Sekolah Rakyat dan Pendidikan Berkeadilan
Dosen dan peneliti nanomaterial untuk energi baru dan terbarukan di Monash University dan Universitas Pertahanan RI
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Naufan Nurrosyid tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi sebuah gang kecil di pinggiran kota Jakarta Timur, ada anak bernama Agus. Setiap pagi, ia membantu ibunya menyiapkan tisu dan air mineral yang akan ia jual nanti di siang hari sepulang sekolah. Itu jika ia berangkat ke sekolah hari ini. Sialnya, terkadang ia tidak berangkat karena harus mulai berjualan dari pagi.
Kisah Agus bukanlah anomali. Diperkirakan ada sekitar 70.000 Agus-Agus lain di DKI Jakarta. Lebih jauh, data Nasional menunjukkan hal yang lebih kejam. Masih ada sekitar 4,2 juta anak usia 6–18 tahun yang tidak sekolah sama sekali.
Jika menengok tren beberapa tahun terakhir, angka anak yang tidak sekolah cenderung stagnan. BPS mencatat sekitar 0,67 % anak usia 7–12 tahun tidak sekolah, sementara untuk usia 16–18 tahun, angkanya lebih tinggi, yakni sekitar 19,2 % pada tahun 2024. Angka putus sekolah dari SD hingga SMA pada 2023 bahkan mencapai 29,21 % dari total 30,2 juta anak.
Ini adalah wajah dari sebuah paradoks. Negara yang ingin maju, namun tidak semua anaknya mendapat tiket yang sama menuju masa depan. Inilah yang dinamakan sebagai hilangnya pendidikan yang berkeadilan.
Pendidikan berkeadilan seharusnya memastikan setiap anak, tanpa melihat latar belakang ekonomi atau lokasi geografis, bisa masuk, bertahan, dan belajar dengan kualitas setara. Tapi realitanya beban biaya, akses yang terbatas, gizi buruk, dan fasilitas rapuh masih menjadi tembok penghalang.
Dalam konteks itulah, Presiden Prabowo dan pemerintah meluncurkan Sekolah Rakyat (SR). Sebuah sistem sekolah berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, yang melengkapi siswa dengan makan tiga kali sehari plus kudapan, tempat tinggal, dan perangkat belajar seperti laptop.
SR menyasar anak miskin ekstrem dan akan 100% terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara nilai, ini adalah sebuah visi besar untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Secara niat, ini adalah langkah besar yang patut diapresiasi.
SR mencoba menjawab tantangan struktural. Karena secara umum, anak miskin sering kalah sebelum bertanding karena lingkungan yang tidak mendukung belajar. Dan di atas kertas, asrama memberi ruang aman, gizi yang cukup memperkuat tubuh dan otak, dan fasilitas belajar memberi mereka alat untuk mengejar ketertinggalan. Jika berjalan mulus, SR bisa menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia.
Namun, benarkah masa depan pendidikan kita akan aman dengan ini?
Sekolah Rakyat dan Risiko Besarnya
Namun, di balik janji manisnya, ada sejumlah pertanyaan kritis yang tidak bisa diabaikan. Utamanya, tentang kecepatan implementasi. Dalam hitungan bulan, puluhan sekolah berasrama telah dibuka. Lebih detail, beberapa risiko perlu diperlukan:
1. Risiko Segregasi Sosial
SR secara desain mengelompokkan anak termiskin dalam ekosistem terpisah. Tanpa mekanisme interaksi lintas sekolah, ini bisa menciptakan “gelembung kemiskinan” yang membatasi jejaring sosial mereka. Padahal, mobilitas sosial membutuhkan koneksi lintas kelas.
Jika ini tak diantisipasi, SR bisa justru memperkuat jurang sosial. Literatur internasional berulang kali menunjukkan, semakin tinggi segregasi antarsekolah, semakin sulit mengejar kesetaraan kesempatan. Karena itu, SR perlu mekanisme interaksi lintas sekolah, seperti kegiatan bersama, lomba, magang, program pertukaran agar siswa tidak hidup dalam “gelembung kemiskinan” yang membatasi modal sosial mereka.
2. Keterbatasan & Beban Kerja Guru
Secara nasional, beban pendidikan Indonesia memang besar. Lebih dari 50 juta siswa, 2,6 juta guru di 250 ribu sekolah. Tetapi distribusi guru masih timpang: kota besar kelebihan, wilayah terpencil kekurangan. Terlebih, model berasrama seperti SR menuntut jam kerja yang melebar.
Guru dituntut lebih dalam pengasuhan di luar jam belajar, piket asrama, pendampingan malam. Sehingga, kebutuhan guru bukan hanya “jumlah”, tapi profil kompetensi (trauma-informed, konseling dasar, pun manajemen asrama). Pemerintah sendiri mengakui potensi “darurat kekurangan guru” jika rekrutmen dan redistribusi tak sigap.
Tanpa insentif lokasi, karier, dan pelatihan yang kuat, retensi akan rapuh dan kualitas asrama rentan jatuh ke pola “jaga malam” alih-alih pembinaan pendidikan.
3. Keberlanjutan Fiskal
APBN 2025 mengalokasikan Rp2,14 triliun khusus SR serta Rp71 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah juga mengisyaratkan kenaikan bertahap untuk memperluas cakupan. Di saat yang sama, biaya SR yang mencapai ±Rp48 juta/siswa/tahun menegaskan bahwa program ini padat biaya.
Dengan total anggaran pendidikan memang besar, tetapi peluang biayanya nyata. Ironisnya, dana sebesar itu bisa menopang renovasi 22 ribu sekolah dan penguatan mutu guru. Dan kita tahu, dua hal tersebut adalah pilar utama yang berdampak langsung pada pembelajaran.
Tanpa pengolahan yang ketat, kombinasi SR+MBG berisiko menggerus ruang fiskal bagi kualitas (guru, fasilitas, asesmen), terutama ketika siklus ekonomi memburuk atau prioritas bergeser.
Saran Strategis untuk Sekolah Rakyat
Dengan risiko besar SR dan jika pemerintah memang harus tetap menjalankannya, beberapa langkah strategis harus segera diambil.
Jadikan Sekolah Rakyat sebagai Pilot Project
Pemerintah terlalu terburu-buru. Dengan anggaran yang amat besar, sebaiknya pemerintah mulai program ini dengan uji coba di 10–20 sekolah yang mewakili wilayah urban, rural, dan terpencil. Kemudian, libatkan para ahli di bidang pendidikan yang dapat mengavulasi proyek ini dengan lebih detail.
Evaluasi terus, minimal harus melibatkan mutu pembelajaran, retensi siswa, kepuasan orang tua, dan efisiensi biaya sebelum ekspansi. Barulah, jika terbukti efektif, ekspansi bisa dilakukan secara bertahap dan lebih akuntabel.
Prioritaskan Kesejahteraan dan Profesionalitas Guru
Bagi beberapa ahli, pilar utama dalam pendidikan adalah kualitas garda terdepannya, yaitu para guru. Indonesia memiliki ±3,31 juta guru, namun masih kekurangan sekitar 300.000 tenaga pengajar, terutama di daerah pelosok. Lebih detail, di daerah 3T, penyebaran guru tidak merata.
Banyak sekolah kekurangan guru tetap, dan bergantung pada honorer dengan gaji rendah dan fasilitas sangat terbatas. Maka, sederhananya, peningkatan kesejahteraan guru tetap, kenaikan gaji atau pengangkatan guru honorer, insentif lokasi khusus untuk guru di 3T, dan pelatihan pedagogi kontekstual, termasuk skill asrama untuk SR, adalah keniscayaan. Ini penting agar guru tidak hanya bertahan, tapi juga bermotivasi tinggi dalam membentuk pendidikan berkualitas.
3. Pengalihan Dana dan Optimalkan MBG
MBG menyedot anggaran besar (±Rp71 triliun) untuk cakupan yang luas, sekitar 82,9 juta penerima. Namun alih-alih fokus sepenuhnya pada makan, sebagian dana ini bisa diubah menjadi bantuan tunai terarah seperti voucher seragam, buku, juga biaya transportasi bagi keluarga miskin. Sisanya perlu dialokasikan untuk renovasi fasilitas sekolah. Masih banyak ruang kelas, toilet, juga laboratorium yang belum layak di Indonesia.
Kemudian, dari pada porsi pembagian makanan yang seragam nasional, MBG bisa diimplementasikan dengan dapur komunitas lokal, melibatkan petani, koperasi desa, dan orang tua sebagai pengelola. Model ini lebih hemat, memberi manfaat ganda: gizi siswa, pemberdayaan ekonomi lokal, serta adaptasi menu yang sesuai tradisi dan cita rasa setempat. Namun tetap, jika memungkinkan, lebih baik baik dana untuk MBG dialokasikan ke bentuk yang lain.
4. Audit Independen & Transparansi Publik
Agar setiap rupiah yang juga datang dari keringat masyarakat Indonesia benar-benar efektif, penggunaan dashboard publik secara real-time dan audit oleh lembaga independen (seperti akademisi, LSM) diperlukan.
Transparansi anggaran SR dan MBG tidak hanya menjaga akuntabilitas, tapi juga membangun kepercayaan dan memungkinkan koreksi cepat jika terjadi penyimpangan. Keterbukaan dan ketersediaan diskusi di ruang publik adalah jalan yang tepat untuk kemajuan suatu proyek nasional.
Pendidikan Berkeadilan yang Sesungguhnya
Pendidikan berkeadilan bukan warisan retorika, tetapi buah dari kebijakan yang matang, tahan waktu, dan penuh empati. Meskipun bukan sekarang, SR dan MBG memiliki potensi besar jika dijalankan dengan akal sehat dan hati nurani.
Untuk Agus dan jutaan anak lain seperti dia, pendidikan adalah landasan untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Maka kita wajib memastikan setiap program dan rupiah diarahkan untuk membangun masa depan mereka, bukan sekadar memoles angan bagi yang berkepentingan.