BRICS, Indonesia, dan Jalan Menuju Energi yang Adil
Dosen dan peneliti nanomaterial untuk energi baru dan terbarukan di Monash University dan Universitas Pertahanan RI
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Naufan Nurrosyid tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Belakangan ini, nama BRICS kembali menggema dalam percakapan global. Sebuah kekuatan baru yang perlahan namun pasti, mulai menggoyang dominasi ekonomi dan politik dunia. Bukan hanya karena ekspansi anggotanya yang kian strategis, tetapi juga karena gagasan yang dibawanya: bahwa dunia tidak harus ditentukan oleh satu kekuatan saja. Bahwa negara-negara di belahan bumi yang lain berhak mempunyai suara yang sama.
Aliansi ini punya wajah yang cukup tegar. Ia menyentuh desa-desa yang belum dialiri listrik. Ia menyentuh keluarga yang masih memasak dengan kayu bakar. Ia menyentuh anak-anak yang kesulitan belajar karena malam yang gelap. Sebab itu, BRICS bisa menjadi jalan untuk mewujudkan keadilan energi bagi Indoneisa, jika kita mau melangkah dengan cerdas dan berani.
BRICS, Bukan Sekadar Aliansi Ekonomi
BRICS adalah aliansi "negara-negara berkembang" yang kini mulai menjadi kekuatan besar. Diinisasi di tahun 2001 oleh Brasil, Rusia, India, dan China. Serta mulai menunjukkan gerakan di tahun 2010 dengan bergabungnya Afrika Selatan. Kini, aliansi ini mengundang negara baru seperti Arab Saudi, Mesir, Ethiopia, UEA, hingga Iran. Bila dilihat dari angka, kekuatan mereka mengesankan. Aliansi ini mewakili lebih dari 40% populasi dunia, lebih dari 30% GDP (Produk Domestik Bruto) global dalam PPP (Purchasing Power Parity), dan menguasai sebagian besar sumber daya energi dunia.
Tetapi BRICS bukan hanya tentang angka. Ini tentang narasi. Tentang membangun sistem dunia yang lebih inklusif, di mana negara berkembang punya pilihan, akses, dan kedaulatan dalam membangun masa depan mereka sendiri, termasuk masa depan energi.
Potret Indonesia: Kaya Energi, Tapi Belum Merdeka Energi
Untuk energi terbarukan, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, potensi panas bumi terbesar kedua di dunia, cadangan nikel untuk baterai kendaraan listrik, dan ribuan sungai kecil yang bisa diubah jadi pembangkit. Namun ironisnya, jutaan warga masih hidup tanpa listrik yang layak, atau terjebak dalam ketergantungan energi fosil yang mencemari udara dan merusak iklim.
Padahal, Indonesia telah menetapkan target ambisius Net Zero Emission pada 2060. Tetapi dengan sumber pendanaan yang terbatas, teknologi yang masih impor, dan kesenjangan energi yang masih tinggi, jalan menuju transisi energi itu sering terasa berat dan terjal.
Langkah Strategis dari Sekarang hingga 2060
Jika Indonesia ingin mengambil peran aktif dalam BRICS dan menjadikannya sebagai jalan menuju keadilan energi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperjelas posisi diplomatik dan teknokratis Indonesia di forum-forum BRICS. Indonesia bisa memulai dengan hadir secara aktif dalam dialog dan pertemuan BRICS+, sambil mengangkat isu-isu energi terbarukan dan transisi berkeadilan sebagai agenda utama. Kehadiran ini tidak semata simbolik, tetapi bisa diarahkan untuk membuka kanal kolaborasi dengan negara-negara anggota dalam bentuk pertukaran teknologi, riset bersama, hingga pembiayaan proyek hijau.
Keseriusan langkah ini dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang secara jelas mengamanatkan bahwa pengelolaan energi harus menjamin ketersediaan energi dalam negeri secara berkelanjutan dan adil. Dalam konteks inilah, keterlibatan Indonesia di BRICS bukan hanya soal geopolitik, tetapi juga bentuk aktualisasi dari mandat konstitusional untuk menjamin hak energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Potensi kerja sama melalui BRICS, seperti pembiayaan dari New Development Bank (NDB), dapat diarahkan untuk mempercepat program elektrifikasi daerah tertinggal, mendorong pembangunan pembangkit energi terbarukan skala kecil dan menengah, serta membangun infrastruktur penyimpanan energi yang terjangkau untuk masyarakat.
Dalam jangka menengah, Indonesia juga perlu membangun arsitektur riset dan inovasi bersama dengan negara-negara BRICS yang memiliki kekuatan teknologi tinggi. Misalnya, menjajaki kerja sama teknologi surya dengan China dan India, atau membuka pusat riset baterai dengan Brasil dan Afrika Selatan yang sama-sama tengah mengembangkan solusi energi ramah lingkungan. Hal ini selaras dengan agenda Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025, dan naik signifikan menuju 2060. Untuk mencapai itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan investasi dan teknologi dari negara maju. Indonesia harus membuka ruang kolaborasi Selatan-Selatan yang lebih setara dan relevan dengan kebutuhan lokal kita.
Selain itu, Indonesia perlu mendorong pembentukan Pusat Inovasi Energi BRICS di Indonesia, yang bisa melibatkan kampus, komunitas lokal, dan pelaku industri. Lembaga semacam ini bisa menjadi ruang uji coba berbagai teknologi transisi energi. Dari panel surya untuk rumah tangga miskin, hingga sistem off-grid untuk desa-desa di Papua maupun Nusa Tenggara. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, transisi energi tidak lagi terasa sebagai proyek elit, tapi sebagai upaya kolektif bangsa. Langkah ini juga sejalan dengan semangat dalam Strategi Jangka Panjang Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (LTS-LCCR) 2050, yang menekankan pentingnya pertumbuhan hijau inklusif yang tidak meninggalkan siapa pun.
Yang paling penting, Indonesia harus memperjuangkan konsep "transisi energi yang berkeadilan" di tingkat internasional. Terutama di forum BRICS. Bukan hanya transisi yang rendah emisi, tapi juga yang rendah ketimpangan. BRICS bisa menjadi platform yang memperjuangkan transisi yang berpihak pada masyarakat, bukan hanya pada kepentingan korporasi besar. Dalam forum ini, Indonesia berkesempatan untuk membawa suara Asia Tenggara yang juga mewakili suara petani, nelayan, dan warga desa, yang selama ini terlalu jarang terdengar dalam forum-forum energi dunia.
Menjemput Takdir Energi Kita
BRICS adalah salah satu cermin bahwa dunia sedang bergeser. Dan dalam pergeseran itu, Indonesia bisa memilih: menjadi penonton, atau menjadi pemain. Kita bukan negara kecil. Kita negara dengan mimpi besar dan potensi besar. Energi adalah hak setiap warga, bukan hanya komoditas industri.
Jika BRICS bisa menjadi jembatan menuju transisi energi yang lebih merata, lebih adil, dan lebih manusiawi, maka kita tidak boleh ragu untuk melangkah. Karena yang kita kejar bukan hanya angka emisi atau kilowatt. Yang kita perjuangkan adalah masa depan anak-anak kita, di kota dan di desa, di seluruh tanah-air Nusantara, agar mereka bisa tumbuh di dunia yang terang, bersih, dan berkeadilan.