Ketika Pendidikan menjadi Barang Mewah

Akses pendidikan di Indonesia yang masih belum merata. (Sumber : Pexels)

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, kenyataannya saat ini pendidikan masih sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan.

Kondisi ini terasa ironis ketika pemerintah mampu mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, keberadaan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat terkait relevansi dan urgensinya di tengah persoalan pendidikan yang masih belum terselesaikan. Sementara itu, banyak pelajar dan mahasiswa yang masih berjuang menghadapi tingginya biaya pendidikan yang semakin sulit dijangkau.

Pendidikan seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, bukan justru dikesampingkan karena berbagai program pembangunan yang terus dijalankan pemerintah. Tentu tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang dijalankan. Namun, di tengah realitas banyaknya anak muda yang terancam putus sekolah atau gagal melanjutkan pendidikan karena tingginya biaya, skala prioritas kebijakan tersebut patut dipertanyakan kembali. Apa gunanya memiliki fasilitas desa yang modern jika generasi mudanya justru kesulitan memperoleh pendidikan yang layak?

Banyak juga yang mengatakan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai bantuan pendidikan, mulai dari KIP Kuliah hingga program beasiswa lainnya. Akan tetapi, apakah bantuan tersebut benar-benar telah menyentuh mereka yang paling membutuhkan? Kenyataannya, masih banyak pelajar dan mahasiswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan meski berbagai program bantuan terus digencarkan. Kuota yang terbatas, proses yang tidak sederhana, hingga persoalan salah sasaran membuat bantuan pendidikan terasa belum sepenuhnya memberikan keadilan. Pada akhirnya, pendidikan berkualitas seolah hanya menjadi milik mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik atau kesempatan yang lebih besar.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka mimpi untuk menciptakan generasi unggul dan berdaya saing hanya akan menjadi slogan tanpa makna. Gagasan Indonesia Emas 2045 pun akan sulit diwujudkan jika masih banyak anak muda yang harus mengubur impiannya untuk sekolah dan kuliah karena persoalan ekonomi. Anak-anak dari keluarga berada dapat dengan mudah memperoleh akses pendidikan terbaik, sementara masyarakat kelas menengah dan ekonomi rendah perlu berjuang jauh lebih keras hanya untuk mempertahankan hak mereka di ruang kelas. Pada akhirnya, pendidikan bukan lagi menjadi jembatan untuk memperbaiki masa depan, melainkan penanda siapa yang mampu dan siapa yang tertinggal. Ketika akses pendidikan ditentukan oleh kemampuan ekonomi, maka ketimpangan sosial akan terus melebar dan mobilitas sosial masyarakat akan semakin sulit tercapai.

Pada akhirnya, kemajuan suatu bangsa tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa kenyang masyarakatnya atau seberapa banyak proyek yang berhasil dibangun. Pemerintah perlu berani mengevaluasi kembali skala prioritas kebijakannya dan memastikan bahwa anggaran negara benar-benar diarahkan pada kebutuhan paling mendasar, yaitu pendidikan.

Program bantuan seperti makanan bergizi memang penting, tetapi solusi jangka panjang yang lebih utama adalah memastikan setiap keluarga memiliki kondisi ekonomi yang layak sehingga kebutuhan anak, termasuk pendidikan dan gizi, dapat terpenuhi secara mandiri. Sudah saatnya pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama yang nyata dalam tindakan, bukan sekadar janji dalam aturan. Sebab, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, melainkan oleh kualitas generasi muda yang dibentuk melalui pendidikan yang layak.