Transformasi Indonesia: Deretan yang Dirasakan Rakyat 2 Tahun Prabowo-Gibran

Transformasi Indonensia - Presiden Prabowo Subianto. Foto: BPMI Setpres

Pada 20 Oktober 2026, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun. Transformasi Indonesia kini memasuki fase penting yaitu memastikan kebijakan besar negara benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Pemerintah telah menunjukkan arah pembangunan melalui pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, energi, dan penertiban kekayaan negara. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa capaian tersebut bukan sekadar deretan angka, melainkan fondasi bagi kesejahteraan yang lebih merata.

Dalam pidato kenegaraan pada Agustus lalu, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan sejak ia mengambil sumpah sebagai presiden, atau rata-rata satu kebijakan transformatif setiap lima hari dalam 663 hari pemerintahan. Angka ini menunjukkan intensitas agenda pemerintahan. Namun, banyaknya kebijakan tidak otomatis menjamin keberhasilan. Ukuran terpentingnya tetap perubahan nyata dalam kehidupan warga.

Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan

Fondasi makro relatif terjaga. BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal II/2026, lebih rendah dari 5,61% pada kuartal I/2026 tetapi lebih tinggi daripada 5,12% pada kuartal II/2025; secara kumulatif, pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,45%. Presiden sendiri optimistis ekonomi dapat tumbuh 6 persen pada akhir 2026.

Di sisi kesejahteraan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 22,93 juta orang, turun dari 23,36 juta pada September 2025, dengan tingkat kemiskinan 8,07%. Namun, ketimpangan pengeluaran justru meningkat, dengan Rasio Gini naik menjadi 0,368, dan kemiskinan perdesaan (10,67%) masih jauh di atas perkotaan (6,34%). Pertumbuhan yang ada belum sepenuhnya mengalir ke kelompok paling bawah. BPS catat 430000 penduduk keluar dari kemiskinan per maret angka kemiskinan menurun.

Transformasi APBN dan Investasi pada SDM

Salah satu arah yang patut diperhatikan adalah pemanfaatan APBN untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, hingga perluasan layanan kesehatan. Pengelolaan anggaran kini dipimpin Suahasil Nazara, yang dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Untuk MBG, berdasarkan data per 31 Agustus 2026, program ini menjangkau 56,99 juta penerima manfaat atau 76,45 persen dari target 74,56 juta. Realisasi anggarannya mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026. Yang menarik, angka ini lahir dari koreksi arah: sebelumnya target penerima sempat dipangkas menjadi sekitar 62,7 juta dari target Presiden 82,9 juta, dengan penegasan bahwa kualitas layanan lebih diprioritaskan daripada mengejar jumlah penerima. BGN juga menetapkan 1.653 sekolah elite tidak lagi menerima MBG. Untuk 2027, BGN menyiapkan Rp232,5 triliun untuk melayani 72.464.886 penerima manfaat. Anggaran MBG Sudah Terserap Rp139,77 Triliun, Masih Ada Rp79 Triliun hingga Akhir Tahun.

Di bidang kesehatan, Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 73,8 juta penduduk per 31 Juli 2026, melampaui total capaian sepanjang 2025 sebesar 70 juta peserta, dari target 130 juta penduduk pada 2026. Pemerintah juga merencanakan renovasi 10.000 puskesmas mulai 2027 dengan anggaran sekitar Rp4 miliar per unit, lebih besar untuk wilayah 3T, serta membangun 514 laboratorium kesehatan masyarakat di setiap kabupaten/kota, yang ditargetkan rampung paling lambat 2030.

Di bidang pendidikan, 178 Sekolah Rakyat beroperasi penuh pada tahun ajaran 2026/2027, dan sebanyak 48.975 calon siswa telah terjangkau, melampaui kuota awal 32.640 siswa. Target jangka panjangnya, 500 Sekolah Rakyat dengan daya tampung 500 ribu siswa hingga 2029. Namun, pemenuhan kuota jenjang SD baru sekitar 50 persen, sinyal bahwa penjangkauan keluarga miskin ekstrem belum semudah membangun gedung.

Besarnya jangkauan program memperlihatkan intervensi negara dapat diarahkan langsung pada kebutuhan dasar. Namun, perluasan jangkauan tidak boleh mengalahkan kualitas. Keberhasilan MBG semestinya dinilai melalui mutu makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, perbaikan status gizi, dan transparansi biaya. Renovasi puskesmas juga harus disertai kecukupan tenaga kesehatan; sebagaimana diingatkan anggota Komisi IX DPR, tenaga kesehatan merupakan komponen utama penentu kualitas pelayanan di puskesmas. Transformasi anggaran harus bergerak dari output menuju outcome.

Transformasi Ketahanan Pangan dan Energi: Mengurangi Kerentanan Nasional

Di sektor pangan, stok beras Bulog untuk pertama kalinya menembus 5.000.198 ton pada 23 April 2026, dan Bulog menyerap 3,5 juta ton setara beras dari panen petani dalam negeri hingga 24 Juli 2026. Pemerintah juga meniadakan impor beras umum maupun bahan baku industri dalam Neraca Komoditas 2026.

Di sektor energi, mandatori biodiesel B50 berlaku sejak 1 Juli 2026. Hingga 7 September 2026, penyaluran B50 sekitar 3,4 juta kiloliter, dan Kementerian ESDM memperkirakan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun sepanjang 2026. Angka ini merupakan klaim pemerintah yang perlu dibaca bersama biayanya. BPDP memperkirakan insentif yang harus dibayar mencapai Rp41,3 triliun bila harga Brent US$85 per barel, dan turun ke Rp30 triliun bila harga minyak US$100; bahkan dalam kondisi normal, B50 tetap berpotensi menimbulkan defisit karena pendanaan BPDP bergantung pada pungutan ekspor sawit.

Kemandirian pangan dan energi memiliki arti strategis karena Indonesia rentan terhadap gejolak harga komoditas, gangguan rantai pasok, dan tekanan geopolitik. Meski demikian, swasembada tidak boleh berhenti pada kecukupan produksi agregat. Pasokan harus tersedia sepanjang tahun, harga terjangkau, dan petani memperoleh pendapatan layak. Keberhasilan biodiesel pun harus diuji melalui keberlanjutan bahan baku, efisiensi biaya, dampak lingkungan, dan manfaat bersih bagi perekonomian.

Transformasi Kekayaan Negara

Penertiban kekayaan negara menjadi bagian penting narasi pemerintahan. Jaksa Agung melaporkan Satgas PKH, sejak dibentuk Februari 2025, telah menyelamatkan aset negara senilai Rp371,1 triliun. Setoran tunai ke kas negara dilakukan bertahap, misalnya Rp11,4 triliun pada tahap VI (April 2026) dan Rp10,27 triliun pada tahap VII.

Perbedaan dua jenis angka ini penting. Nilai ratusan triliun itu sebagian besar merupakan valuasi kawasan hutan yang dikuasai kembali; Presiden sendiri menyebut aset kawasan hutan yang dikuasai kembali itu bila dinilai sekitar Rp370 triliun. Sementara itu, uang tunai yang benar-benar masuk kas negara berada di kisaran puluhan triliun. Karena itu, penegakan hukum ekonomi akan lebih bermakna bila disertai keterbukaan mengenai aset yang dikuasai kembali, nilai yang benar-benar dipulihkan, status hukumnya, serta pemanfaatannya bagi publik. Transparansi bukan hambatan, melainkan cara membangun kepercayaan.

Catatan 2 tahun Prabowo - Gibran

Tantangan terbesar pemerintahan Prabowo bukan melahirkan kebijakan baru, melainkan memastikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah bekerja dengan ukuran keberhasilan yang konsisten. Koreksi target MBG di tahun kedua menunjukkan bahwa evaluasi bisa memperbaiki arah. Pola ini patut dilembagakan: memublikasikan indikator awal, target tahunan, realisasi anggaran, serta dampak setiap program terhadap kelompok penerima manfaat. Audit independen dan pengawasan masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari perbaikan, bukan sebagai kritik terhadap pemerintah.

Dua tahun pertama seharusnya menjadi momentum konsolidasi. Dukungan terhadap arah pembangunan tidak harus berarti menerima setiap klaim tanpa pengujian. Kritik berbasis data justru membantu pemerintah menemukan kelemahan lebih dini.

Transformasi Indonesia akan bermakna ketika keluarga merasakan layanan kesehatan yang lebih baik, anak memperoleh pendidikan bermutu, petani menikmati harga yang adil, pekerja mendapat kesempatan produktif, dan kekayaan negara dikelola secara bertanggung jawab. Keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa banyak kebijakan diluncurkan, tetapi seberapa jauh kebijakan itu memperbaiki hidup rakyat. Di situlah transformasi Prabowo perlu terus diuji, diperkuat, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.