Perlindungan Mafia Tanah: Menurut Kacamata Konstitusi

https://www.pexels.com

Mafia tanah merupakan kelompok maupun individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang melibatkan perolehan atau pengendalian ilegal atas lahan yang dimiliki oleh individu lain di Indonesia. Biasanya, tindakan ini dijalankan dengan rencana yang terperinci, teratur, dan terstruktur, yang melibatkan aktivitas seperti pemalsuan dokumen, kolusi dengan individu dalam pemerintahan, manipulasi kasus hukum, penipuan, atau pencurian hak milik untuk mendapatkan tanah milik individu lain.

Dalam jual beli tanah terdapat dua konsep yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan kepastian transaksi. Yaitu asas tunai terang yang dalam hal ini, terang dapat diartikan sebagai jual-beli yang dilakukan dihadapan para pihak dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), sehingga semua pihak yang terlibat dapat memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara jujur dan terbuka.

Tunai, sebaliknya, dapat diartikan sebagai bentuk pembayaran yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi, dengan adanya bukti uang yang sesuai dengan harga kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dapat memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara tunai dan tidak ada keterlambatan pembayaran.

Pentingnya terang dan tunai dalam jual-beli tanah tidak dapat dipungkiri. Jual-beli tanah yang dilakukan secara terang dan tunai dapat memastikan keamanan dan kepastian transaksi, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat memastikan bahwa tanah tersebut benar-benar menjadi milik mereka.

Akta jual-beli tanah yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) berfungsi sebagai bukti bahwa hak atas tanah telah dipindahkan dari penjual ke pembeli, setelah dilakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan nilai pembuktian yang mutlak, sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam proses hukum apabila diperlukan.

Tanpa adanya akta jual-beli yang ditandatangani di hadapan PPAT, jual-beli tanah dapat menghadapi kesulitan dalam proses pendaftaran hak atas tanah yang dibeli. Selain itu, jika terjadi permasalahan hukum terkait dengan tanah yang menjadi objek jual beli, pembeli tanah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan perjanjian karena perjanjian dibawah tangan memiliki kecakapan yang lebih rendah dari pada akta jual-beli yang dibuat oleh PPAT.

Perlindungan korban mafia tanah dalam hukum positif Indonesia memiliki implikasi yang signifikan dalam upaya mencapai keadilan dan menghentikan praktik makelar yang merugikan masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, korban makelar tanah memiliki hak-hak yang harus dilindungi, seperti hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan hak untuk mengajukan gugatan hukum.

Menurut hukum positif Indonesia, mafia tanah merupakan tindak pidana yang dikenakan pada individu yang melakukan penjualan tanah yang tidak sah atau tanpa izin. Korban mafia tanah dalam hal ini adalah individu yang memiliki hak atas tanah yang dijual secara ilegal atau tanpa izin. Korban tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum dan mendapatkan kompensasi yang adil untuk kerugian yang diderita.

Keterbukaan dan transparansi dalam transaksi jual-beli tanah sangat penting. Dalam beberapa kasus, pihak pembeli hanya mendapatkan kuitansi sebagai bukti pembayaran, tetapi tidak melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih efektif untuk memastikan keterbukaan dan transparansi dalam transaksi jual-beli tanah.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan korban mafia tanah dilakukan melalui beberapa cara. antara lain ialah :