Krisis Kepercayaan : Membangun Kembali Hubungan Antara Rakyat Dan Politisi

Kedudukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia Kedudukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia

Krisis kepercayaan antara rakyat dan politisi di Indonesia semakin memprihatinkan dan menjadi tantangan serius bagi demokrasi di negara ini. Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada November 2021 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik hanya sekitar 28,3%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan institusi lain seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mencapai 76,2% dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencapai 55,1%. Fenomena ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja politisi dan partai politik yang seharusnya menjadi wakil aspirasi rakyat.

Salah satu penyebab utama dari krisis kepercayaan ini adalah kinerja buruk partai politik. Banyak politisi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya daripada memperjuangkan aspirasi rakyat. Kasus korupsi yang melibatkan kader partai, seperti yang terjadi pada beberapa anggota DPR dan kepala daerah, semakin memperburuk citra partai politik di mata masyarakat. Masyarakat merasa dikhianati ketika janji-janji kampanye yang diucapkan selama pemilihan umum tidak ditepati setelah mereka terpilih. Hal ini menciptakan kesan bahwa politisi hanya mengejar kekuasaan dan keuntungan pribadi, bukan untuk melayani rakyat. Selain itu, permasalahan internal dalam partai politik juga menjadi faktor utama dalam krisis kepercayaan.

Kinerja para elite politik yang lemah moral dan etika, serta keterlibatan beberapa kader partai dalam kasus korupsi, telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Masyarakat tidak percaya bahwa partai politik dapat menjaga nilai-nilai demokrasi dan berpihak kepada rakyat. Dominasi politik uang merupakan penyakit kronis yang menggerogoti demokrasi di Indonesia. Suara rakyat sering kali dibeli, dan proses pemilihan umum dipenuhi dengan praktik-praktik korup yang merusak integritas demokrasi.

Kurangnya komunikasi dan edukasi politik juga memperparah keadaan. Partai politik gagal membangun hubungan yang harmonis dengan rakyat. Program dan visi misi mereka pun tak tersampaikan dengan baik, sehingga menimbulkan kebingungan dan apatisme di kalangan masyarakat. Banyak orang merasa bahwa suara mereka tidak didengar, sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses politik. Akibatnya, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu semakin menurun, menciptakan siklus ketidakpercayaan yang sulit untuk diputus. Implikasi dari krisis kepercayaan ini sangat luas. Salah satu dampaknya adalah apatisme politik, di mana masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi karena merasa tidak ada perubahan yang signifikan.

Hal ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia karena tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, suara-suara penting akan hilang dari arena politik. Fenomena politik identitas pun mulai berkembang sebagai alternatif bagi masyarakat yang merasa tidak puas dengan partai mainstream. Namun, hal ini juga dapat memperlemahkan demokrasi jika tidak didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis. Oligarki semakin menguat ketika masyarakat kehilangan keyakinan terhadap institusi demokratis. Ketika rakyat merasa bahwa suara mereka tidak berharga, ruang bagi elit tertentu untuk mengendalikan kekuasaan akan semakin luas. Situasi ini menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang lebih dalam, di mana kekuasaan terpusat pada segelintir individu atau kelompok yang mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Menurunnya kualitas demokrasi adalah risiko terbesar dari krisis kepercayaan ini. Proses demokratisasi yang seharusnya memberdayakan rakyat malah digunakan untuk kepentingan segelintir individu. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi politik, maka legitimasi pemerintah pun akan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan instabilitas politik dan sosial yang lebih besar di masa depan.

Untuk membangun kembali kepercayaan antara rakyat dan politisi, beberapa langkah perlu dilakukan secara serius dan terencana. Pertama-tama, pengawasan kinerja partai politik harus diperketat untuk mencegah keterlibatan kader partai dalam kasus korupsi. Partai politik harus memiliki sistem pengawasan internal yang efektif untuk memastikan bahwa kader mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang dijunjung tinggi. Kedua, partai politik perlu berkomitmen untuk mengembangkan nilai-nilai demokratik seperti keadilan, partisipatif, kesetaraan, dan taat hukum. Mereka harus berjanji untuk menjaga integritas dan moralitas dalam setiap langkah keputusan yang diambil.

Ini termasuk transparansi dalam pengelolaan dana kampanye serta akuntabilitas terhadap tindakan mereka. Ketiga, komunikasi dan edukasi politik harus menjadi prioritas utama bagi semua partai politik. Mereka harus melakukan upaya serius untuk membangun hubungan harmonis dengan rakyat melalui dialog terbuka dan program-program edukatif tentang pentingnya keterlibatan dalam proses demokratisasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana sistem politik bekerja dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif. Keempat, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan publik juga harus menjadi fokus utama pemerintah dan politisi.

Dengan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan serta penggunaan anggaran publik, masyarakat akan lebih percaya bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka. Regenerasi kepemimpinan yang baik adalah langkah selanjutnya dalam membangun kembali kepercayaan rakyat. Partai politik harus memprioritaskan regenerasi generasi baru yang memiliki integritas dan dedikasi kuat untuk memenuhi aspirasi rakyat serta mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Media massa juga memiliki peran penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap politisi dan institusi politik lainnya. Media harus menyajikan informasi yang objektif dan tidak bias agar masyarakat dapat membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang akurat mengenai kinerja pemerintah dan partai politik. Terakhir, aktivitas masyarakat sipil sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan antara rakyat dan politisi. Organisasi non-pemerintah (NGO) serta komunitas lokal harus aktif mencerdaskan rakyat tentang hak-hak mereka serta mempromosikan nilai-nilai demokratis agar masyarakat lebih sadar akan peran mereka dalam sistem politik.

Dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak partai politik, pemerintah, media massa, serta masyarakat sipil kita dapat membangun kembali fondasi demokrasi yang kukuh dan stabil di Indonesia. Data-data menunjukkan bahwa transformasi signifikan dalam perilaku dan strategi partai politik sangat diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap institusi-institusi demokratis. Hanya dengan cara inilah kita dapat berharap untuk menciptakan sistem pemerintahan yang benar-benar mewakili suara rakyat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sejati di Indonesia.