81 Tahun Indonesia: Saatnya Kembali Menemukan Ruang Bersama

Foto Nazmul Watan

Setiap Agustus, kita kembali memasang merah putih, menggelar perlombaan, menyanyikan lagu kebangsaan, dan mengenang perjuangan para pendiri bangsa. 81 Tahun Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi perayaan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga momentum untuk melihat kembali kualitas persatuan kita sebagai bangsa. Di tengah berbagai perbedaan politik dan pandangan, ada pertanyaan yang layak diajukan, apakah kita masih memiliki cukup ruang untuk merasa sebagai satu Indonesia?

Pertanyaan itu terasa semakin penting ketika ruang publik mudah terbelah. Perbedaan pilihan politik, pandangan terhadap pemerintah, identitas kelompok, hingga perdebatan di media sosial sering berkembang menjadi garis pemisah. Kita semakin mudah menentukan siapa kawan dan siapa lawan hanya berdasarkan satu pendapat.

Padahal, Indonesia sejak awal tidak dibangun dari keseragaman.

Para pendiri bangsa datang dari latar belakang, organisasi, daerah, agama, dan pemikiran politik yang berbeda. Mereka berdebat keras tentang banyak hal. Namun, pada satu titik mereka mampu meletakkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan kelompok, yaitu Indonesia.

Itulah salah satu pelajaran paling penting dari kemerdekaan.

81 Tahun Indonesia dan Polarisasi yang Tidak Boleh Diwariskan

Perbedaan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam [demokrasi Indonesia]. Bahkan, demokrasi membutuhkan perbedaan. Pemerintah membutuhkan kritik, masyarakat membutuhkan ruang menyampaikan aspirasi, sementara oposisi dan kelompok masyarakat sipil memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Masalah muncul ketika perbedaan tidak lagi berhenti pada gagasan, tetapi berubah menjadi ketidakpercayaan antarkelompok.

Kita pernah melewati kontestasi politik yang meninggalkan istilah-istilah pembelah di tengah masyarakat. Sebagian mungkin sudah hilang dari percakapan sehari-hari, tetapi cara berpikirnya belum sepenuhnya lenyap. Orang masih mudah dinilai berdasarkan siapa yang didukungnya, kelompok mana yang dianggap dekat dengannya, atau bagaimana sikapnya terhadap pemerintah.

Jika keadaan semacam ini terus dipelihara, energi bangsa akan banyak dihabiskan untuk saling mengalahkan, bukan menyelesaikan persoalan bersama.

Indonesia mempunyai pekerjaan yang jauh lebih besar daripada pertengkaran politik. Lapangan kerja, daya beli masyarakat, kualitas pendidikan, ketimpangan antarwilayah, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pemberantasan korupsi, hingga perubahan geopolitik global membutuhkan perhatian bersama.

Tidak semua persoalan tersebut dapat diselesaikan pemerintah sendirian. Sebaliknya, kritik tanpa kesediaan membangun jalan keluar juga tidak akan membawa kita ke mana-mana.

Karena itu, 81 Tahun Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk menghentikan kebiasaan mewariskan polarisasi. Kontestasi boleh datang dan pergi. Pemerintahan dapat berganti. Partai dapat berkoalisi dan beroposisi. Tetapi persaudaraan sebagai sesama warga Indonesia tidak boleh ikut berganti setiap lima tahun.

Mencari Kembali Ruang Bersama

Kita membutuhkan apa yang dapat disebut sebagai "ruang bersama". Sebuah ruang tempat pemerintah, oposisi, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dunia usaha, tokoh agama, media, dan masyarakat biasa tetap dapat bertemu meskipun memiliki pandangan berbeda.

Ruang bersama bukan berarti menghilangkan kritik.

Justru sebaliknya, ruang bersama memungkinkan kritik disampaikan tanpa kebencian dan memungkinkan pemerintah mendengarkan tanpa menganggap setiap kritik sebagai ancaman.

Dalam demokrasi yang sehat, kritik dan dukungan tidak harus menjadi dua kubu yang saling meniadakan. Seseorang dapat mendukung kebijakan pemerintah yang dianggap baik sekaligus mengkritik kebijakan yang dinilai keliru. Begitu pula pemerintah dapat mempertahankan kebijakan yang diyakininya benar sambil tetap membuka diri terhadap koreksi masyarakat.

Kedewasaan demokrasi terletak di sana.

Kita perlu mengembalikan tradisi dialog sebagai bagian penting kehidupan kebangsaan. Kampus harus menjadi ruang pertukaran gagasan. Organisasi masyarakat dan kepemudaan harus menjadi jembatan komunikasi. Media perlu menjaga ruang publik agar tidak semata-mata dikuasai pertentangan.

Pemerintah pun perlu memperbanyak kanal partisipasi yang membuat masyarakat merasa didengar sebelum sebuah persoalan berkembang menjadi ketidakpercayaan.

Dialog tentu tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Namun, setidaknya dialog membuat kita memahami mengapa seseorang memiliki pandangan berbeda. Sering kali, memahami adalah langkah pertama untuk kembali mempercayai.

Kepentingan Nasional di Atas Kepentingan Kelompok

Ada satu hal yang seharusnya dapat menjadi titik temu, yaitu kepentingan nasional.

Apa pun pilihan politik kita, tidak ada yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang lemah. Kita sama-sama membutuhkan ekonomi yang tumbuh, masyarakat yang sejahtera, hukum yang adil, generasi muda yang memperoleh pendidikan berkualitas, serta negara yang mampu berdiri tegak di tengah perubahan dunia.

Karena itu, kepentingan nasional seharusnya menjadi batas etik dalam setiap perbedaan.

Pemerintah tidak boleh hanya mendengar kelompok yang mendukungnya. Kelompok oposisi tidak perlu menolak seluruh kebijakan hanya karena berasal dari pemerintah. Aktivis dan mahasiswa tetap harus kritis, tetapi kritik akan semakin kuat ketika disertai data dan alternatif kebijakan. Sementara masyarakat perlu semakin dewasa memilah informasi agar tidak mudah terseret provokasi dan disinformasi.

Semua pihak memiliki tanggung jawab menjaga republik ini.

Kemerdekaan mengajarkan bahwa Indonesia hanya dapat berdiri ketika berbagai kelompok bersedia menurunkan ego masing-masing. 81 Tahun Indonesia kemudian, tantangannya mungkin berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama.

Kita tidak diminta memiliki pandangan yang seragam. Kita hanya perlu memastikan bahwa di balik semua perbedaan itu masih terdapat satu kesadaran: kita mempunyai rumah yang sama.

Kemerdekaan sebagai Momentum Rekonsiliasi

Peringatan kemerdekaan jangan berhenti sebagai seremoni tahunan.

Agustus dapat menjadi momentum rekonsiliasi sosial dan politik. Bukan rekonsiliasi yang dibuat melalui slogan atau pertemuan elite semata, melainkan rekonsiliasi yang tumbuh dari kesediaan untuk kembali berbicara, bekerja sama, dan menyelesaikan persoalan masyarakat.

Semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia perlu diterjemahkan kembali dalam kehidupan demokrasi modern.

Ketika terjadi bencana, kita jarang bertanya terlebih dahulu pilihan politik orang yang membutuhkan bantuan. Ketika atlet Indonesia berlaga membawa Merah Putih, kita tidak sibuk mempertanyakan afiliasi kelompoknya. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, kita berdiri sebagai bangsa yang sama.

Sesungguhnya ruang bersama itu masih ada. Tugas kita adalah memperluasnya.

Pada 81 Tahun Indonesia, negeri ini membutuhkan lebih banyak jembatan daripada tembok. Lebih banyak percakapan daripada prasangka. Lebih banyak kerja bersama daripada pertengkaran yang tidak berujung.

Kita boleh berbeda tentang bagaimana Indonesia harus dibangun. Kita boleh berdebat tentang kebijakan, kepemimpinan, bahkan arah masa depan bangsa. Tetapi perbedaan itu seharusnya tidak membuat kita kehilangan kemampuan untuk duduk dalam satu meja.

Sebab kemerdekaan bukan hanya cerita tentang bagaimana sebuah bangsa berhasil membebaskan diri dari penjajahan.

Kemerdekaan juga tentang kemampuan sebuah bangsa untuk terus memilih hidup bersama.

Dan setelah 81 Tahun Indonesia, mungkin inilah saat yang tepat untuk kembali menemukan ruang bersama itu.