungkas Suyudi.