Ketika Api Padam, Ancaman Karhutla Belum Berakhir

Kebakaran hutan tahun 2026. (Foto: Dok. Pribadi)

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla biasanya mendapat perhatian besar ketika api mulai meluas dan asap mengganggu aktivitas masyarakat. Petugas dikerahkan, pemadaman dilakukan, dan pelayanan kesehatan diperkuat di wilayah terdampak. Namun, ketika api berhasil dipadamkan, persoalan karhutla sebenarnya belum selesai.

Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan luas lahan yang terbakar. Asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, ekosistem membutuhkan waktu untuk pulih, sementara wilayah yang pernah terbakar tetap memiliki risiko mengalami kejadian serupa. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dapat dipadamkan.

Peristiwa karhutla sepanjang 2026 dapat menjadi salah satu pelajaran. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hingga 27 Agustus 2026, karhutla berdampak pada lebih dari 10 juta penduduk di tujuh provinsi. Pada periode tersebut, tercatat 13.449 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di 63 kabupaten dan kota terdampak.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak berhenti pada urusan lingkungan. Ada dampak kesehatan yang harus ditangani dan ada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan lebih besar. Dengan demikian, penanganan karhutla perlu berjalan dalam dua arah sekaligus: mengendalikan kebakaran yang sedang terjadi dan mengurangi kemungkinan kebakaran berikutnya.

Pemadaman Penting, tetapi Bukan Satu-satunya Jawaban

Ketika kebakaran terjadi, pemadaman tentu menjadi prioritas. Api harus dikendalikan agar tidak semakin luas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Namun, kondisi lapangan dapat membuat proses pemadaman menjadi tidak sederhana. Akses menuju lokasi, ketersediaan sumber air, cuaca, angin, dan karakteristik lahan dapat memengaruhi keberhasilan petugas dalam mengendalikan kebakaran.

Penanganan juga membutuhkan koordinasi antarlembaga. Dalam publikasi pada September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya integrasi data lintas instansi dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.

Integrasi tersebut penting karena setiap pihak perlu menggunakan informasi yang selaras mengenai lokasi kebakaran, luas area terdampak, kebutuhan personel, ketersediaan peralatan, hingga perkembangan proses pemadaman. Tanpa koordinasi yang baik, sumber daya yang tersedia berisiko tidak digunakan secara optimal.

Namun, koordinasi seharusnya tidak baru diperkuat ketika kebakaran sudah terjadi. Kerja sama antarlembaga juga perlu diterapkan sebelum keadaan menjadi darurat.

Data mengenai wilayah rawan, kondisi lahan, cuaca, dan kemunculan titik panas dapat menjadi dasar untuk menentukan daerah yang membutuhkan pengawasan lebih intensif. Dengan demikian, respons terhadap karhutla tidak selalu dimulai ketika api sudah membesar.

Pencegahan Perlu Mendapat Porsi Lebih Besar

Jika pemadaman merupakan respons terhadap kebakaran yang sudah terjadi, maka pencegahan merupakan upaya agar persoalan yang sama tidak terus berulang.

Inilah bagian yang tidak boleh kalah penting.

Dalam siaran pers pada Agustus 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan hasil pemantauan titik panas di sejumlah wilayah Indonesia. WALHI mencatat 1.259 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di dalam kawasan konsesi perusahaan di Kalimantan sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Temuan titik panas tidak serta-merta membuktikan bahwa telah terjadi pembakaran yang disengaja atau bahwa pihak tertentu bertanggung jawab atas suatu kebakaran. Verifikasi di lapangan dan proses hukum tetap diperlukan untuk memastikan penyebab kebakaran.

Namun, informasi mengenai titik panas tetap mempunyai fungsi penting sebagai peringatan awal. Ketika suatu wilayah menunjukkan risiko yang semakin tinggi, pengawasan seharusnya dapat diperkuat sebelum kebakaran berkembang lebih luas.

Pemantauan juga perlu diikuti dengan pemeriksaan lapangan. Data dari sistem penginderaan jauh akan lebih bermanfaat apabila menjadi dasar untuk menentukan lokasi patroli, kesiapan personel, dan tindakan pencegahan.

Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada wilayah yang mengalami kebakaran berulang. Apabila kebakaran terus terjadi pada kawasan yang sama, evaluasi tidak cukup hanya membahas proses pemadamannya. Perlu diketahui faktor apa yang membuat kawasan tersebut tetap rentan dan langkah apa yang perlu diperbaiki.

Pada lahan gambut, misalnya, kondisi lahan yang mengering dapat meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, pengelolaan tata air, pemantauan kondisi lahan, dan kesiapsiagaan sebelum musim rawan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

Perlindungan Masyarakat Harus Berjalan Sejak Awal

Dampak karhutla juga harus dilihat dari sisi kesehatan masyarakat.

Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa sebanyak 848 tenaga kesehatan telah dimobilisasi hingga 27 Agustus 2026. Selain itu, 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, dan 87 laboratorium kesehatan masyarakat disiapkan untuk mendukung pelayanan di wilayah terdampak.

Kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam menghadapi kondisi darurat. Namun, perlindungan kesehatan sebaiknya tidak hanya dilakukan setelah masyarakat mulai mengalami gangguan akibat paparan asap.

Informasi mengenai kualitas udara perlu mudah diakses masyarakat. Edukasi mengenai penggunaan masker dan pengurangan aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk juga harus disampaikan secara jelas.

Perhatian lebih besar perlu diberikan kepada kelompok yang lebih rentan terhadap paparan asap, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.

Dengan cara tersebut, perlindungan kesehatan menjadi bagian dari kesiapsiagaan, bukan sekadar respons ketika jumlah kasus sudah meningkat.

Keberhasilan Karhutla Perlu Diukur Lebih Luas

Selama ini, keberhasilan penanganan karhutla mudah terlihat dari aktivitas pemadaman. Berapa personel yang dikerahkan, berapa luas lahan yang berhasil dikendalikan, atau berapa unit peralatan yang digunakan merupakan data yang penting.

Namun, ukuran keberhasilan seharusnya tidak berhenti di sana.

Penilaian juga perlu melihat apakah jumlah kebakaran berulang dapat ditekan, apakah wilayah rawan semakin siap menghadapi musim kering, apakah masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai, serta apakah kawasan terdampak mendapatkan tindak lanjut setelah kebakaran.

Kecepatan respons tetap penting. Akan tetapi, keberhasilan jangka panjang justru terlihat ketika risiko dapat dikurangi sebelum kebakaran berkembang menjadi keadaan darurat.

Pemerintah dapat memperkuat integrasi data, patroli, pengawasan, serta evaluasi terhadap wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran. Pengelola lahan juga perlu memastikan upaya pencegahan berjalan sesuai tanggung jawabnya.

Masyarakat pun memiliki peran. Pelaporan dini ketika menemukan tanda-tanda kebakaran dapat membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat. Kesadaran untuk tidak menggunakan api secara sembarangan dalam pengelolaan lahan juga menjadi bagian dari pencegahan.

Namun, tanggung jawab penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada masyarakat semata. Pemerintah, pengelola lahan, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran yang berbeda tetapi saling berkaitan.

Dari Respons Darurat Menuju Pencegahan

Peristiwa karhutla pada 2026 memberikan pelajaran bahwa persoalan ini membutuhkan pendekatan sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi.

Ketika api muncul, pemadaman harus dilakukan secepat mungkin. Ketika asap mulai memengaruhi masyarakat, layanan kesehatan harus siap memberikan perlindungan. Namun, setelah keadaan terkendali, evaluasi tidak boleh berhenti.

Wilayah yang mengalami kebakaran perlu dipantau kembali. Penyebab dan faktor risikonya perlu diperiksa. Sistem pencegahan juga perlu diperbaiki berdasarkan pengalaman di lapangan.

Pendekatan seperti itu dapat mengubah penanganan karhutla dari pola yang dominan reaktif menjadi lebih preventif.

Pada akhirnya, api yang berhasil dipadamkan memang merupakan capaian penting. Namun, keberhasilan sesungguhnya tidak hanya terlihat ketika asap menghilang dari langit.

Keberhasilan juga terlihat ketika risiko kebakaran berikutnya dapat ditekan, lingkungan mendapatkan kesempatan untuk pulih, dan masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ancaman yang sama.

Api yang padam menandai berakhirnya satu tahap penanganan. Pencegahan agar api tidak kembali menyala adalah pekerjaan berikutnya.