Berdaya atau Berupaya? Potret Realitas Disabilitas di Pangandaran

Dokumentasi Penulis - SLB YPK Cijulang

Pangandaran — Di balik citra wisata yang terus berkembang, Pangandaran menyimpan realitas lain yang jarang tampak, yaitu perjuangan penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak dasar yang setara, mulai dari pendidikan hingga kesempatan kerja.

Di sebuah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Cijulang, data menunjukkan kesenjangan yang mencolok. Dari 69 siswa yang terdaftar, hanya sekitar setengahnya yang rutin hadir di kelas. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan persoalan akses yang belum tuntas.

Kondisi disabilitas yang beragam menjadi salah satu faktor utama. Beberapa siswa dengan autisme atau disabilitas fisik berat tidak selalu memungkinkan untuk hadir secara langsung. Di sisi lain, jarak tempuh yang jauh dan minimnya transportasi semakin mempersempit peluang mereka untuk bersekolah.

“Tidak semua anak bisa datang ke sekolah karena kondisi fisik atau kebutuhan khususnya. Ada juga yang terkendala jarak dan transportasi,” ungkap salah satu tenaga pendidik.

Namun persoalan tidak berhenti di sana. Masih ada orang tua yang memilih tidak menyekolahkan anaknya karena kurangnya kesadaran atau stigma sosial yang melekat. Dalam beberapa kasus, disabilitas bahkan masih dipandang sebagai aib keluarga.

Situasi serupa juga ditemukan di wilayah Cigugur. Sekolah luar biasa di daerah tersebut harus bertahan dengan fasilitas terbatas dan sumber pendanaan yang tidak menentu. Sebagai lembaga swasta yang tidak memungut biaya, operasional sekolah sangat bergantung pada bantuan yang tidak selalu datang secara konsisten.

Meski begitu, berbagai upaya tetap dilakukan. Guru dan pengelola sekolah aktif melakukan Home Visit hingga penjaringan siswa secara langsung ke desa-desa. Pendekatan tatap muka dinilai lebih efektif dibandingkan media digital, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Di luar sektor pendidikan, tantangan lain muncul dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Komunitas Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Pangandaran mencatat bahwa stigma masih menjadi hambatan utama dalam proses pemberdayaan.

“Banyak yang masih melihat disabilitas dari sisi kekurangan, padahal jika diberi kesempatan yang sama, kemampuan mereka tidak kalah,” ujar salah satu perwakilan komunitas.

Padahal, menurut mereka, penyandang disabilitas memiliki potensi yang sama jika diberikan kesempatan. Namun kenyataannya, akses terhadap pekerjaan dan ruang partisipasi publik masih terbatas.

PPDI sendiri lahir dari ruang diskusi sederhana antar penyandang disabilitas yang kemudian berkembang menjadi wadah advokasi. Berbagai program telah dijalankan, mulai dari pemberdayaan kerja hingga audiensi dengan pemerintah. Meski menunjukkan perkembangan, keterbatasan sumber daya membuat dampaknya belum merata.

Hal serupa dialami oleh komunitas tunanetra yang tergabung dalam Pertuni Pangandaran. Organisasi ini berangkat dari pengalaman personal anggotanya yang sempat merasa terisolasi. Kini, mereka berupaya membuka akses melalui pelatihan braille, keterampilan kerja seperti pijat, hingga bantuan sosial.

Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal. Berbagai keterbatasan dan minimnya kemitraan membuat banyak program masih bergantung pada inisiatif individu.

Di tengah segala keterbatasan tersebut, perubahan tetap terlihat, meski berjalan perlahan. Penerimaan masyarakat mulai membaik, dan partisipasi penyandang disabilitas di ruang publik semakin meningkat. Namun, perubahan ini belum merata dan masih membutuhkan upaya yang konsisten.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah menunjukkan kemampuan melalui aksi nyata. Penyandang disabilitas terlibat dalam berbagai aktivitas untuk membuktikan bahwa mereka mampu berkontribusi secara produktif.

Realitas ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan sekadar program, tetapi proses panjang yang melibatkan perubahan cara pandang, akses yang setara, dan komunikasi yang setara. Tanpa itu, pemberdayaan hanya akan menjadi upaya yang belum sepenuhnya mencapai maknanya.

Di Pangandaran, perjuangan tersebut masih terus berlangsung, di ruang kelas, komunitas, hingga kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah mereka mampu, tetapi apakah masyarakat siap memberi ruang yang setara.