Konten dari Pengguna

Masa Transisi Presiden: Mengukur Konsistensi Kebijakan Pemerintah di Indonesia

Naysilla Regita Fitri
Mahasiswa Progam Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
8 Oktober 2024 12:28 WIB
·
waktu baca 4 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Naysilla Regita Fitri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
image: Naysilla Regita Fitri, dibuat di Canva
zoom-in-whitePerbesar
image: Naysilla Regita Fitri, dibuat di Canva
ADVERTISEMENT
Perhatian Masyarakat Indonesia kini tertuju pada transisi kekuasaan yang selalu menjadi momen dengan harapan dan tantangan. Saat ini, Indonesia di tunjukkan peralihan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Transisi kepemimpinan ini bukan hanya sekedar pergantian wajah di pemerintahan Indonesia saja, tetapi juga mengukur bagaimana kebijakan tersebut konsisten dalam menjaga stabilitas negara dan kepercayaan Masyarakat untuk mempertimbangkan dampak terhadap kebijakan pemerintah.
ADVERTISEMENT

KONSISTENSI KEBIJAKAN DI TENGAH TRANSISI

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengalami stabilitas yang cukup baik, meskipun tidak lepas dari masalah-masalah atau kontroversi yang ada selama masa kepemimpinan Jokowi. Kebijakan-kebijakan Jokowi, seperti memperluas program pembangunan infrastruktur, memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan reformasi demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien.
Namun, yang paling penting adalah memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tetap konsisten dan berlanjut ke pemerintahan yang baru. Sebagai Capres yang akan dilantik, Prabowo Subianto memiliki visi dan misi yang berbeda dengan presiden sebelumnya. Meskipun demikian, sangat penting bagi Prabowo untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan yang telah terbukti berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Konsistensi kebijakan adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
ADVERTISEMENT
Selama masa transisi, kerjasama antara Jokowi dan Prabowo menjadi sangat penting. Proses transisi pemerintahan harus berjalan dengan mulus untuk menghindari ketidakstabilan yang dapat merugikan negara. Seperti yang dikatakan oleh Jokowi saat acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 TNI di Monumen Nasional (Monas), Sabtu, 5 oktober 2024 “Badan badan perlu dipersiapkan sebelum pelantikan, saya kira undang undang juga bisa di selesaikan, saya kira akan memuluskan keberlanjutan.” Presiden Jokowi telah memastikan bahwa badan-badan serta undang-undang yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah disiapkan sebelum pelantikan. Hal ini menunjukkan komitmen Jokowi untuk mendukung pemerintahan baru dan memastikan bahwa transisi berjalan tanpa hambatan.
Selain itu, memahami beberapa isu penting yang muncul selama masa transisi kepresidenan ini. Isu-isu seperti korupsi dan ketimpangan sosial adalah beberapa hal yang membutuhkan pertimbangan serius dari pemerintah baru. Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, Prabowo harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan memberikan instruksi yang jelas dalam menangani kasus-kasus yang terjadi.
ADVERTISEMENT

REPUTASI POLITIK DALAM TRANSISI

Reputasi politik adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan selama masa transisi. Transisi yang lancar dan terencana dapat meningkatkan reputasi politik pemerintah baru di mata publik dan masyrakat luas. Sebaliknya, transisi yang ditandai dengan ketidakstabilan dan kurangnya kemajuan dapat merusak reputasi politik dan merusak kepercayaan publik.
Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto harus menekankan bahwa ia dan timnya mampu menjalankan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya dan memetakan konsistensi kebijakan adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa pemerintahan baru memiliki visi yang jelas dan komitmen untuk mememajukan negara.
Reputasi para politisi juga dapat berpengaruh karena karena memcakup bagaimana cara pemerintah menangani isu-isu sensitif yang terjadi selama masa transisi. Sebagai contoh, transparansi dalam proses transisi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru. Sebaliknya, transparansi dan komunikasi yang buruk dapat menciptakan perspektif negatif dan merusak reputasi politik.
ADVERTISEMENT
Masa transisi juga merupakan kesempatan bagi pemerintah baru untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap reformasi dan perubahan positif. Dengan memberikan pendekatan yang tegas dan inklusif, pemerintah baru dapat membangun reputasi politik yang kuat dan mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan atau semua kalangan Masyarakat.

PEMENUHAN JANJI-JANJI KAMPANYE

Pemenuhan janji kampanye juga menjadi pertimbangan penting dalam masa transisi ini, selain reputasi politik dan kestabilan pemerintah. Saat ini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki janji-janji kampanye yang telah mereka sampaikan kepada publik selama proses kampanye, seperti saat Debat Capres Pemilu 2024, Prabowo Subianto mengatakan "Rencana besar yang kita beri nama strategi transformasi bangsa, inti daripada strategi ini untungnya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia indonesia salah satu proyek intinya memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak indonesia termasuk yang masih dalam kandungan ibunya dan usia dini maupun dewasa." Hal tersebut adalah saat yang tepat bagi mereka untuk mulai menegaskan kembali komitmen mereka terhadap janji-janji tersebut.
ADVERTISEMENT
Masyarakat pastinya menantikan realisasi dari janji-janji yang telah di katakan sebelumnya dalam debat capres kemarin. Jika pemerintah baru tersebut berhasil memenuhi janji-janji kampanyenya, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap pemerintah. Di sisi lain, jika mereka melanggar janji-janji yang telah dibuat oleh mereka sendiri, hal ini dapat merusak reputasi politik mereka dan mengurangi kepercayaan publik.
Pemerintah baru harus memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur yang akan mereka buat untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka dan memberikan penjelasan mengenai kendala-kendala yang mungkin terjadi kedepannya. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah baru benar-benar berkomitmen untuk memajukan tujuannya dan pemerintah dapat mengembalikan kepercayaan publik serta menunjukkan komitmen mereka untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia di masa depan.
ADVERTISEMENT