Jebakan utang SGR Kenya: Mitos Propaganda Asing atau Fakta Korupsi Lokal?

Gambar ilustrasi: Istockphoto.com

Kontroversi terkait pendanaan proyek Standard Gauge Railway (SGR) rute Mombasa-Nairobi di Kenya terus memicu perdebatan panas di dunia internasional terkait isu jebakan utang. Banyak pihak yang menyebut tumpukan utang proyek ini sebagai bukti dari "jebakan utang" Tiongkok. Padahal, beban utang SGR Kenya sebenarnya bukanlah jebakan yang sudah direncanakan oleh negara asing, akan tetapi hasil dari buruknya pengelolaan dan korupsi di dalam pemerintahan Kenya sendiri. Fakta dari proyek ini mengharuskan kita untuk membongkar mitos jebakan utang, melihat kelalaian pejabat lokal, dan memahami alasan negara Afrika memilih Tiongkok di tengah kurangnya pilihan dari negara-negara Barat.

Konsep jebakan utang pada dasarnya lebih mirip sebagai alat propaganda politik antar negara besar. Julukan ini sengaja diciptakan untuk menjelekkan bantuan dana alternatif yang masuk ke negara-negara berkembang.

Negara-negara Barat dan medianya sangat gencar membentuk opini buruk tentang kerja sama infrastruktur Tiongkok di Kenya demi menyebar ketakutan di tengah masyarakat. Mereka terus menakut-nakuti publik dengan isu yang belum pasti, seolah-olah Pelabuhan Mombasa akan langsung disita jika pemerintah Kenya gagal membayar utangnya.

Secara logika, membangun fasilitas besar di negara berkembang pasti selalu membutuhkan utang negara. Menyalahkan pihak yang memberikan utang sepenuhnya atas sebuah perjanjian yang sudah disetujui bersama oleh kedua belah pihak adalah cara berpikir yang keliru dan terlalu menyederhanakan masalah.

Akar masalah dari krisis keuangan kereta cepat ini sebenarnya ada di tangan para pejabat Kenya sendiri. Korupsi yang sudah mengakar dan pengelolaan yang berantakan dari dalam pemerintahan memberi dampak yang jauh lebih merusak daripada sekedar masalah bunga pinjaman luar negeri.

Praktik penggelembungan dana atau mark-up dan kelalaian birokrasi membuat biaya proyek kereta cepat ini melonjak tajam dan tidak masuk akal sejak awal mula perundingan. Banyak oknum pejabat lokal memanfaatkan proyek besar ini untuk memperkaya kelompok mereka sendiri dengan berlindung di balik alasan memajukan negara.

Kegagalan mengatur transportasi setelah kereta selesai dibangun juga membuat proyek ini terus merugi. Jalur kereta SGR sepi muatan karena pemerintah tidak tegas memindahkan angkutan barang dari truk ke kereta, murni karena adanya tekanan dari pengusaha-pengusaha transportasi darat di sana.

Masalah kereta cepat SGR ini juga menunjukkan kita tentang sikap lembaga keuangan internasional dari Barat yang kurang peka terhadap kebutuhan negara-negara Afrika. Kebutuhan yang sangat mendesak akan jalur transportasi transportasi cepat telah memaksa negara-negara Afrika mencari jalan keluar yang paling masuk akal demi mengejar ketertinggalan ekonomi mereka.

Pemerintah Kenya akhirnya beralih memilih dana dari Tiongkok hanya karena proses pinjaman dari lembaga seperti IMF atau Bank Dunia terlalu lama dan banyak campur tangan politiknya. Syarat-syarat rumit dari lembaga Barat tersebut justru lebih sering menghambat niat negara berkembang untuk segera membangun fasilitas umum bagi rakyatnya.

Bagi negara berkembang yang ingin cepat maju, bekerja sama membangun infrastruktur dengan Tiongkok adalah pilihan ekonomi yang sangat masuk akal dan praktis. Langkah ini dinilai jauh lebih realistis daripada hanya terus-menerus mendengarkan janji-janji manis pembangunan dari negara-negara Barat yang jarang memberikan dana sungguhan.

Krisis utang kereta SGR di Kenya pada akhirnya adalah bukti krisis kejujuran di dalam negeri, bukan murni jebakan dari negara asing. Benua Afrika harus berhenti membiarkan wilayahnya dijadikan alat adu domba dalam persaingan negara-negara besar. Pemerintah Kenya dan negara Afrika lainnya harus mulai berbenah diri dan lebih transparan dalam setiap perjanjian internasional agar cita-cita kemajuan ekonomi tidak hancur oleh keserakahan pejabatnya sendiri.

Referensi:

Brautigam, D. (2020). A critical look at Chinese ‘debt-trap diplomacy’: the rise of a meme. Area Development and Policy, 5(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/23792949.2019.1689828