Job Fair dan Refleksi Pahit Kualitas Pendidikan Kita

Beberapa waktu lalu, jagat maya dihebohkan oleh video rusuhnya sebuah Job Fair di Samarinda. Ribuan pencari kerja memadati aula, saling dorong, terengah-engah, berharap mendapatkan secuil peluang pekerjaan. Dalam sorot kamera amatir, terlihat wajah-wajah muda yang bukan hanya lelah fisik, tapi juga nyaris patah harapan. Mereka bukan pemalas. Mereka sedang berjuang. Namun, "sistem" seperti sedang tidak berpihak pada mereka.

Tak lama setelah video itu viral, muncul ucapan dari seorang Anggota DPR RI:

"Lowongan kerja banyak, tapi enggak keserap. Jangan-jangan memang SDM kita enggak kompeten."

Sontak publik geram. Masyarakat yang sudah merasa susah malah disalahkan. Tapi di balik emosi itu, mari kita tarik napas dan bertanya, "benarkah SDM kita tidak kompeten? Atau justru sistem kita yang tidak siap?"

Ilustrasi anggota DPR yang mempertanyakan kualitas SDM kita. Gambar dibuat oleh penulis dengan bantuan AI.

Angka yang Tidak Bisa Dibohongi

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia berada di angka 4,76%, setara dengan 7,28 juta orang. Angka ini memang sedikit turun dibanding tahun sebelumnya, tapi dengan kaca mata jumlah mutlak, pengangguran justru meningkat.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, lulusan SMK, yang seharusnya siap kerja, justru mencatatkan tingkat pengangguran tertinggi. Melambung 9,42%, dibandingkan dengan lulusan universitas yang “hanya” 4,24%. Artinya, semakin banyak anak muda Indonesia yang lulus sekolah, tapi malah jadi pengangguran. Mereka pun memikul beban ganda, tak punya pekerjaan dan disalahkan pula oleh negara.

Lalu kita tanya lagi, dari mana datangnya SDM ini?

Mereka adalah produk dari sistem pendidikan nasional yang selama puluhan tahun lebih mementingkan ujian daripada kehidupan. Indonesia berada di peringkat bawah dalam tes PISA 2022. Literasi kita mendapat peringkat 71 dari 81 untuk literasi membaca. 72 dari 81, untuk matematika, dan 70 dari 81 untuk sains.

Saatnya Jujur dan Berbenah

Kini, kita harus mulai bicara jujur. Bukan anak-anak kita yang gagal, tetapi sistem yang gagal membekali mereka. Selama ini, kita terlalu mudah menyalahkan lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang “tidak kompeten”, padahal kita lupa bertanya, apa yang sebenarnya kita ajarkan di sekolah mereka?

Bayangkan, seorang anak belajar selama 12 tahun dari SD sampai SMA, lalu mungkin 4 tahun kuliah, tapi saat lulus mereka tak tahu harus mulai dari mana. Mereka gagap menghadapi wawancara, tidak pernah magang, tidak tahu cara mengelola konflik, tidak paham cara kerja tim. Mereka mengantongi ijazah, tapi tidak dibekali arah. Mereka tidak malas, mereka tersesat.

Karena selama ini, pendidikan kita lebih banyak menjejalkan hafalan daripada mengembangkan kemampuan berpikir. Anak-anak kita dilatih untuk mengisi lembar jawaban pilihan ganda, bukan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Mereka diajari rumus, tapi tidak pernah tahu kenapa rumus itu penting. Mereka bisa menjawab soal integral, tapi bingung ketika diminta membuat anggaran rumah tangga sederhana.

1. Reformasi Kurikulum: Dari Hafalan ke Kompetensi

Kurikulum kita perlu dirombak dari akar. Pendidikan abad 21 bukan lagi soal siapa yang paling banyak hafal, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan. Kita perlu kurikulum yang membuat anak-anak kita belajar berpikir, bertanya, dan mencoba.

Bukan hanya “apa isi Undang-Undang”, tapi bagaimana menerapkannya dalam kehidupan warga. Bukan hanya “berapa luas lingkaran”, tapi bagaimana menghitung kebutuhan cat untuk mengecat dinding. Kurikulum harus menjadi alat hidup, bukan sekadar alat lulus.

2. Revitalisasi SMK dan Vokasi: Industri sebagai Saudara Kembar, Bukan Penonton

SMK adalah harapan bagi anak-anak dari keluarga kelas pekerja untuk langsung bekerja. Tapi ironi pahitnya: justru mereka yang paling banyak jadi pengangguran.

Mengapa? Karena SMK dan industri tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Banyak SMK kita masih memakai alat praktik yang sudah usang, guru yang belum pernah masuk pabrik, dan modul yang tak lagi relevan. Anak-anak SMK belajar menjadi teknisi, tapi tak pernah melihat bagaimana dunia kerja sesungguhnya.

Revitalisasi bukan sekadar memberi bantuan alat. Itu hanya permukaan. Yang kita butuhkan adalah kemitraan erat antara sekolah dan industri, agar kurikulum, pengajaran, bahkan guru dan pelatihnya, berasal dari dunia nyata. SMK harus menjadi “separuh sekolah, separuh industri”.

3. Transisi Sekolah–Kerja: Jembatan yang Belum Dibangun

Saat ini, terlalu banyak lulusan sekolah yang terjatuh ke jurang antara bangku pendidikan dan dunia kerja, karena kita tidak menyediakan jembatan transisi yang memadai.

Negara lain punya sistem transisi yang mapan: magang wajib, apprenticeship yang dibayar, dan pusat pelatihan kerja di lingkungan kampus. Sementara di sini, magang sering hanya formalitas, tanpa pengalaman nyata, tanpa bimbingan, dan tanpa insentif. Kita belum menganggap bahwa masa peralihan dari pelajar menjadi pekerja adalah masa krusial yang menentukan masa depan.

Kita butuh sistem yang memfasilitasi pelatihan karier, pendampingan wirausaha, dan inkubator yang hidup. Bukan hanya gedung kosong dengan label program tertentu.

4. Pendidikan Karakter dan Soft Skills:

Nilai Boleh Rendah, Tapi Jangan Kehilangan Semangat.

Dunia kerja hari ini tidak hanya mencari orang pintar, tapi orang yang bisa bekerja dalam tim, menyelesaikan masalah, dan tetap tenang dalam tekanan.

Tapi anak-anak kita tumbuh dalam sistem yang lebih banyak menilai mereka dari angka rapor. Sejak kecil, mereka ditakut-takuti dengan ulangan, dibanding-bandingkan nilainya, lalu kehilangan rasa ingin tahu dan percaya diri. Akibatnya, ketika masuk dunia kerja yang penuh tantangan, banyak dari mereka merasa tidak cukup, bahkan sebelum mencoba.

Kita harus mulai menanamkan nilai-nilai penting dalam pendidikan kita: resiliensi, komunikasi, empati, integritas, dan daya juang. Kita perlu mendidik anak-anak kita untuk gagal dan bangkit kembali, bukan hanya untuk menang ujian.

Menjadi Bangsa Besar, Bukan dengan Menyalahkan yang Lemah

Jika kita ingin memetik bonus demografi dan mencapai Indonesia Emas 2045, kita harus berhenti menilai masa depan bangsa ini dari lembar nilai. Kita harus melihatnya dari kemampuan kita membekali anak-anak dengan keberanian, keterampilan, dan harapan.

Mereka bukan beban. Mereka adalah kekuatan yang belum diberi tempat.

Mereka bukan tidak kompeten. Merekalah korban dari sistem yang selama ini tidak kita perbaiki.

Dan tanggung jawab memperbaiki sistem itu, ada di pundak kita semua. Baik sebagai pendidik, orang tua, pemerintah, dan anggota DPR sekalipun.