Ongkosnomos
Penulis dan Mahasiswa S1 Sosiologi Universitas Terbuka
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Alit Teja Kepakisan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar“Kita orang – orang Jakarta, jangan pula cuma mau enak-enak melihat lampu – lampu beraneka ragam di jalan Thamrin, indehoy di Bina Ria, atau menikmati Lenong di TIM. Bayar pajak, dong. Jangan lupa ya. Kalau tidak mau gratisan saja, Bang Ali bisa penasaran dan dengan marah akan berteriak : No tax no lenong. Kan berabe. Tul, Enggak?”
- “No Money, No Lenong!” di Harian Angkatan Bersenjata, 3 Februari 1970 -
Adakalanya, selain berbicara statistik yang njelimet, harus perlu sebuah refleksi yang lebih penting daripada sekedar bicara angka, kebijakan, slogan dan janji visi – misi, tapi memikirkan yakni darimana uangnya? Apakah ruang fiskalnya memungkinkan? Apakah dengan cara membuat Danantara dengan nilai aset yang “katanya” ribuan triliun itu secara otomatis uang ngalir begitu saja untuk memenuhi tumbuh ke 6%, 7% bahkan 8%? Menurut saya tidak. Tapi, ini eksistensial dan esensial sekali, yakni soal apakah memungkinkan uangnya oleh Pemerintah? Di tengah kesibukan MBG, Danantara, Koperasi Merah Putih?
Inilah yang saya katakan yakni pentingnya “Ongkosnomos” dengan wacana yang begitu besar dan menggelegar dari mulut para politisi. Para politisi, menurut saya, mulai kedepannya kalau ada Pemilu lagi, berhenti menggunakan satu kata kunci bernama : gratis. Tidak ada yang gratis, sebagaimana pepatah Inggris yakni “There is no such thing as a free lunch", partisipasi publik pasti harus dilibatkan. Apa contohnya? Sederhana saja, pada langganan Spotify kan? Ya, Anda beli itu kena PPN di Google Play. Itu kan sudah masuk ke kas negara nantinya? Lalu, gaji karyawan, kalau memenuhi kriteria kan kena potongan Pph sekianlah. Jangan terlalu teknis, something like that.
Pada intinya, pemerintah itu perlu ongkos dan ongkos inilah yang kadang kurang disadari oleh Pemerintah. Seolah – olah negara bisa melakukan cover terhadap semua hal. Negara punya banyak ruang fiskal ini itu, padahal terbatas. Jadi, menurut saya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?
Jangan Pernah Merasa Kuat!
Ini khusus untuk politisi. Baik level pusat sampai ke level daerah terpencil. Jangan pernah bilang gratis ini itu, hentikan kebiasaan itu. Sekali lagi, kata gratis itu hanya mungkin kalau publik tidak bayar pajak alias tax ratio to GDP nya 0%! Ini kan tidak mungkin. Memangnya darimana uangnya untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dll? Yakali, ASN kita tidak menerima gaji, asal mengabdi nasionalistik, kan tidak mungkin. Tetap perlu partisipasi publik yang luas, karena itu, ada hal yang tidak kuantitatif tapi kualitatif yakni kepercayaan.
Contohnya sederhana saja, ketika Danantara diluncurkan ramai, IHSG langsung pada “sell” alias turun. Bukan persoalan apakah Himbara (Himpunan bank negara) atau bisnis di BUMN lainnya jelek. Buktinya apa? Ya kita lihat saja, bank yang bailout ramai di 2008 saja hanya Bank Century, yang lain masih dibilang cukup kuat kan? Hanya bank kecil yang perlu, kira – kira begitu. Maka, pemerintah atau politisi tepatnya, jangan menjadikan kepercayaan itu turun nilainya. Sebab, kepercayaan akan institusi itu adalah segalanya. Karena itu, berita di pasar modal yang rumit dipahami oleh kelas menengah bawah atau masyarakat pada umumnya yang rumit menelan para analis kita itu selalu menggunakan kata “sentimen pasar”, kan?
Dan, sentimen itu berasal dari kepercayaan yang sifatnya kualitatif. Karena itu, kira – kira 10 tahun pemerintahan Jokowi sebelumnya yang selalu berbicara investasi dan bahkan melakukan reformasi-lah, kira – kira begitu, dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang oleh MK cacat formil itu, ternyata tidak begitu menggelegar hasilnya. Toh, Prabowo yang memilih berkelanjutan lagi membuat institusi bernama Danantara ini, kan? Artinya, kepercayaannya bukan tergantung dari cabut kewenangan menjadi OSS, tapi iklimnya seperti apa? Ini tidak bisa dilihat hanya sekedar kuantitatif, juga persoalan sosiologi dan yang sifatnya sangat kualitatif. Tidak hanya cukup dengan ICOR.
Ini sangat struktural sekali. Lalu, apa kaitannya dengan politisi? Ya, politisi terpilih inilah sebenarnya nahkoda dari semua kebijakan. Birokrat? Ya tinggal “sendiko dawuh” kepada apa yang diputuskan beserta lampiran di setiap keputusan atau diskresi. Inilah, dia sebenarnya pembenahannya. Karena itu, istilah ikan busuk dimulai dari kepala, bukanlah hal yang sekedar kiasan, melainkan konkret nyata. Namun, ini semua konsekuensi dari demokrasi yang dimaknai siapapun bisa masuk tanpa mau menguji apa yang dimaksud oleh Rocky Gerung sebagai “pemerintahan oleh otak melalui orang” bukan lagi definisi klise (klasik) yakni “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.”
Perbuatan politisi inilah yang mempengaruhi ongkos (duit, maksudnya) yang bisa masuk ke kas negara nanti untuk kampanye lagi untuk memenuhi visi – misi yang seperti tadi yakni menggunakan kata gratis. Padahal itu ada ongkosnya. Sumber ongkos ini kan bukan sekedar dipotongnya gaji karyawan, tetapi masyarakat belanja yang kena PPN, masuk kas negara. Bahkan, seberapa tertarik masyarakat bayar pajak dengan sistemnya yang konon Coretax itu? Lagi – lagi, siklus mengenai perbuatan politisi kepada pendapatan pajak untuk ongkos menjadi berpengaruh sekali. Bukan sekedar rapi, rias – rias dan deregulasi belaka.
Cari Eksekutor, Bukan Manajer!
“Kebetulan kita belum punya, Bang!” ucap Hasan Nasbi kepada Akbar Faizal, saat ditanya apakah Kantor Komunikasi Presiden kena potongan atau tidak oleh efisiensi ini. Kebetulan, kata Hasan Nasbi, bahwa PCO ini belum punya anggaran. Obesitas yang terjadi pada Kabinet Indonesia Maju Jilid II alias Kabinet Merah Putih ini, sebenarnya harus dilihat dalam konteks janji pemerintah yang kesannya teknokratik tetapi menjadi tersandera oleh politik praktis. Mental eksekutor teknokrasi tidaklah dimiliki oleh politisi yang harus bisa untuk “bulshiter” tapi ada dua jenis : yang bisa backup bullshit dan tidak bisa backup bullshit.
Nah, sekarang apa yang bisa kita lihat di kabinet Prabowo – Gibran ini adalah politisi semua. Semua pokoknya. Salah? Tidak salah secara hukum, belum tentu patut secara etis. Di tengah anggaran yang kian cekak dan realisasi janji kampanye itu seharusnya yang dilakukan adalah mengurangi intervensi politik di dalamnya. Ini hal yang klise tapi sulit untuk dilakukan. Penyebabnya adalah hutang budi politik, menyebabkan banyaknya manajer dan minimnya eksekutor kebijakan yang cukup dan berwatak teknokrasi.
Akhirnya berakhir pada “omon – omon” saja. Orkestrasi, akrobat, yang sebenarnya tidak perlu menurut saya untuk dilakukan. Semua sudah tahu, bahwa hal yang paling penting daripada persoalan pemerintahan adalah komunikasi. Karena itu ada jubir, humas, stafsus, bahkan kantor komunikasi. Sedari jaman Jokowi, menurut saya, komunikasi ini buruk sekali terjadi. Komunikasi yang buruk adalah sumber sentimen pasar tadi. Orang “sell” bahkan bisa saja terjadi ketika perusahaan yang sudah Tbk, itu merilis laporan keuangan dan “hijau”, untung bahkan membagikan dividen. Tapi ulah politisi comberan yang komunikasinya buruk membuat orang atau pasar bergejolak. Nah, kalau sudah bergejolak, apa yang terjadi? Ya, kira – kira mungkin nanti yang masuk ke kas pajak ya kurang, dan mempengaruhi 10 ribu per porsi, bisa jadi 9.900, kan? Kira – kira begitu gambarannya.
Dan selain komunikasi, ya ulah politisi juga. Semua, politisi beserta perangkatnya yakni birokrasi ke bawah, bukan hanya pucuk pimpinan yang memiliki ruangan dan meja khusus. Coba lihat sentimental yang terjadi pada Rafael Alun? Ada kan pergerakan euforia untuk tidak membayar pajak, karena rakyat bayar pajak, yang menikmati pemungut pajak. Nah, tindakan dan komunikasi inilah sumber kepercayaan yang menentukan “buy” or “sell”. Lalu, apakah dengan mengganti manajer mencari eksekutor, otomatis hijau? Menurut saya tidak. Karena itu, hal yang paling prinsip yang tidak bisa dihitung tapi dirasakan adalah “good governance”.
Semua harus punya ini, baik itu public good maupun private. Yang menentukan bagus atau tidaknya iklim investasi bukanlah sekedar asap pabrik dan knalpot, melainkan tata kelola beserta perangkat yang menjalankannya. Dua implikasi ini akan mampu untuk kita mencapai tujuan yakni seperti yang diharapkan : investasi masuk, pendapatan pajak naik dan otomatis tax ratio naik, lalu juga bahwa untuk menghentikan kebiasaan politisi yang hanya menyuapi kata gratis yang dalam kacamata saya memandang bahwa kata itu tidak membuat masyarakat kian produktif.
Selamat hari minggu!