Konten dari Pengguna

Berdaya Tanpa Berpihak: Menyusuri Jalur Diplomasi Indonesia

nayvaimano

nayvaimano

Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari nayvaimano tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Foto: REUTERS / Vyacheslav ProkofyevSumber: Reuters Connect – “Putin hosts Indonesia’s Prabowo in Russia…”, 19 Juni 2025
zoom-in-whitePerbesar
Foto: REUTERS / Vyacheslav ProkofyevSumber: Reuters Connect – “Putin hosts Indonesia’s Prabowo in Russia…”, 19 Juni 2025

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Saint Petersburg pada 19 Juni 2025. Pertemuan ini menunjukkan kepada semua pihak bahwa Indonesia ingin memperluas kerja sama dengan berbagai negara tanpa terikat sepenuhnya pada satu blok besar saja.

Prinsip "bebas-aktif" yang sudah dianut Indonesia sejak lama menjadi landasan utama strategi ini. Artinya, kita tidak hanya bergantung pada Barat atau Timur, melainkan aktif menjalin kerja sama dengan siapa pun dan di mana pun ada peluang. Dengan memperkuat kerja sama militer dan teknologi dengan Rusia, Indonesia menunjukkan bahwa ia punya banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan teknologi di negaranya.

Dalam bidang keamanan, kerja sama militer dengan Rusia mencakup latihan bersama dan pembicaraan tentang kemungkinan fasilitas pendukung di Biak. Meskipun beberapa negara tetangga, seperti Australia yang menyatakan kekhawatiran tentang kehadiran kapal perang asing di wilayah dekat kita, tetapi pemerintah telah menekankan semua aktivitas ini diawasi secara sipil dan bertujuan untuk menjaga keamanan bersama.

Dunia saat ini semakin bergerak menuju sistem multipolar, di mana tidak hanya ada satu atau dua kekuatan utama. Dengan bergabung sebagai anggota BRICS dan merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia menempatkan diri di tengah peluang global. Pendekatan ini memungkinkan kita mendapatkan teknologi, sumber pendanaan, dan kesempatan ekonomi dari berbagai pihak tanpa menggadaikan kedaulatan nasional.

Tentu saja, kebijakan ini menghadirkan tantangan. Salah satunya hubungan dengan negara-negara Barat yang bisa saja terdampak jika mereka melihat langkah ini sebagai penarikan diri. Kepercayaan kawasan juga harus terus dijaga, sehingga pemerintah perlu secara terbuka dan transparan kepada masyarakat Indonesia untuk menjelaskan tujuan di balik setiap kerja sama. Selain itu, masyarakat dan partai politik di dalam negeri perlu mendapatkan informasi yang jelas agar tidak ada asumsi bahwa Indonesia sepenuhnya berpihak pada satu kekuatan tertentu saja.

Pembahasan ini penting untuk dibahas karena aspek ekonomi dan keamanan, dua hal yang kini saling berhubungan erat satu sama lain. Sistem multipolar memberikan ruang lebih besar kepada negara berkembang seperti Indonesia untuk berperan aktif di panggung dunia. Dengan memahami strategi non‑blok ini, masyarakat dapat mengikuti perkembangan diplomasi nasional secara lebih baik dan mendukung kebijakan luar negeri yang menjaga kedaulatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.