Menyoroti Perintah Eksekutif Trump: Penghapusan Departemen Pendidikan di AS

Foto: Ben Curtis/AP Photo

Donald J. Trump adalah Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik pada 20 Januari 2025 lalu. Beberapa bulan setelah pelantikannya, Trump telah menandatangani beberapa perintah eksekutif dalam masa keduanya menjadi Presiden. Salah satunya adalah perintah eksekutif Trump untuk menghapus departemen pendidikan di Amerika Serikat. Sebelumnya, pernyataan penghapusan departemen pendidikan ini merupakan janji kampanyenya untuk "mengembalikan pendidikan ke negara bagian" karena dianggap tidak memberikan manfaat bagi peningkatan pendidikan Amerika Serikat. Menurut Trump, anggaran yang dikeluarkan melalui departemen ini telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir, namun rata-rata skor ujian nasional tidak menunjukkan peningkatan. Di sisi lain, kebijakan ini tentunya juga dapat memicu kekhawatiran besar: apakah sistem pendidikan di AS akan menjadi lebih efisien tanpa Departemen pendidikan, atau justru akan menimbulkan masalah baru?

Departemen Pendidikan Amerika Serikat didirikan pada tahun 1980 oleh Presiden Jimmy Carter, dengan upaya untuk memastikan akses terhadap pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Departemen ini juga mengelola program-program dalam pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, kejuruan, pendidikan orang dewasa, pendidikan khusus, bilingual, hak-hak sipil, dan penelitian pendidikan. Namun, kelompok konservatif termasuk Trump dan para pendukungnya, beranggapan bahwa pendidikan seharusnya sepenuhnya berada di bawah kendali negara bagian. Mereka berpendapat bahwa intervensi oleh pemerintahan federal justru menambah sistem birokrasi yang tidak perlu, serta membatasi fleksibilitas pemerintah negara bagian dalam mengelola sistem pendidikannya sendiri.

Berikut adalah beberapa pihak yang terdampak oleh penghapusan Departemen Pendidikan di Amerika Serikat:

Dengan demikian, meskipun desentralisasi pendidikan memberikan fleksibilitas yang lebih kepada negara bagian, bukan berarti penghapusan Departemen Pendidikan adalah langkah terbaik. Negara-negara lain yang memiliki sistem pendidikan kuat, seperti Finlandia, tetap mempertahankan peran pemerintah pusat dalam mengoordinasikan kebijakan pendidikan secara nasional. Menghapus Departemen Pendidikan tanpa mekanisme pengganti yang jelas hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan dalam akses pendidikan.

Kebijakan pendidikan tidak dapat diubah secara drastis tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Penghapusan Departemen Pendidikan Amerika Serikat mungkin mengurangi intervensi oleh pemerintah federal, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas dan akses pendidikan bagi banyak siswa di Amerika Serikat. Sebagai alternati; reformasi yang lebih terarah, seperti efisiensi birokrasi atau peningkatan kerja sama antara pemerintah federal dan negara bagian, dapat menjadi solusi yang lebih realistis. Sebelum mengambil keputusan besar seperti ini, penting bagi masyarakat dan pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi bagi masa depan pendidikan di Amerika Serikat.