Kapolri Berganti, Harapan Masyarakat terhadap Polri Tetap Sama

Ilustrasi kapolri berganti. (Sumber: ChatGPT.co.id).

Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Pada 1 Oktober 2026, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Sebelumnya, Komisi III DPR menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri melalui proses uji kelayakan dan kepatutan secara aklamasi.

Pergantian seorang pimpinan tentu membawa harapan terhadap arah kepolisian ke depan. Namun, bagi masyarakat biasa, perubahan tersebut mungkin tidak terlalu penting jika tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan nama baru di pucuk kepemimpinan. Mereka membutuhkan polisi yang mudah ditemui ketika membutuhkan bantuan, cepat merespons laporan, mampu memberikan penjelasan yang jelas, dan memperlakukan setiap orang secara adil.

Menurut saya, ukuran keberhasilan kepolisian pada akhirnya tidak hanya terlihat dari program yang disampaikan di ruang resmi, tetapi dari pengalaman masyarakat ketika berhadapan langsung dengan polisi.

Ketika seseorang kehilangan kendaraan, menjadi korban penipuan, mengalami kekerasan, atau membutuhkan pertolongan dalam keadaan darurat, yang mereka cari bukan sekadar institusi yang memiliki struktur besar. Mereka mencari petugas yang dapat membantu menyelesaikan persoalan dengan profesional.

Suyudi sendiri dalam uji kelayakan dan kepatutan menyampaikan sejumlah agenda transformasi Polri. Salah satu gagasannya adalah memperkuat struktur kepolisian agar lebih sederhana serta menjadikan Polsek sebagai satuan yang tangguh dan dekat dengan masyarakat. Ia juga mengusung doktrin kepemimpinan "Polisi Bersama Masyarakat".

Gagasan tersebut menarik karena kata "masyarakat" seharusnya tidak berhenti sebagai bagian dari slogan.

Kedekatan dengan masyarakat harus terlihat dalam tindakan sehari-hari.

Masyarakat tentu ingin ketika datang ke kantor polisi untuk membuat laporan, mereka mendapatkan informasi mengenai proses yang harus ditempuh. Mereka ingin mengetahui perkembangan perkara tanpa harus merasa kesulitan memperoleh informasi. Mereka juga ingin diperlakukan dengan hormat tanpa memandang latar belakang ekonomi, pekerjaan, pendidikan, maupun status sosial.

Hal-hal seperti itu mungkin terdengar sederhana. Namun, justru pengalaman sederhana tersebut yang membentuk penilaian masyarakat terhadap sebuah institusi.

Pergantian Kapolri juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Di tengah perkembangan media sosial, informasi mengenai suatu kasus dapat menyebar sangat cepat. Ketika informasi resmi terlambat atau tidak cukup jelas, ruang tersebut dapat dipenuhi berbagai versi yang belum tentu benar.

Karena itu, keterbukaan informasi menjadi semakin penting.

Masyarakat tidak selalu menuntut semua informasi perkara dibuka tanpa batas. Ada proses penyelidikan dan aturan hukum yang harus dihormati. Namun, penjelasan mengenai hal-hal yang memang dapat disampaikan kepada publik akan membantu mengurangi kebingungan dan membangun kepercayaan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa tugas kepolisian bukan pekerjaan yang sederhana. Polisi menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kejahatan konvensional, kecelakaan, konflik sosial, kejahatan digital, hingga berbagai bentuk ancaman baru yang berkembang seiring perubahan teknologi.

Karena itu, harapan kepada Polri juga perlu disertai dengan dukungan terhadap profesionalisme anggotanya.

Polisi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, sistem pengawasan yang berjalan, teknologi yang memadai, serta mekanisme evaluasi yang dapat memperbaiki kekurangan.

Pimpinan baru tentu tidak dapat mengubah seluruh persoalan dalam waktu singkat. Transformasi institusi merupakan proses yang membutuhkan kebijakan yang konsisten dan pelaksanaan yang dapat diukur.

Namun, masyarakat berhak melihat apakah berbagai gagasan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan dalam pelayanan sehari-hari.

Bagi masyarakat, pergantian Kapolri bukan hanya berita tentang pergantian jabatan. Ini adalah momentum untuk kembali mengingat bahwa kepolisian merupakan institusi yang keberadaannya sangat dekat dengan kehidupan warga.

Kita mungkin tidak pernah bertemu Kapolri secara langsung. Namun, kita bisa saja bertemu polisi ketika membuat laporan kehilangan, mengurus suatu perkara, mengalami kecelakaan, menghadapi tindak kriminal, atau sekadar membutuhkan bantuan di jalan.

Di situlah hubungan antara Polri dan masyarakat benar-benar terjadi.

Karena itu, siapa pun yang memimpin institusi tersebut, harapan masyarakat sebenarnya tidak banyak berubah: ingin dilayani dengan baik, didengar ketika membutuhkan bantuan, mendapatkan kepastian dalam proses hukum, dan diperlakukan secara adil.

Nama pemimpinnya boleh berganti.

Jabatan boleh berpindah.

Program dapat diperbarui.

Namun, kebutuhan masyarakat terhadap kepolisian yang profesional, transparan, responsif, dan dekat dengan warga akan tetap sama.

Nazra Aulia Farhaniyah Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang.