Ketahanan Pangan dan Gejolak Harga Pangan: Tantangan bagi Presiden Prabowo
Tulisan dari Nazmul Watan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarGejolak ketahanan pangan kembali menjadi perhatian ketika harga cabai dan kedelai melonjak pada awal Oktober 2026. Di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seorang perajin tahu yang sudah berproduksi sejak 1997 kini lebih banyak bertahan dari penjualan ampas dan air sisa olahan kedelai. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut kemampuan negara menjaga daya tahan pelaku usaha dan masyarakat menghadapi tekanan harga.
Angkanya tidak bisa dianggap remeh. BPS mencatat 290 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga pekan pertama Oktober, dengan cabai sebagai motor utamanya. Rata-rata harga cabai merah mencapai Rp63.913 per kg, melewati batas atas Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp55.000. Cabai rawit lebih jauh lagi, yakni Rp86.846 per kg, padahal batas acuannya Rp57.000. Di Pasar Kebayoran Lama, cabai rawit merah dijual Rp100 ribu per kg. Pada saat yang sama, harga kedelai naik dari sekitar Rp9.500 menjadi Rp11.600 per kg.
Angka-angka ini mudah dijadikan amunisi untuk menyimpulkan bahwa negara gagal. Namun, kesimpulan seperti itu terlalu malas. Gejolak kali ini adalah pertemuan tiga tekanan sekaligus, yaitu iklim, distribusi, dan pasar global. Masing-masing menguji langkah negara yang berbeda.
Ketahanan Pangan Diuji Perubahan Iklim dan Gejolak Harga
Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar bagi ketahanan pangan Indonesia. Kemarau panjang membuat pemerintah harus bergerak lebih cepat dalam menjaga produksi dan pasokan komoditas strategis. Sejak April, BMKG sudah memperingatkan bahwa kemarau 2026 akan lebih panjang dan lebih kering dari biasanya, dengan risiko kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Pemerintah tidak diam. Kementerian Pertanian menambah luas tanam sekitar 1.023 hektare cabai rawit dan hampir 1.070 hektare cabai besar dalam dua bulan terakhir untuk mengamankan pasokan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Arah kebijakannya benar. Persoalannya ada pada waktu. Cabai butuh berbulan-bulan dari tanam hingga panen, sehingga tambahan tanam pada September–Oktober baru terasa menjelang akhir tahun. Peringatan iklim semestinya langsung diterjemahkan menjadi kalender tanam sejak peringatan itu keluar, bukan setelah harga di pasar melonjak.
Barangnya Ada, Alirannya Tersendat
Berdasarkan pengakuan Kementan RI, cecara agregat, ketersediaan cabai rawit nasional sekitar 132 ribu ton dan cabai besar sekitar 115 ribu ton. Masalahnya, kerja sama antardaerah belum berjalan optimal. Pengiriman besar dari Kediri ke Kalimantan, misalnya, ikut mengerek harga di daerah sentra. Hasilnya adalah peta harga yang terfragmentasi. IPH di Biak Numfor naik 9,32 persen, sementara di pasar lain harga cabai merah bisa anjlok tajam hanya dalam hitungan hari.
Ini kabar baik sekaligus pekerjaan rumah. Kabar baik karena persoalan utamanya bukan produksi yang ambruk. Pekerjaan rumah karena negara yang kuat diukur dari kemampuannya memindahkan barang dari daerah surplus ke daerah defisit sebelum spekulan bergerak. Rapat pengendalian inflasi daerah yang rutin digelar Kemendagri adalah forum yang tepat. Forum itu tinggal dilengkapi tiga hal: neraca cabai antardaerah yang mengikat, fasilitasi ongkos angkut, dan rantai dingin agar cabai tidak busuk sebelum sampai tujuan.
Pasar Global: Kedelai dan Pelajaran Kemandirian
Persoalan kedelai juga memperlihatkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa hanya diukur dari stok nasional. Ketergantungan terhadap impor membuat perajin tahu dan tempe rentan terhadap perubahan harga global.
Kedelai adalah cermin ketergantungan kita. Perajin di Mampang tadi memakai kedelai yang sepenuhnya diimpor dari Amerika Serikat. Kementan mengakui produksi domestik belum mencukupi kebutuhan. Bantuan benih untuk 50 ribu hektare tahun ini diharapkan menghasilkan 50 ribu ton, atau lebih dari 75 ribu ton jika ditambah bantuan pupuk dan pestisida. Itu sebuah langkah, tetapi masih kecil dibandingkan kebutuhan industri tahu-tempe yang sebagian besar bertumpu pada impor.
Di sisi lain, ada sinyal keberpihakan yang patut diapresiasi. Atas arahan Presiden Prabowo, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai disiapkan bagi perajin ketika harga melewati HAP Rp12.000 per kg, dengan penugasan kepada Bulog melalui keputusan Menteri Koperasi. Hanya saja, rata-rata harga di Jawa tercatat Rp11.623 per kg, masih di bawah HAP, padahal margin perajin sudah nyaris habis. Artinya, pemicu intervensi yang semata bertumpu pada HAP berisiko datang terlambat. Negara perlu membaca margin usaha rakyat, bukan hanya angka harga.
Prabowo dan Ujian Konsistensi Ketahanan Pangan
Karena itu, penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu ujian penting bagi pemerintahan Prabowo. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga produksi, tetapi juga distribusi, stabilisasi harga, dan perlindungan masyarakat.
Di sinilah menurut saya publik perlu memberikan penilaian yang lebih adil terhadap Pemerintahan Prabowo. Ketika harga cabai naik, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan semata “mengapa pemerintah gagal menurunkan harga?”, tetapi juga “seberapa cepat pemerintah mendeteksi persoalan, menggerakkan pasokan, dan melindungi masyarakat?”
Sebab pemerintah tidak bisa mengendalikan cuaca. Pemerintah tidak bisa menentukan kapan kemarau berakhir. Pemerintah juga tidak dapat mengendalikan seluruh harga komoditas dunia. Tetapi pemerintah dapat mengendalikan kualitas respons negara.
Dan di titik inilah ukuran keberhasilan pemerintah harus diletakkan. Kabar baiknya, sejumlah instrumen sudah tersedia.
Untuk beras, misalnya, pemerintah telah menggunakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pada September 2026, realisasi penyaluran SPHP mencapai 758 ribu ton atau 91,55 persen dari alokasi awal, sehingga pemerintah memutuskan menambah alokasi 1 juta ton.
Bahkan pada awal Oktober, Bapanas kembali memberikan penugasan tambahan kepada Bulog sebesar 74,18 ribu ton untuk menjaga stabilitas harga beras. Pemerintah juga menjalankan bantuan pangan bagi 33,24 juta masyarakat. Inilah bentuk negara hadir.
Bukan dengan menjanjikan bahwa harga pangan tidak akan pernah naik, melainkan memastikan ketika tekanan terjadi, masyarakat tidak dibiarkan menghadapinya sendirian.
Mengapa Ini Justru Momentum?
Mendukung pemerintahan Prabowo tidak berarti menutup mata. Justru karena swasembada pangan adalah janji besar pemerintahan ini, gejolak Oktober menjadi ujian kredibilitasnya. BPS sudah mengingatkan bahwa tanpa pengawalan, harga cabai pada Desember bisa jauh di atas tahun lalu dan mendorong inflasi tahunan. Masih ada sekitar dua bulan untuk mencegahnya.
Kapasitas negara tidak diukur dari ketiadaan krisis. Perubahan iklim dan gejolak global memastikan krisis akan terus datang. Kapasitas negara diukur dari seberapa cepat ia membaca tanda, seberapa tepat ia menyalurkan bantuan, dan seberapa adil ia membagi beban. Jika dalam dua bulan ke depan harga cabai kembali mendekati acuan dan tahu di pasar kembali ke ukuran semula, itulah bukti negara bekerja. Jika tidak, rakyat akan membacanya dari piring mereka sendiri.