Kebijakan Publik Joko Widodo untuk Menyerap Aspirasi Mitra Ojek Online dalam Pilpres 2019

Oleh : Nazar El-Mahfudzi* Email: [email protected]

ABTRAKSI

Ojek Online kembali kecewa dan melakukan unjuk rasa pada hari Senen, 23 April 2018 di depan Gedung DPR / MPR, demontrasi ribuan ojek online secara damai melalui pemogokan umum sejumlah tempat di Indonesia. Setelah hampir satu bulan aspirasi para ojek online ditanggapi dengan baik di Istana Negara diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo dan para Menteri pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, membuahkan hasil kebijakan publik normatif untuk diserahkan kepada masing-masing Aplikator. Pola kebijakan publik ekonomi liberal yang disajikan oleh Joko Widodo dapat menjadi kegagalan pemerintah dalam menyerap aspirasi mitra ojek online sehingga mengganggu stabilitas politik Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Pendahuluan

Mitra Ojek Online adalah bagian dari masyarakat yang bekerjasama dengan pihak aplikator atau perusahaan jasa transportasi menggunakan sistem teknologi aplikasi transportasi Os Android “O2O” (Online to Offline). Kemajuan teknologi transportasi online telah hadir dan memasyarakat di Indonesia, hal ini menjadi sistem adaptif karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan adanya hubungan antara konsentrasi penduduk dengan gejala-gejala sosial khususnya para kaum urbanisme yang berada di daerah Jakarta. Persoalan kemajuan teknologi transportasi online menjadi kajian penelitian yang sangat menarik kerena berhubungan dengan kebijakan liberal pemerintah Joko Widodo dan kesejahteraan masyarakat khususnya mitra ojek online yang berada dalam garis pengngguran usia produktif. Padahal konstitusi Indonesia adalah saling bantu antara pemerintah dan masyarakat, dan bukan hanya diserahkan pada mekanisme pasar. –Ekonomi saling bantu adalah kerakyatan atau dapat disebut ekonomi “gotong-royong” yang selalu dicanangkan oleh Presiden Soekarno.

Pelarangan mengenai ojek online sudah pernah tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015. Ketentuan angkutan umum adalah harus minimal beroda tiga, berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan pertimbangan "safety” atau keselamatan transportasi. Kebijakan publik Presiden Joko Widodo membolehkan transportasi umum dengan menggunakan aplikasi internet hadir ‎karena dibutuhkan masyarakat sebagai bentuk orientasi pasar bebas di Indonesia.

Akuntabilitas Joko Widodo juga dipertaruhkan dalam membuat kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat sebagai bentuk kekuatan masyarakat “civil society” dalam Pilpres 2019. Kebijakan publik dapat mendefinisikan kepentingan ekonomi pasar bebas menggunakan teknologi transportasi online sangat dibutuhkan masyarakat untuk mensejahterakan kepentingan mitra ojek online, kekuatan “civil voter” (masyarakat pemilih) dari mitra ojek online dengan taraf hidup yang sejahtera sangat berbengaruh dalam Pilpres 2019.

Penulis mencoba menganalisa kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, sangat penting bagi Presiden Joko Widodo didalam menentukan analisa kebijakan publik, sebuah pola ekonomi liberal yang sedang berlangsung di Indonesia. Pertama, dalam sebuah prespektif liberal Adam Smith (1776), arti liberalisme mengarah pada hakikat manusia selalu mengejar kepentingannya sendiri dalam arti ingin memperoleh manfaat yang paling optimal dari apa yang dimilikinya. Sehingga, diperlukan peraturan dan pengaturan dari pemerintah agar para produsen tidak semena-mena memproduksi.

Kedua, teori kebijakan publik melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi.Definisi dari kebijakan publik yang paling awal dikemukakan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) yang mendefinisikan kebijakan publik “public policy” sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices)”. Maka mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Dari dua definisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”.

Sebagai contoh Kebijakan publik selalu memiliki tujuan, seperti kebijakan pemerintah untuk menggantikan konsumsi minyak tanah dengan LPG adalah untuk menghemat subsidi negara. Praktik yang dilaksanakan adalah dengan mendistribusikan kompor gas dan tabung LPG 3 kg secara cuma-cuma kepada masyarakat. Teori Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (what government did, why they do it, and what differences it makes)”.

Dalam pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”.

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat kaberbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah untuk berpihak kepada kepentingan rakyat.

Latar Belakang

Secara tegas permasalahan dan tuntutan mitra Ojek Online menginkan kebijakan publik yang aspiratif dan menyeluruh bukan sekedar permasalahan regulasi transportasi yang dialami ; Pertama , perizinan perusahaan ojek online, Kedua kenaikan tarif yang dapat disesuaikan dengan taraf hidup yang layak. Ketiga, UU Kemitraan untuk ojek online antara Mitra dan aplikator atau jasa transportasi.

Bagaiamana pengaruh kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo didalam menyerap Asprasi Ojek Online ?

Presiden Joko Widodo mendapat sorotan cukup tajam dari media asing terkait kebijakan kekuasaan politik , ketika mengklaim tingkat kepuasan masyarakat dalam Survei indikator menunjukkan, secara umum 68,3 persen responden masih puas terhadap tiga tahun kinerja Jokowi-JK. Namun sangat lemah terhadap beberapa kebijakan publik yaitu; Pertama, survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan bahwa masyarakat merasa semakin sulit dalam membeli kebutuhan pokok dan mendapatkan pekerjaan. Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada tanggal 17-24 September 2017 menunjukkan, masyarakat merasa makin sulit dalam membeli kebutuhan pokok. Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh realitas secara empiris kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo seperti kenaikan harga BBM, tarif listrik hingga harga elpiji 3 kg .

Kedua, kebijakan publik Joko Widodo menyerahkan tarif Ojek-Online kepada pihak aplikator jasa transportasi online pada saat awal kemunculan (2014-2015) hingga saat ini (2018) membawa pengaruh kontroversi terhadap UU transportasi yang sudah ada sebelumya, pemerintah tidak bisa memproteksi kebijakan publik tarif ojek online yang terlalu murah. Pihak aplikator jasa transportasi dinilai tidak manusiawi seiring dengan kebijakan publik dalam sektor ekonomi. Problem kebijakan publik pada era pemerintahan Joko Widodo sudah cukup dirasakan masyarakat Indonesia sebagai bentuk tidak tegas pemerintah untuk berpihak kepada sektor ekonomi rakyat karena lebih mementingkan perdagangan, industri dan infrastruktur guna mendapatkan hutang investor asing. Tarif murah Ojek-Online pada khususnya semakin miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup mitra Ojek-Online.

Mitra Ojek-Online sangat menanti kebijakan publik yang akan dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk menyerap aspirasi dari kebutuhan masyarakarat Indonesia terhadap layanan jasa transporatsi online. Maka terdapat dua pengaruh besar dalam membangun aspirasi kebijakan publik Ojek-Online :

A. Sistem Tarif , Regulasi Dan Payung Hukum Mitra Ojek Online

Pemerintah menyerap aspirasi dari para mitra ojek online untuk mendapat beberapa kebijakan menyangkut permasalahan ojek online : Pertama, Pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 telah terjadi pertemuan di Gedung Bina Graha untuk membahas kesepakatan antara dua aplikator, Go-Jek dan Grab Indonesia dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang dipimpin Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Menhub mengusulkan tarif baru sebesar Rp 2.000 per kilometer diterima bersih oleh mitra ojek online. Usulan itu diketahui naik Rp 400 dari yang berlaku saat ini. Grab dengan tegas menyatakan tidak akan naik tarif, meski Kementerian Perhubungan dan pengemudi ojek online serta pihak aplikator sebelumnya telah menyepakati kenaikan.

Kedua, perubahan izin perusahaan aplikator menjadi perusahaan jasa transportasi merupakan kesepakatan bersama dari hasil pertemuan di Hotel Kempinsiki pada hari, Kamis tanggal 29 Maret 2018. Pertemuan dihadiri Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, dan pihak aplikator. Hasil dari pertemuan menempatkan Grab dan Gojek sebagai perushaan jasa transportasi mengikuti peraturan wajib KIR dan pemasangan Stiker berlogo khusus.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Perusahaan jasa transportasi online menyerahkan sepenuhnya kepada Mitra Ojek-Online dalam pelaksanaan peraturan mengenai KIR dan pemasangan stiker logo khusus. Perusahaan jasa transportasi online yang tidak mengikuti aturan regulasi pemerintah, mendapatkan sangsi pencabutan izin usaha sesuai UU transportasi yang berlaku di Indonesia.

Ketiga, Payung hukum mitra ojek online mempunyai landasan kebijakan perlindungan warga negara terutama dalam bidang Ekonomi dan Polhukam karena semakin meningkatnya pasar bebas di Indonesia diperlukan kesatabilan kemananan negara. Sistem ekonomi yang kondusif ditengah arus tehnologi-globalisasi untuk dapat mensejahterakan kehidupan mitra Ojek-Online dan kenyamanan investor. Dari Hasil penelitian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pelan-pelan mulai bergeser dari sektor sumber daya alam ke sektor ekonomi digital. Sebagai contoh, nilai investasi Go-Jek saja sampai awal 2018 sudah mencapai USD 4 miliar atau sekitar Rp 53 triliun. Sementara itu, Grab menanamkan USD 6 miliar atau setara Rp 80 triliun. Pemerintah bersama parlemen terutama di komisi V harus fokus membahas payung hukum utama dalam menopang transportasi online, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Dalam aksi demonstrasi pemogokan umum hari Senin, 23 April 2018 tuntutan selain tarif dan sistem regualasi transportasi mitra ojek online juga membahas mengenai perjanjian kemitraan hak dan kewajiban sebagai mitra online untuk mendapatkan order atau menolak order syarat wajib pemenuhan performa diatas 50-65% untuk mendapatkan insentif dan bonus, pertemuan para ojek online dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku mitra kerja strategis Kementerian Perhubungan. Komisi V DPR Fery Djemy Francis menerima perwakilan massa demo ojek online.

B. Masyarakat Sipil Mitra Ojek Online

Kebijakan publik dan masyarakat sipil dapat menjadi paradigma baru yang saling mengisi, pemerintah sebagai public service, jadi baik penerimaan maupun pengeluaran berorientasi kepada pelayanan publik. Paradigma baru masyarakat sipil Ojek Online tidak bisa diterjemahkan sebagai penambahan beban bagi masyarakat karena dampak dari kemajuan teknologi-globalisasi dan pasar bebas. Ojek Online menjadi bagian masyarakat sipil menanti kebijakan publik. Membuat UU status kemitraan Ojek Online adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah bekerjasama dengan jasa transportasi online sebagai mitra strategis didalam pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi masyarakat Indonesia.

Pola hubungan yang saling bersinergi untuk menentukan kebijakan publik antara pemerintah dan jasa transportasi online dapat saja dilakukan seperti yang terjadi di Brazil dan Filipina. Polemik transportasi online di Brasil melibatkan dewan perwakilan mengesahkan undang-undang terkait legalitas transpotasi berbasis aplikasi online. Majelis tingkat rendah Brasil memutuskan memberikan otorisasi kepada pemerintah kota untuk mengatur regulasi untuk menarik pajak, pemberlakukan asuransi dan memberikan dana pensiun bagi mitra Ojek-Online.

Pemerintah Filipina juga melegalkan jasa transportasi online Grab dengan memberikan kebijakan publik Otoritas Transportasi Filipina dibawah aplikasi yang diatur pemerintah, transportation network company (TNC). Pemerintah Filipina melakukan regulasi yang berbeda terhadap TNC dibandingkan dengan taksi reguler. Kebijakan pemerintah Filipina mengatur regulasi diantaranya Pertama, Taksi online tidak diperbolehkan mengambil penumpang di pinggir jalan, namun harus dipesan melalui aplikasi. Kedua, memiliki lisensi waralaba dari otoritas transportasi, Ketiga, kewajiban meng-cover asuransi penumpang.

Dari data komperatif kebijakan Ojek-Online di Brasil dan Filipina dapat menempatkan kekuatan masyarakat sipil ojek online bagian dari masyarakat dalam usia produktif tenaga kerja disetiap negara untuk menjadi kekuatan pemerintah dalam membangun jaringan masyarakat sipil “civil society” yang sejahtera . Indonesia menempati bonus demografi terbesar di Asia dalam usia produktif dapat menutupi pengangguran terbuka. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah satunya menyebabkan tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Hal ini sejalan dengan laporan PBB, yang menyatakan bahwa dibandingkan dengan negara Asia lainnya, angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus menurun sampai 2020. Jumlah pengemudi Grab dan Go-Jek di Indonesia data yang dimiliki Kemhub menunjukkan, jumlah pengemudi yang dimiliki satu perusahaan penyedia aplikasi mencapai 175.000 orang, meningkat 9.000 orang dalam 3 minggu.

Masyarakat sipil khususnya mitra Ojek-Online mempunyai kekuatan egaliter terhadap kebijakan-kebijakan populis Joko Widodo. Presiden agar bisa menuntaskan seluruh program kerja dan janji-janji yang diusung implemantasi Nawacita. Strategi Jokowi dalam memenangkan pemilihan Presiden 2019. Dari hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kebijakan ekonomi yang tidak populis menurunkan elektabilitas Joko Widodo dalam bidang ekonomi, berbagai survei adalah yang paling rendah dibandingkan bidang lain seperti politik, hukum dan keamanan.

Kesimpulan

1. Kebijakan Publik dalam pasar bebas sistem ekonomi kapitalis memungkinkan pemerintah untuk melakukan proteksi terhadap kebijakan transportasi aplikasi online terutama dalam hal regulasi aturan transportasi , tarif dan kesejahteraan mitra Ojek-Online.

2. Payung hukum bagi pekerja dan mitra dapat menjamin keberlangsungan ekonomi liberal yang bersifat negosiasi saling menguntungkan antara pemerintah dan perusahaan aplikator jasa transportasi online.

3. Mitra Ojek-Online bagian dari masyarakat tenaga kerja usia produktif yang sangat menopang tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk Indonesia.

4. Kebijakan populis Joko Widodo sangat berpengaruh menjelang Pilpres 2019 sebagai strategi pemenangan pemilu untuk memenuhi janji kerja Nawacita.

5. Mitra Ojek-Online bagian dari masyarakat pemilih "civil voter" dalam Pilpres 2019 dalam interaksi jaringan sosial-politik masyarakat sipil “civil society”

Daftar Pustaka

Website :

https://jurnalpolitikus.com/2018/04/01/pakar-ekonomi-pemerintah-jokowi-berorientasi-ekonomi-liberal-bukan-kerakyatan/

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151218_indonesia_ylki_larangangojekdll

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151218_indonesia_presidenmenhub

https://www.liputan6.com/news/read/3409504/jokowi-terima-perwakilan-pengemudi-ojek-online-di-istana

https://nasional.sindonews.com/read/955119/149/media-asing-nilai-kilau-jokowi-memudar-1422080588

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/18/16273191/survei-tunjukkan-hidup-masyarakat-makin-sulit-jokowi-jadikan-masukan

http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2015/01/10/34967/kebijakan-presiden-jokowi-memiskinkan-rakyat/

https://nasional.kompas.com/read/2015/10/26/16435931/Ini.Kebijakan.Paling.Memuaskan.dan.Mengecewakan.dari.Setahun.Jokowi-JK

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/29/08514041/aplikator-sepakat-tingkatkan-pendapatan-ojek-online-pengemudi-ngotot-

https://inet.detik.com/cyberlife/d-3957677/grab-tolak-naik-tarif

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3944190/menhub-kaji-aplikator-taksi-online-jadi-perusahaan-transportasi

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/15/08445851/kemenhub-berlakukan-aturan-sanksi-taksi-online-mulai-februari-2018

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170531193852-384-218631/menakar-wacana-pembatalan-uji-kir-kendaraan-pribadi

https://www.msn.com/id-id/news/other/regulasi-jadi-bom-waktu-transportasi-online/ar-AAvNchJ

https://news.detik.com/foto-news/3986280/komisi-v-dpr-terima-perwakilan-massa-ojol/1

http://beritadunia.net/berita-dunia/asia-tengah/ini-solusi-polemik-taxi-online-dari-berbagai-negara/

https://sukoharsono.wordpress.com/2015/04/24/bonus-demografi-dan-ketenagakerjaan-bagi-indonesia-sebuah-peluang-atau-ancaman/

Buku :

1. Dr. Drs.Situmorang Chazali H. Apt, M.Sc.(2016), “Kebijakan Publik Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan”, Social Security Development Institute (SSDI); Jakarta.

2. Smith Adam.(2000), “The Wealth Of Nations”, Modern Library, Princeton University

3. Soeprapto Riyadi.(2000), “Evaluasi kebijakan publik: suatu pendekatan”, Universitas Negeri Malang.

4. Thomas A. Birkland,(2015), “Introduction to the Policy Process”, M.E. Sharpe, North Carolina State University.

5. B. Holzer. (2010), “Moralizing the Corporation: Transnational Activism and Corporate Accountability” , Edward Elgar Publishing

6. Christos D. Zaroliagis. (2009) “Robust and Online Large-Scale Optimization: Models and Techniques for Transportation” Systems, Springer

7. Prof. Drs. Winarno Budi, MA, PhD (2012), “Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus) 1a”, Caps Publishing.

*Penulis adalah peneliti ilmu hubungan internasional dalam program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.