Poros Solo dan Sebuah Pertanyaan Politik

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara pengukuhan Paskibraka Tingkat Pusat 2026 di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (15/8/2025). Foto: YouTube/ Sekretariat Presiden

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, semua analisis mengatakan bahwa bambu yang merekat antara Prabowo dan Jokowi akan segera berakhir. Fenomena ini bisa diamati bahwasanya banyak sekali variabel yang memperlihatkan bahwa stempel "bersih-bersih" itu sebenarnya antara lain pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Pratikno dan juga putusan MK.

Tetapi, saya melihat bahwasanya ini bukanlah klimaks, melainkan masih sebuah proses yang nyatanya belum selesai. Menarik apabila melihat pendapat pengamat politik bahwa sebenarnya tanpa dibelah pun, memang sejatinya politik persatuan a la Prabowo ini memang akan mengalami keretakan dari dalam.

Lantas, apa yang kemudian harus dibaca dari serangan bambu runcing kepada Wakil Presiden Gibran bahkan sejak dari 2025 sampai hari ini, masih saja ada upaya mendeteksi apakah ada musuh di dalam selimut sehingga roda pemerintahan masih terjepit jauh di Solo, bukan di Jakarta?

Gibran The Real President?

Saya menggunakan subbab ini yang saya ambil dari inspirasi dalam sebuah tulisan Salim Said, saat menganalisis menjelang dua tahun kabinet Jokowi-Jusuf Kalla JK dalam buku Jokowi Melawan Debt Collector (2017), judul aslinya adalah "JK The Real Wapres." Tentu pemikiran ini saya pakai, sebab Salim Said (2017) berupaya menjelaskan adanya antitesa antara JK di masa SBY dan Jokowi. Salim Said (2013) menjelaskan dalam hal ini bahwa kultur dan posisi sosiologis JK sebagai orang Bugis yang erat dengan pedagang karena berbudaya pesisir, sangat berbeda dengan SBY yang sangat perhitungan dan cenderung kental dengan kultur Jawa. Yang mana dalam bahasa Salim Said (2013) bahwa JK ini kurang peka akan SBY.

Namun, Jokowi pun juga orang Jawa dan lebih spesifik Solo/Surakarta yang memiliki kultur Jawa lebih kental karena posisi dan porosnya dekat dengan Keraton Surakarta. Bahkan JK masih menjadi Wakil Presiden. Tetapi, bagi Salim Said ada sebuah perbedaan signifikan yakni peran JK yang tidak lagi berupaya ikut untuk masuk ke dalam urusan pemerintahan. Tetapi, meski demikian, mengapa Salim Said penting untuk mencatat JK sebagai Wakil Presiden yang sesungguhnya di masa Jokowi dengan masa SBY yang dalam bahasa saya tidak sebenarnya, bisa dibaca dalam kesaksian dinamika politik yang terjadi.

Panda Nababan dan Rizal Ramli (2022) ada sebuah hubungan yang tidak baik saat Rizal Ramli menjadi Menko Maritim (2015-2016) yang mana hubungan Rizal Ramli dan Jusuf Kalla tidak akur terutama dalam pengambilan kebijakan khususnya di bidang ekonomi. Rizal Ramli (2022) memberikan kesaksian bahwa sebelum dirinya dikabarkan untuk reshuffle pada 27 Juli 2016, sempat dipanggil ke Istana dan terjadi sedikit selisih. Namun, hal itu bisa diselesaikan oleh Jokowi sebagai presiden yang memegang mandat daripada hak prerogatif tersebut.

Namun, kalau kita menganalisis apa yang terjadi pada Gibran hari ini, maka sebenarnya saya bingung, apakah Gibran adalah antitesa dari JK juncto Ma'ruf Amin atau bagaimana? Sebab, kritik yang bermunculan di masa Ma'ruf Amin adalah bahwa ia tidak pernah muncul ke permukaan sebagai seorang Wakil Presiden. Namun, pada Gibran, saya melihat bahwa ia seperti berupaya menjadi antitesa daripada Ma'ruf Amin dengan cara blusukan dan juga aktif, yang mana indikator tersebut adalah diliput media. Bahkan, sampai ada upaya Gibran saat ingin menjenguk Andrie Yunus meski ditolak.

Namun, itu soal lain. Saya sedikit memiliki pendapat yang cukup berbeda yakni bahwa Gibran adalah presiden yang sesungguhnya sejak dari dicalonkan sampai dengan dilantik pada 20 Oktober 2024. Mengapa demikian? Variabelnya cukup banyak, namun akan saya sebutkan satu persatu untuk memperlihatkan apa yang logis mengapa Gibran adalah presiden yang sesungguhnya sehingga menjadi sebuah locus untuk sasaran kritik terhadap Pemerintah.

1. X1 : Gibran adalah representasi dari politik Jokowi.

2. X2: Jokowi adalah salah satu faktor di Pilpres 2024.

3. X3: Pengaruh Jokowi melalui proxy cukup kuat lewat apa yang disebut Geng Solo.

Yang mana variabel ini mempengaruhi satu variabel yakni :

1. Y : Stabilitas politik Presiden Prabowo.

Maka, mengapa misalnya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran jauh lebih menjadi perhatian bahkan sampai akar bawah yang mana kontras dengan pemakzulan Boediono adalah karena bahwa memang pencapaian Pilpres 2024 itu tidak lepas dari apa yang terjadi pada dinamika politik di tahun 2023, lebih spesifik dinamika Mahkamah Konstitusi sampai dengan apa yang disebut sebagai "cawe-cawe" itu.

Semua variabel (x), itu memiliki gaungan yang berbeda yakni seorang yang memang mendukung Prabowo dan memiliki keyakinan politik bahwa di Pilpres 2024 tanpa Jokowi pun Prabowo sudah bisa memenangkan konstetasi, lalu yang kedua adalah yang mau mendukung Prabowo namun tetap dengan variabel dua Pilpres yakni 2014 dan 2019 yakni "asal bukan Jokowi". Untuk variabel dua Pilpres, pada akhirnya bermuara pada gaungan yang pertama yakni pendukung Prabowo yang memang sudah mendukung sebelum Jokowi, bukan pendukung yang memang voter Jokowi di 2014 dan 2019.

Tapi, saya mau mengatakan bahwasanya variabel apa pun tadi yakni X1,X2,X3 yang mempengaruhi Y, pada dasarnya bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa stabilitas politik Presiden Prabowo dipengaruhi oleh Gibran yang dalam hal ini representasi Jokowi. Sebab, bahwa alasan kuat apa yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwa karena Wakil Presiden Gibran kinerja kabinet terhambat? Bukankah kursi Wakil Presiden Gibran kemarin menjadi sorotan tersendiri?

Maka, saya yang memandang dari sisi lain, mengatakan bahwasanya stabilitas politik Presiden Prabowo terletak pada bagaimana pengelolaan kekuasaan dilakukan oleh Presiden Prabowo an sich. Sebagaimana diceritakan oleh Panda Nababan dalam bukunya berjudul Panda Nababan : Lahir Sebagai Petarung, Buku Dua Dalam Pusaran Kekuasaan (2023), diceritakan bahwa ketika Jokowi pada periode pertama hendak melantik Luhut Binsar Panjaitan namun terhalang oleh legitimasi koalisi yang memiliki persoalan di masa lalunya, Panda Nababan (2023) menceritakan di dalam bukunya bahwa Jokowi tidak perlu takut, karena Presiden memegang hak prerogatif dan tidak perlu ragu untuk mengambil keputusan politik.

Sehingga, reshuffle pun dilakukan dan Luhut Binsar Panjaitan kemudian menjabat dari Kepala Staf Kepresidenan, Menko Polhukam sampai dengan Menko Maritim dan Investasi. Dari cerita Panda Nababan (2023), saya mendapatkan makna bahwasanya memang persis seperti yang dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra (2018), bahwa segudang ilmu tidak ada artinya dibanding dengan segenggam kekuasaan. Maka, benar dan sangat realpolitik pendapat tersebut. Maka, kini politik yang nyata secara legal ada di tangan Presiden Prabowo dan bisa menyetujui atau menolak sebuah undang-undang.

Artinya, memang tidak perlu lagi bergantung kepada cawe-cawe. Namun, legitimasi politik itu cenderung berbeda dengan legitimasi secara yuridis. Presiden, bisa saja memberhentikan Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri, sebab itu adalah Panglima Tertinggi sebagaimana dijelaskan di dalam UUD 1945. Bahkan, loyalitas partai yang ada di DPR terhadap Presiden Prabowo sangat solid. Siapa yang kini sungguh menjadi oposisi? Tidak ada. Nyaris semua mendukung Prabowo, yang mana hubungan dengan partai yang tidak mengusung di 2024, masih sangat baik-baik saja.

Tetapi, saya masih melihat bahwasanya ada ketergantungan yang cukup kuat akan pengaruh politik dari Presiden Prabowo akan Jokowi. Bukan tanpa sebab, memang yang membedakan Jokowi dengan presiden lainnya menjelang berakhir masa jabatan adalah tidak adanya lame duck dalam kekuasaannya. Artinya, bahwa memang Jokowi berpengaruh secara politik elektabilitas, namun ingat bahwasanya itu bukan sekadar omong kosong. Burhanudin Muhtadi (2025) memberikan data bahwa 83% yang menyukai Jokowi. Burhanudin Muhtadi (2025) juga menjelaskan bahwa secara data, Gibran tidak otomatis yang mendukung Jokowi juga serta merta mendukung Gibran.

Apa yang dijelaskan Burhanudin Muhtadi (2025), lebih kepada melihat secara Weberian menurut saya yang menjelaskan adanya karismatik pada Jokowi. Tetapi lagi-lagi, karisma politik itu juga memiliki beban, apa yang terjadi pada Presiden Prabowo lebih dari satu tahun ini, selalu tumpah kepada Jokowi. Jadi, jika karismatik Jokowi tidak otomatis tumpah ke Gibran, tetapi bahwa otomatis pula bahwa segala mistake atau error yang ada pada Presiden Prabowo, jatuh ke Jokowi.

Pertanyaan terakhir untuk menjawab apakah Gibran ini adalah presiden yang sesungguhnya, apakah pengamat politik yang selalu berupaya untuk mengatakan bahwa penyebab Presiden Prabowo tidak luwes bergerak adalah sungguhkah pengamat ini melihat bahwasanya Presiden Prabowo bahkan sudah menggunakan prerogatif secara utuh, baik itu program yang dalam bahasa Yunarto Wijaya (2026) justru adalah perubahan dengan upaya melekatkan gagasan Presiden Prabowo yakni MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat dan seluruh program lainnya, saya merasa bahwasanya apa yang susah?

Menurut saya, Presiden Prabowo malah tidak memiliki utang obligasi kepada Jokowi, yang wajib memberikan dividen politik. Sudah 100% digunakan dan mengapa hari ini kemudian bahwa sulit sekali rasanya di tengah genggaman kekuasaan realpolitik, untuk menghilangkan pengaruh Jokowi? Maka, saya berpendapat bahwasanya justru terjadi permasalahan yang cukup sifatnya politis, bukan sekadar struktural bahwa banyak yang disebut "Geng Solo" di kabinet Presiden Prabowo, melainkan bahwa kalkulasi politik memungkinkan untuk sulit secara independen dari seorang Jokowi yang mana juga variabel besar di dalam Pilpres 2024.

Namun, bahwa ini menunjukkan satu hal, apakah pengamat dan pendukung yang selalu mempersoalkan daripada pengaruh Jokowi, itu tidak yakin dengan kalkulasi politik Presiden Prabowo dengan kendaraan politik bernama Gerindra? Jokowi, secara resmi baru bisa dianggap memegang partai bernama PSI, sedangkan sebelumnya tidak. Ini menurut saya bahwa pengaruh Jokowi memang bukan sekadar struktural melainkan juga dijawab oleh pengamat dan juga politisi yang meminta melepas bayang politik Jokowi dan Presiden Prabowo, apakah mengatakan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki kalkulasi politik?

Penciptaan "Musuh Dalam Selimut"

Apa yang dimaksud "musuh dalam selimut" ini adalah perspektif Harrarian yakni sebuah realitas intersubjektif yang memang disepakati meskipun itu bukan realitas objektif melainkan fiksi. Lengkapnya bisa dibaca dalam buku Sapiens: A Brief History of Humankind (2011), sebuah buku yang cukup fenomenal. Hal ini merujuk pada pendapat Selamat Ginting (2025) yang lebih dari sekali mengutip tentang "musuh dalam selimut," selain ia menganalisa soal Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Namun, bukan itu (Sjafrie Sjamsoeddin) yang akan kita bahas melainkan apa yang saya sebut penciptaan musuh di dalam selimut. Salah satu yang cukup getol dan yakin menyatakan bahwa Gibran adalah penyebab turunnya survei Presiden Prabowo, berbeda jika Presiden Prabowo saja yang disurvei, hal itu ditegaskan oleh Selamat Ginting (2026). Lagi-lagi tentu saja pertanyaan saya bahwa jika memang benar ini penyebabnya, saya sudah berikan gambaran yang cukup serius tadi dan komprehensif dari kalkulasi politik secara kuantitatif di DPR bahkan sampai politik legal yang dimiliki oleh Presiden Prabowo.

Namun, bahwa selalu menyatakan Gibran sebagai kausa akan kekacauan dan rendahnya kepercayaan politik Prabowo, sebenarnya terlalu salah parkir. Salah satu buku yang bisa menceritakan posisi Wakil Presiden adalah Days of Fire: Bush and Cheney in the White House (2013) yakni karya Peter Baker adalah bahwa,

By the second term, Bush had moved even further away from Cheney. Frustrated by the failure to find weapons of mass destruction in Iraq and the crescendo of violence that greeted the 'liberators,' unhappy to find the United States isolated from its allies, and eager for breakthroughs that would shape his legacy, Bush increasingly turned not to his vice president but to Condoleezza Rice, who as secretary of state supplanted Cheney as the president's most influential lieutenant.

Terjemahan :

Pada masa jabatan kedua, Bush semakin menjauh dari Cheney. Frustrasi oleh kegagalan menemukan senjata pemusnah massal di Irak dan puncak kekerasan yang menyambut para 'pembebas,' tidak senang melihat Amerika Serikat terisolasi dari sekutunya, dan ingin sekali mencapai terobosan yang akan membentuk warisannya, Bush semakin beralih bukan kepada wakil presidennya melainkan kepada Condoleezza Rice, yang sebagai menteri luar negeri menggantikan Cheney sebagai letnan presiden yang paling berpengaruh.

Fenomena ini pun juga menarik. Bahwa menjauhnya Bush dari Cheney ke Condoleezza Rice, bahwa memang Rice adalah orang kepercayaan Presiden Bush, yang mana kebijakan luar negerinya cukup fenomenal pada saat itu. Namun, apa yang terjadi pada Gibran, tidaklah banyak hal yang dilakukan Gibran, apakah misalnya kebijakan "Lapor Mas Wapres" adalah upaya kasak kusuk itu? Terlalu sederhana jika dibandingkan dengan JK dengan SBY.

Dengan politik diam dan halusnya Gibran tersebut, mengapa semua sungguh takut? Apakah Gibran diberikan stempel sebagai sesuatu yang dari dalam selimut sehingga sangat lebih cepat dan lebih baik untuk dimakzulkan sejak 2025? Saya melihat ini memang tidak terlepas daripada politik Jokowi itu sendiri. Sehingga, jika saya ditanya bahwa jika Presiden Prabowo tidak bisa luwes bergerak, nyatanya oposisi Jokowi seperti Syahganda Nainggolan, Rocky Gerung dan Jumhur Hidayat pada dasarnya sudah sebuah kebebasan.

Jika sekarang Gibran dianggap sebagai sebuah ancaman, mengapa tidak bersama partai politik di Parlemen untuk melakukan lobi politik ditambah pendapat Selamat Ginting (2026) bahwa memakzulkan Gibran itu sudah logis secara politik dengan putusan MK, maka sebenarnya mendukung tanpa harus isi melakukan ketakutan terhadap Jokowi. Sebab, tidak ada PSI di Parlemen, dan posisi atas Parlemen ada Golkar, Gerindra, PDIP. Tidak ada PSI dan apa lagi yang perlu ditunggu jika waktu yang sangat berharga itu hanya dihabiskan untuk mengkritik pengaruh Jokowi setiap kebijakan salah sasaran?