Iduladha, APBN, dan 1.098 Sapi: Mengapa Kebijakan Ini Menjadi Sorotan?

Ilustrasi: Pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden menggunakan APBN senilai Rp100 miliar menjadi sorotan publik. (Sumber: ChatGPT. co. id)

Perayaan Iduladha tahun 2026 menghadirkan perhatian publik yang tidak biasa. Bukan hanya soal tradisi penyembelihan hewan kurban atau semangat berbagi kepada masyarakat, tetapi juga mengenai keputusan pemerintah yang menggunakan APBN untuk pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran sekitar Rp100 miliar.

Kebijakan tersebut langsung menjadi bahan diskusi di berbagai ruang publik. Media sosial dipenuhi perdebatan, kolom komentar berita ramai dengan tanggapan masyarakat, dan banyak orang mulai mempertanyakan apakah penggunaan anggaran negara untuk program kurban merupakan langkah yang tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil.

Pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara menjelaskan bahwa anggaran tersebut berasal dari bantuan kemasyarakatan presiden. Ribuan sapi dibeli dari peternak lokal dan akan disalurkan ke berbagai provinsi, kabupaten, kota, pondok pesantren, hingga lembaga sosial dan keagamaan. Dari sisi ekonomi, langkah ini memang memiliki dampak positif karena melibatkan peternak dalam negeri dan membantu perputaran ekonomi sektor peternakan.

Selain itu, distribusi hewan kurban ke berbagai daerah juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama menjelang hari raya keagamaan. Tidak sedikit masyarakat yang merasa terbantu ketika memperoleh daging kurban di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Dalam konteks ini, program tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kepedulian sosial negara kepada masyarakat.

Namun persoalan yang muncul bukan hanya tentang pembagian daging kurban. Yang menjadi perhatian publik adalah sumber anggaran yang digunakan. APBN berasal dari pajak dan kontribusi masyarakat, sehingga penggunaannya selalu menjadi isu sensitif. Ketika dana negara digunakan untuk kegiatan yang identik dengan ibadah, sebagian masyarakat merasa perlu ada pembahasan lebih jauh mengenai batas antara kepentingan sosial, simbol politik, dan penggunaan uang publik.

Perdebatan semakin berkembang karena nilai anggaran yang digunakan tidak sedikit. Angka Rp100 miliar dianggap sangat besar, terutama ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Harga bahan pokok yang terus naik, biaya pendidikan yang semakin tinggi, hingga lapangan pekerjaan yang belum merata membuat publik menjadi lebih kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah tentu memiliki pertimbangan tersendiri. Program ini tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai upaya membantu peternak lokal serta memperluas distribusi bantuan sosial. Apalagi sapi yang dibeli berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga ada efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh peternak.

Meski demikian, kritik dari masyarakat juga tidak bisa dianggap berlebihan. Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan penggunaan anggaran negara. Kritik yang muncul justru menunjukkan bahwa publik semakin sadar bahwa APBN bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan uang rakyat yang harus digunakan dengan penuh kehati-hatian dan kepekaan sosial.

Menurut saya, polemik ini sebenarnya bukan semata-mata tentang sapi kurban atau besar kecilnya anggaran, tetapi tentang bagaimana pemerintah membaca situasi sosial masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit bagi sebagian rakyat, kebijakan dengan nilai fantastis akan sangat mudah memunculkan perbandingan dan pertanyaan mengenai prioritas negara.

Yang menarik, perdebatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kini semakin aktif mengawasi kebijakan publik. Publik tidak lagi hanya melihat apakah suatu program legal atau tidak, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika, kepantasan, dan rasa keadilan sosial yang dirasakan secara langsung.

Iduladha seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat nilai kepedulian, kesederhanaan, dan empati terhadap masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan uang negara akan selalu membutuhkan bukan hanya transparansi, tetapi juga sensitivitas terhadap kondisi rakyat yang sedang dihadapi saat ini.

Nazra Aulia Farhaniyah Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang.