Utang RI Semakin Meningkat: Dampak Kecanduan Judi Online

https://pixabay.com/

Salah satu jenis pelanggaran teknologi informasi adalah kejahatan perjudian internet. Perjudian tergolong pelanggaran pidana di Indonesia menurut hukum positif. Faktanya, perjudian membahayakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara selain bertentangan dengan prinsip moral, kemanusiaan, dan agama Pancasila.

Menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahi. Dari situ dari segala keputusan perlombaan atau permainan lainnya serta yang tidak mengadakan dan yang turut berlomba, atau segala sesuatu pertaruhan lainnya. Kemudian, tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008).

Kenapa perjudian dilarang?

Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain ialah merusak pikiran orang, membuat mereka pemalas dan mendapatkan keuntungan tanpa kerja keras. Perjudian terjadi karena perilaku penyimpangan dari individu yang melakukannya. KBBI mendefinisikan penyimpangan sebagai proses, cara, penyimpangan, dan menyimpangkan. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam bukunya yang berjudul punishment dan reformation, Wilnes mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong kesalahan atau penyimpangan dibagi menjadi dua kategori:

(1) Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).

(2) Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan. Misalnya, situasi rumah tangga seperti ketidaksepakatan antara orang tua dan anak.

https://www.freepik.com/

Bagaimana hukum perizinan melihat perjudian online?

Undang-undang nomor 9 tahun 1981 tentang penertiban perjudian. Dalam pasal 1, dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pemberian izin untuk penyelenggarakan semua jenis perjudian yang dilarang, baik itu di kasino, di tempat keramaian, atau dengan alasan lain.

(2) Izin yang sudah diberikan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981).

Dengan demikian, jelas bahwa undang-undang melarang segala bentuk perjudian, baik di tempat keramaian, umum, maupun secara onlin karena aan mendapatkan anksi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (2). Pasal 45 ayat (2) UU ITE mengancam seseorang yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat judi online dapat diakses dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (UU No. 19 tahun 2016).

Oleh karena itu, undang-undang yang disebutkan di atas berfungsi sebagai pengawasan publik untuk mencegah orang berjudi secara online karena dapat mengakibatkan sanksi. Karena banyaknya aspek yang menyimpang, perjudian, baik secara online maupun offline, tidak diizinkan dan akan menyebabkan kerugian bagi para pemain.

Jika taktik kriminal digunakan untuk memberantas kejahatan, politik hukum pidana, atau keputusan untuk mendapatkan hasil hukum pidana yang dapat diterima sesuai keadaan dan konteksnya, akan dipraktikkan. Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan masyarakat mencakup dua pendekatan untuk mengatasi kejahatan dunia maya terkait perjudian: yaitu upaya preventif dan represif. Untuk memperlambat terjadinya kejahatan dan menurunkan tingkat kejahatan, tindakan preventif berusaha membuat masyarakat menjadi tempat yang lebih aman dengan mencegah terjadinya kejahatan. Satu-satunya metode untuk memerangi kejahatan melalui taktik non-kriminal atau preventif adalah dengan menggunakan alat sosial untuk meningkatkan kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi pencegahan kejahatan. Tujuan dari upaya respons preventif ini adalah menghentikan kejahatan sebelum terjadi, tanpa melakukan aktivitas ilegal atau melanggar hukum.

Untuk menghentikan orang berjudi online, polisi menggunakan banyak langkah. Pihak berwenang menggunakan internet untuk melakukan pemantauan online dan menyampaikan permohonan publik tentang risiko yang terkait dengan perjudian. Mereka juga mengunjungi lingkungan sekitar secara pribadi untuk memberikan nasihat dan instruksi. Dalam hal ini, polisi turun tangan dengan mengedukasi masyarakat tentang perjudian online, risikonya, dan potensi kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Lebih lanjut, polisi mengeluarkan peringatan, menekankan bahwa perjudian adalah ilegal dan siapa pun yang terlibat di dalamnya akan menghadapi hukuman pidana berdasarkan Pasal 303 dan 303bis KUHP.

Namun, untuk memberikan efek jera, tindakan represif diterapkan dengan mengidentifikasi penyebab utama permasalahan masyarakat dan menerapkan hukuman berat bagi pelanggarnya. Salah satu upaya nyata pemerintah untuk memberantas perjudian adalah dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, perjudian termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat dihukum penjara selama-lamanya (10) sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Situs perjudian online akan dilarang sebagai bagian dari kemitraan ini, sehingga mencegah para gamer untuk mengaksesnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta mengungkap temuan perputaran uang di bisnis judi online. Ada Rp 327 triliun uang yang beredar terkait judi online sepanjang 2023. "Total akumulasi perputaran dana tahun 2023 yang terkait dengan judi online PPATK menemukan nilai rupiah adalah Rp 327 triliun dalam 168 juta transaksi," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).

Temuan PPATK juga mengungkap adanya 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online. Deposit di situs judi online yang terkumpul dari transaksi jutaan warga itu mencapai puluhan triliun rupiah. Dampak judi online terhadap ekonomi Indonesia bisa bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi:

Penting untuk memperhitungkan semua aspek ini secara cermat ketika mempertimbangkan dampak perjudian online terhadap ekonomi Indonesia. Regulasi yang bijaksana dan pengawasan yang ketat dapat membantu meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaatnya.