Pendidikan Merdeka dan Inklusif: Retorika yang Belum Membumi

Image by: Nayla Tazkia Bahri

Semangat Ki Hadjar Dewantara belum sepenuhnya hadir di ruang-ruang kelas. Apakah pendidikan kita sungguh merdeka dan inklusif, atau hanya sekadar slogan?

“Kami hanya ingin anak kami bisa sekolah. Tapi kalau sekolah terlalu jauh dan biaya tidak sanggup, kami harus bagaimana?”

Kalimat itu terlontar dari seorang ibu dalam perbincangan singkat, yang justru meninggalkan kesan mendalam. Di tengah gempita program Merdeka Belajar dan wacana pendidikan inklusif, suara-suara seperti itu kerap luput terdengar.

Setiap tahun, Hari Pendidikan Nasional diperingati dengan upacara dan pidato tentang Ki Hadjar Dewantara. Tapi di luar seremoni itu, kita patut bertanya: sudahkah semangat pendidikan yang membebaskan dan menghargai keberagaman benar-benar terwujud?

Inklusif Tapi Tak Terjangkau

Pendidikan inklusif seharusnya menjamin bahwa semua anak, tanpa kecuali, punya kesempatan berkembang sesuai potensinya. Tapi di kenyataan, sekolah masih belum sepenuhnya ramah bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, anak dari keluarga rentan, atau mereka yang tinggal jauh dari pusat-pusat pendidikan.

Masih banyak guru yang belum dilatih untuk menangani keberagaman di kelas. Infrastruktur sekolah yang mendukung inklusi pun belum merata. Ketika sekolah masih memakai satu standar untuk semua, maka banyak anak akan merasa “tidak cocok” dengan sistem, alih-alih sistem yang menyesuaikan dengan mereka.

Merdeka Belajar, Tapi Tak Semua Merdeka

Program Merdeka Belajar membawa semangat baru: memberi ruang bagi guru berinovasi, dan siswa belajar sesuai minat dan bakat. Tapi bagaimana bisa bicara soal “merdeka” jika:

• Sekolah di banyak tempat masih kekurangan guru.

• Internet dan teknologi belum bisa diakses merata.

• Guru dibebani laporan administratif ketimbang fokus mengajar.

Kemerdekaan hanya bisa terwujud jika kebutuhan dasar pendidikan sudah terpenuhi. Jika tidak, Merdeka Belajar hanya menjadi hak istimewa bagi sebagian kalangan.

Kisah yang Tak Tercatat di Laporan Resmi

Ada anak-anak yang harus menyeberangi sungai atau berjalan belasan kilometer demi bersekolah. Ada yang terpaksa berhenti sekolah bukan karena malas, tetapi karena biaya transportasi tak terbeli. Di kelas-kelas lain, ada siswa yang kesulitan memahami pelajaran karena metode mengajar tak sesuai gaya belajarnya.

Mereka tak masuk laporan tahunan, tapi kisahnya nyata.

Di beberapa tempat, masyarakat membangun komunitas belajar sendiri. Ada guru honorer yang tetap mengajar meski gaji belum turun. Ada relawan yang mendirikan kelas darurat di rumah-rumah warga. Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan sejati lahir dari empati dan solidaritas.

Pendidikan Adalah Tanggung Jawab Bersama

Pendidikan inklusif dan merdeka tak bisa hanya dibebankan ke sekolah atau pemerintah pusat. Ia adalah tanggung jawab bersama: orang tua, guru, tokoh masyarakat, komunitas lokal, bahkan sektor swasta.

Kebijakan nasional tak akan berdampak jika tak diterjemahkan di tingkat lokal dengan pemahaman konteks. Pelatihan guru, kurikulum berbasis lokal, dan keterlibatan komunitas adalah kunci agar pendidikan terasa nyata, bukan sekadar instruksi pusat.

Dengarkan Mereka yang Tak Terdengar

Kalau kita sungguh ingin pendidikan yang merdeka dan inklusif, maka langkah pertama adalah belajar mendengar. Dengarkan anak-anak yang kesulitan di kelas. Dengarkan guru yang frustrasi karena beban kerja tak seimbang. Dengarkan orang tua yang bingung karena kurikulum berubah tanpa sosialisasi memadai.

Pendidikan bukan soal seragam atau nilai akhir. Ia adalah proses manusiawi yang penuh dinamika, emosi, dan harapan. Ia tak bisa dibentuk lewat aturan kaku, melainkan melalui ruang aman untuk tumbuh dan berkembang.

Jangan Hanya Jadi Slogan

Pendidikan merdeka dan inklusif bukan sekadar jargon untuk dokumen kebijakan atau sambutan menteri. Ia seharusnya hadir dalam cara kita menyapa siswa yang berbeda, dalam bagaimana kelas dibuka untuk semua, dan dalam keberpihakan pada mereka yang paling rentan.

Jika kita benar ingin meneladani Ki Hadjar Dewantara, maka sudah waktunya berhenti menggantungkan perubahan hanya dari atas. Pendidikan adalah ruang perjuangan kolektif. Jika tidak dimulai dari sekarang, maka “merdeka dan inklusif” akan terus jadi retorika yang belum membumi.