Suahasil Nazara, Akademisi yang Kini Berhadapan dengan Realitas APBN

Ilustrasi suahasil nazara. (Sumber: Facebook.com).

Pergantian Menteri Keuangan selalu membawa perhatian karena posisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan angka dalam APBN, tetapi juga dengan keputusan yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, perhatian publik pun tertuju pada sosok yang sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai akademisi sekaligus pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Suahasil bukan nama baru dalam dunia ekonomi Indonesia. Ia memulai karier sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1999 dan memperoleh gelar Guru Besar Ilmu Ekonomi pada 2009. Dari lingkungan akademik, perjalanan kariernya kemudian berkembang ke berbagai posisi yang berkaitan dengan kebijakan publik dan fiskal. Ia pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2016 hingga 2019, sebelum dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.

Latar belakang pendidikannya juga menunjukkan perjalanan panjang di bidang ekonomi. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Indonesia, Suahasil melanjutkan studi magister di Cornell University dan meraih gelar doktor ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003. Pengalaman tersebut mempertemukan dunia akademik dengan pengalaman langsung dalam perumusan kebijakan negara.

Menurut saya, hal yang menarik dari perjalanan Suahasil bukan sekadar perpindahannya dari ruang kuliah menuju kursi Menteri Keuangan. Yang lebih menarik adalah bagaimana pengetahuan ekonomi yang selama bertahun-tahun dibangun melalui pendidikan dan penelitian harus berhadapan dengan persoalan nyata ketika diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara.

Di ruang akademik, persoalan ekonomi dapat dibahas melalui teori, data, dan berbagai model. Dalam pemerintahan, keputusan fiskal memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas. Ketika pemerintah menentukan prioritas belanja, misalnya, keputusan tersebut berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, subsidi, hingga kemampuan negara membiayai berbagai program.

Karena itu, posisi Menteri Keuangan bukan sekadar pekerjaan mengelola pemasukan dan pengeluaran negara. Ada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan: mendorong pertumbuhan ekonomi, membiayai program pemerintah, melindungi masyarakat, sekaligus mempertahankan kepercayaan terhadap pengelolaan APBN.

Tantangan tersebut sudah terlihat sejak Suahasil mulai menjalankan tugas barunya. Dalam pembahasan APBN 2027, pemerintah menyatakan kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal. APBN 2027 kemudian disahkan dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB.

Angka tersebut mungkin terasa jauh dari kehidupan masyarakat biasa. Namun, APBN sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Anggaran negara berkaitan dengan berbagai layanan publik dan program yang manfaatnya diterima masyarakat. Karena itu, kualitas pengelolaan APBN bukan hanya persoalan pemerintah, melainkan sesuatu yang memiliki dampak terhadap kehidupan banyak orang.

Di sinilah pengalaman panjang Suahasil menjadi menarik untuk diperhatikan. Ia tidak datang ke Kementerian Keuangan dari luar pemerintahan. Sebelum menjadi menteri, ia telah melewati berbagai posisi yang membuatnya cukup lama berada di lingkungan kebijakan fiskal. Bahkan sebelum menjabat sebagai Wamenkeu, ia telah memimpin Badan Kebijakan Fiskal.

Namun, pengalaman panjang tidak otomatis membuat pekerjaan menjadi mudah.

Setiap periode pemerintahan memiliki tantangan yang berbeda. Kondisi ekonomi global berubah, kebutuhan masyarakat berkembang, ruang fiskal memiliki batas, sementara tuntutan terhadap pemerintah terus meningkat. Menteri Keuangan harus mengambil keputusan ketika berbagai kebutuhan sama-sama dianggap penting, tetapi kemampuan anggaran tidak selalu cukup untuk memenuhi semuanya sekaligus.

Kondisi APBN juga perlu terus diperhatikan secara terbuka. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun, belanja negara Rp2.295,7 triliun, dan defisit tercatat 0,93 persen terhadap PDB. Keseimbangan primer pada periode tersebut juga tercatat surplus Rp154 triliun.

Data tersebut menunjukkan mengapa jabatan Menteri Keuangan tidak bisa dilepaskan dari persoalan kredibilitas. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang mampu membelanjakan anggaran, tetapi juga pemerintah yang dapat menjelaskan bagaimana uang negara dihimpun, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.

Menariknya, Suahasil sendiri menekankan pentingnya kredibilitas fiskal. Dalam berbagai kesempatan setelah menjabat sebagai Menteri Keuangan, ia menyampaikan bahwa kebijakan fiskal perlu tetap ekspansif sekaligus kredibel dan terukur.

Bagi masyarakat, istilah seperti defisit, keseimbangan primer, pembiayaan, dan kredibilitas fiskal mungkin terdengar sangat teknis. Namun, di balik istilah tersebut terdapat pertanyaan sederhana: apakah negara mampu mengelola uang yang berasal dari masyarakat dengan baik?

Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena APBN menggunakan sumber daya yang berasal dari berbagai penerimaan negara, termasuk pajak. Ketika masyarakat membayar pajak, ada harapan bahwa uang tersebut kembali dalam bentuk pelayanan, pembangunan, perlindungan sosial, dan berbagai kebutuhan publik.

Karena itu, perjalanan Suahasil dari profesor ekonomi menuju Menteri Keuangan bukan hanya cerita tentang kenaikan jabatan. Ini juga merupakan gambaran tentang bagaimana seorang akademisi yang telah lama berkecimpung dalam ilmu ekonomi memasuki ruang yang menuntut keputusan nyata dengan konsekuensi luas.

Masyarakat tentu memiliki hak untuk mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah. Kritik juga merupakan bagian dari kehidupan publik yang sehat selama didasarkan pada informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan secara terbuka agar masyarakat tidak hanya menerima angka, tetapi memahami maknanya.

Suahasil kini berada pada posisi ketika teori ekonomi, pengalaman birokrasi, dan kebutuhan masyarakat bertemu dalam satu meja. Keputusan yang diambilnya akan berhadapan dengan angka APBN, tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh manusia di luar gedung kementerian.

Itulah tantangan terbesar dari jabatan tersebut: bagaimana memastikan angka-angka dalam APBN tidak berhenti sebagai tabel dan laporan, melainkan benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Nazra Aulia Farhaniyah Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang.