Komisi I DPR Bakal Bentuk Pokja Bareng Kemhan, Bahas Revisi UU Pertahanan

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan paparan saat mengikuti rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan paparan saat mengikuti rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, mengatakan pihaknya berencana membentuk kelompok kerja (pokja) bersama Kementerian Pertahanan untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pembentukan pokja tersebut akan melibatkan tim ahli dari Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR.

"Mengenai prosesnya, pimpinan Komisi I DPR RI sudah melakukan diskusi awal bersama Menteri Pertahanan terkait rencana penyempurnaan undang-undang tersebut," ungkap Dave kepada wartawan, Sabtu (21/11).

"Ke depan, direncanakan pembentukan kelompok kerja yang melibatkan tim ahli dari Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI untuk mendalami materi yang perlu diperbarui. Jadi, pembahasannya masih dalam tahap awal dan belum memasuki pembahasan revisi secara formal," lanjutnya.

Dave pun menjelaskan, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam rencana revisi tersebut. Salah satunya adalah penyesuaian strategi pertahanan negara agar mampu menjawab berbagai tantangan keamanan yang berkembang saat ini.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Foto: Dok. Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

"Menurut saya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memang perlu dikaji kembali agar sesuai dengan perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pertahanan Indonesia," kata Dave.

"Tantangan yang kita hadapi saat ini sudah semakin kompleks, mulai dari dinamika keamanan kawasan, perkembangan teknologi militer, hingga ancaman siber. Karena itu, aturan pertahanan negara harus mampu menjawab perubahan tersebut dan menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan pertahanan ke depan," sambungnya.

Ia menilai, konsep pertahanan defensif aktif juga perlu dikaji kembali untuk memastikan strategi pertahanan Indonesia tetap relevan dengan situasi terkini.

"Dalam revisi ini, kita perlu melihat kembali apakah strategi pertahanan negara sudah cukup menjawab tantangan saat ini, termasuk konsep pertahanan defensif aktif. Penguatan pertahanan semesta, modernisasi alutsista, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri juga perlu mendapat perhatian," ujar Dave.

"Begitu pula koordinasi antarkementerian dan lembaga agar seluruh unsur pertahanan dapat bekerja secara terpadu dan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas," tambah dia.

Dave berharap revisi UU Pertahanan nantinya dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan keamanan pada masa mendatang.

"Proses penyusunannya perlu dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Kita ingin memiliki sistem pertahanan yang semakin kuat, modern, dan mampu melindungi seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Pertemuan Wakil Ketua DPR Dasco dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung DPR, Senayan, Kamis (19/11/2026). Foto: Dok. Istimewa

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan alasannya menemui Wakil Ketua DPR Dasco. Sjafrie mengusulkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sjafrie mengatakan, tersebut perlu disempurnakan.

“Saya hari ini datang ke DPR RI, tapi kebetulan ini tempatnya ada gedung MPR juga. Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco,” kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

“Yang kedua, saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan. Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,” lanjutnya.

Sjafrie menjelaskan, terdapat sejumlah perkembangan di bidang pertahanan yang belum diatur dalam UU Pertahanan saat ini.

“Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002. Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi,” katanya.