Trumpisme, Demokrasi dan Terhempasnya Mitos Bush

Calon presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump saat kampanye di Lititz, Pennsylvania, AS, Minggu (3/11/2024). Foto: Eloisa Lopez/REUTERS

Pada 6 Maret 2026, kumparan memberitakan bahwa Trump Klaim Punya Hak Tentukan Pemimpin Baru Iran dan berita itu cukup menarik karena bahwa disinilah ternyata inti daripada hegemoni Amerika selain daripada persoalan minyak atau seperti yang saya singgung di tulisan sebelumnya yaitu Twin Pillars.

Namun, kini kita tidak akan membahas soal Iran, melainkan akan membahas apa kaitan antara Trumpisme dengan demokrasi dan juga doktrin dasar daripada politik Amerika yang tidak akan berubah baik Republik maupun Demokrat, adalah intervensionis. Atau kini kita sederhanakan sebagai sebuah mitos Bush dan juga apakah sebenarnya mitos Bush ini memiliki legitimasi sejarah?

Dan, yang paling penting selanjutnya adalah topik soal adanya wacana tiga periode yang diwacanakan oleh pengamat, apakah juga halnya demikian?

Trumpisme, Lahir Tidak di Ruang Hampa

Pada 2024, serangkaian peristiwa yang terjadi pada Donald Trump salah satunya yang tertembak pada saat kampanye, menurut saya (tanpa keyakinan) memang bahwa Trump lebih mendominasi. Mengapa? Variabel pentingnya adalah hasil pemilihan Kongres baik itu House maupun Senat, pada 8 November 2022 adalah unggulnya Republik.

Logika tesis dan anti-tesis bekerja disini, sebuah logika yang normal dalam siklus rezim presidensial yang fix-term. Karena itu, bahwa kita bisa melihat pola fix-term tesis dan anti-tesis yang juga konsisten di AS pasca Roosevelt, memang normal. Contoh saja Bush (Republik), Obama (Demokrat), Trump (Republik), Biden (Demokrat) dan kini Trump (Republik). Pada saat Pilpres 2020, Biden berhasil juga mengalahkan Trump, dan sebuah rezim yang tidak mengalami kontinuitas.

Namun, kita bisa membaca karya wartawan yang pada saat terjadi Watergate, dia adalah tokoh yang cukup kunci dalam membongkar Skandal Watergate yang berhasil membuat Nixon mundur yaitu Bob Woodward menulis buku berjudul Fear: Trump in the White House, dan buku itu cukup menarik memperlihatkan bagaimana Trump dengan Steve Bannon memulai strategi mereka melihat kondisi sosiologis Amerika saat itu yang berkutat pada "choice" atau "right".

Namun, apakah benar bahwa Trump sebagaimana Francis Fukuyama yang cukup serius menulis Donald Trump yang melihat bangkitnya gejala "kanan" di berbagai negara, dalam buku Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Dan juga buku yang dibaca oleh Anies Baswedan pada 2020 yaitu How Democracies Die. Intinya, dua buku itu memang reaksi terhadap Donald Trump yang terpilih pada Pilpres AS 2016.

Namun, saya ingin melihat secara sosiologis, karena saya memang lebih kepada bingkai sosiologis, kenapa tokoh seperti Trump memungkinkan untuk menang dan juga didukung oleh rakyat Amerika? Apa yang membuat kebutuhan pemilih Amerika sehingga Trump cukup dirindukan apalagi ketika berbicara kondisi Amerika pasca COVID-19, khususnya di 2022? Sehingga, memungkinkan Republik menang di House dan kemudian Trump terpilih di 2024?

Kita harus mengesampingkan juga bahwa ada yang disebut sebagai Cambridge Analytica pada 2016 dan tentu saja memang ada fakta demikian. Namun yang jelas, kondisi sosiologi sebagai sebuah definisi sosial rakyat Amerika saat itu memang membuat Trump dengan retorika populisnya bagaimana bisa? Pertama adalah bahwa kita bisa melihat kekecewaan yang signifikan akan Obama terutama di kalangan konservatif itu memang mampu melahirkan dukungan atau legitimasi terhadap Trump.

Sederhana, pada 12 September 2009 terjadi apa yang disebut Tea Party Movement, yang mana reaksi nyata akan daripada kondisi sosiologis dibawah Obama, namun lebih spesifik akibat krisis yang terjadi pada 2008 dan juga elit politik saat itu lebih tepatnya terutama adanya nilai - nilai yang diperjuangkan yaitu misalnya pajak rendah, negara kecil dan juga penolakan terhadap Washington Establishment. Lalu, misalnya ada juga soal identitas Amerika, yang mana Tea Party, sendiri bisa dikatakan konservatif akan imigran dan juga multikultural.

Kemudian, ketidakpuasan kelas menengah termasuk juga kelas pekerja di Amerika yang mana kondisi Amerika kian dekat dengan globalisasi. Tiga hal tersebut, menurut saya yang membuat kampanye Trump relatif berhasil. Isu yang diracik menjadi sebuah komoditas itu kemudian yang dibawa Trump seperti imigrasi dan juga konsolidasi yang berhasil untuk Trump yang awalnya tidak dijagokan tersebut untuk maju.

Contoh soal imigrasi adalah dibangunnya Tembok Mexico di perbatasan tersebut memang menarik dan dilakukan oleh Trump. Artinya, memang Trump sendiri lahir dari kondisi sosiologis, sekalipun fakta sosial secara konstitusi, hukum mau apapun tidak berubah, namun yang jelas bahwa isu-isu aktual tersebut berhasil menaikkan yang namanya Trumpisme tersebut.

Kampanye Hillary Clinton di wilayah yang disebut Rust Belt tidak berhasil dan disitulah Trump berhasil mengambil isu tersebut. Tulisan yang menarik menjelaskan soal kemenangan Trump di kantong Rust Belt ini adalah kutipan soal buku berjudul Caught in the Middle: America's Heartland in the Age of Globalism, bahwa wilayah Midwest mengalami penurunan akibat globalisasi , perpindahan industri dan juga perubahan pekerjaan.

Karena itulah, kondisi objektif kekecewaan tersebut adalah akibat paradoks globalisasi yang memang untung untuk peluang ekonomi baru, investasi dan koneksi namun sisi buruknya adalah hilangnya struktur lama terutama kelompok kanan yang tidak senang dengan ketidakpastian tersebut. Kampanye Clinton yang bernuansa moralis tersebut tidak mampu membendung isu ekonomi dan juga membendung retorika Trump.

Masih banyak hal lainnya yang memungkinkan Trump lahir dan mendapatkan legitimasi yang cukup serius, namun pendapat yang menarik adalah bahwa dalam buku How Democracies Die adalah bahwa justru demokrasi itu bisa selamat karena aturan tidak tertulis dan juga pendapat Margarito Kamis (2020) bahwa kearifan itu justru yang menyelamatkan demokrasi itu sendiri, daripada aturan tertulis (fakta sosial).

Maka, artinya bahwa Trumpisme yang disamakan sebuah fenomena populisme seperti naiknya Mussolini, Hitler, Fujimori atau yang sezaman dengan Trump adalah Nigel Farage dan Boris Jhonson, itu lahir dari kondisi objektif. Maka, sebenarnya gejala kanan itu bukan lahir dari ruang hampa atau abstrak seperti nilai sosial melainkan juga kondisi objektif seperti kekecewaan akan kondisi ekonomi. Maka, bagaimana kemudian demokrasi mengantisipasi hal seperti ini?

Demokrasi , Ekonomi dan Kebijaksanaan Politik

Lantas bagaimana kemudian membaca nasib demokrasi? Yang dalam bahasa seorang Larry Diamond adalah soal resesi demokrasi dengan mengaitkan bukunya berjudul Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency , lalu tulisannya yang memberikan titik poin pada 2006 dalam Journal of Democracy berjudul Facing Up to the Democratic Recession?

Larry Diamond, mengaitkan yang namanya ada ambisi China dan Rusia dengan bahasa bahwa ada alternatif lain. Berbicara soal "model" ini mirip pembahasan yang terjadi sudah ada jauh sebelumnya yaitu seperti Seymour Lipset dengan tulisannya seperti Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, Political Man: The Social Bases of Politics dan juga Barrington Moore Jr dengan bukunya berjudul Social Origins of Dictatorship and Democracy. Inti buku itu adalah bahwa modernisasi dan demokrasi adalah prasyarat jika mengacu kepada Lipset dan mengacu kepada Moore adalah bahwa kekuatan kelas menengah dan juga konflik lebih bisa menuju kepada demokrasi.

Lalu, ada juga syarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memerlukan institusi yang inklusif sebagaimana dalam buku Why Nations Fail yang ditulis oleh Acemoglu dan Robinson. Maka, hal yang paling penting adalah melihat bahwa apakah benar kekuatan pertumbuhan (rise) seperti China dan Rusia itu memang lebih menguntungkan sebuah pertumbuhan ekonomi sehingga demokrasi bukan lagi menjadi sebuah syarat penting?

Hal yang tidak dibahas oleh Why Nations Fail adalah China. Rusia dalam hal ini sudah diwakili oleh Uni Soviet yang mana dua penulis yaitu Acemoglu dan Robinson bahkan mengutip pendapat Paul Samuelson yang melihat adanya masa depan pada Uni Soviet. Hal itu bisa dilihat dari pesatnya pembangunan Uni Soviet seperti industrialisasi dan perencanaan yang terpusat. Namun, bagaimana dengan China apalagi Singapura?

Dalam pembacaan saya, bahwa Rusia dan China memang berhasil memperlihatkan hal yang lain dan berbeda dari cara-cara Amerika terutama soal ekonomi. Salah satu ambisi yang paling jelas dan kentara dari Trump adalah soal China, bahkan soal kebijakan tarif kemarin benar-benar ingin menghajar yang namanya China. Namun, apakah demikian bahwa demokrasi justru bisa runtuh karena bermain pada logika Thucydides Trap yaitu ancaman dari kekuatan yang sedang bertumbuh?

Menurut saya tidak. Sederhananya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi seperti Rusia dan China yang dianggap altertnatif itu sebenarnya kembali lagi, apakah elit kian menjauh dari rakyat itu sendiri? Ini yang menjadi poin penting. Mengapa? Demokrasi perwakilan yang sudah berjalan sejak lama ini nyatanya memang bisa melahirkan faktor seperti rakyat tidak diwakili oleh elit politik, dirugikan dan juga hilangnya stabilitas sosial sehingga memungkinkan demagog dan juga yang namanya seperti Trump ini memungkinkan lahir.

Jelas, bahwa demokrasi di Amerika, selalu ada di dalam ambang krisis. Contoh dalam buku How Democracies Die, bukan hanya Trump melainkan sudah ada dalam sejarah Amerika itu sendiri. Antara lain Joseph McCarthy, Barry Goldwater, Newt Gingrich, dan Huey Long itu contohnya dan bahkan tidak hanya khas partai Republik melainkan Demokrat seperti Huey Long juga. Namun, dari sisi kepresidenan banyak juga contoh dalam hal Amerika mengalami isu keamanan.

Yaitu Abraham Lincoln yang menangguhkan Habeas Corpus lalu ada misalnya Franklin Roosevelt yang secara kondisi sosiologis dan juga kondisi objektif ekonomi. Kemudian ada George Bush yang pada 9/11 itu akhirnya menetapkan darurat seperti Patriot Act, namun itu semua tidak berhasil melahirkan yang namanya tiran. Contoh saja Bush, kongres misalnya masih memiliki peran dan juga adanya supremasi konstitusi.

Namun, hal itu dikesampingkan, oleh Levitsky dan Ziblatt, bahwa fakta sosial seperti konstitusi, hukum atau apapun itu, justru melegitimasi naiknya Hitler sendiri ke kekuasaan dengan Enabling Act dan ia berhasil menjadi tiran. Artinya, budaya demokratis itu lebih penting dan mengakar. Sehingga, dalam hari ini kepercayaan akan demokrasi apakah masih ada? Jika seandainya ada kondisi sosiologis yang bisa melahirkan Trump, maka ada juga kondisi sosiologis yang mengakibatkan Trump mengalami delegitimasi.

Soal faktor sosial dan budaya ini penting, salah satu pemikir di Indonesia yang membahas ini adalah Agus Widjojo dalam tulisannya berjudul Gelombang Global Demokrasi : Apakah Indonesia Ketinggalan Kereta? yang dimuat dalam Strategic Review : The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs, April-June 2012. Sederhananya, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Widjojo berpendapat bahwa aspek kultural maupun kebiasaan itu mempengaruhi demokrasi.

Ada empat hal yang menjadikan demokrasi ataupun transisi demokrasi tidak berhasil adalah secara sederhana :

1. Harapan rakyat akan pemimpin kuat;

2. Demokrasi sebagai jawaban yang benar akan setiap masalah;

3. Pemimpin kompeten lahir dari demokrasi;

4. Ketidaksabaran rakyat menunggu hasil dan tidak cukup sabar melalui proses.

Pendapat Agus Widjojo ini menarik, mengapa? Karena memang apakah kemudian Amerika memiliki kultur itu? Terutama kultur pembangunan jangka panjang dan sabar akan proses? Nyatanya, yang membuat demokrasi bertahan memang persis seperti yang dikatakan oleh sosiolog seperti Lewis Coser dalam The Functions of Social Conflict dan juga Ralf Dahrendorf seperti Class and Class Conflict in Industrial Society, yang merupakan konflik pembelahan konservatif dan liberal namun konflik itu dilembagakan melalui pemilu, partai politik, parlemen maupun kebebasan, sehingga platform konflik adalah sebuah fakta sosial dan itu tidak melahirkan kekerasan.

Namun, yang menjadi kesimpulan saya adalah bahwa jika ada kondisi sosiologis demikian, maka ada juga kondisi sosiologis untuk menghilangkan legitimasi naiknya seorang demagog menjadi pemimpin, seperti Donald Trump.

Mitos Bush Kembali di Trump?

Pidato Trump yang cenderung ingin intervensi di dalam kepentingan domestik negara lain, memang bukanlah sebuah hal yang baru. Harus jujur akan hal itu. Kita mungkin pernah mendengar yang namanya Doktrin Monroe, Doktrin Truman dan juga Doktrin Bush (kita sebut saja demikian) yang berusaha menjadi jagoan di dalam menyelesaikan urusan maupun konflik.

Namun, seberapa kuat kembali mitos Bush ini di dalam kepercayaan kepada Amerika? Terutama, kita bisa membaca bahwa ada yang disebut sebagai "Freedom Agenda" untuk ingin menumbangkan otoritarianisme dan menggantinya dengan demokrasi, karena sebagai sebuah rezim yang ideal di dalam pasca Perang Dingin. Namun, apakah logika ini bekerja di dalam pidato Trump?

Seperti pendapat daripada Jeffrey Winters, bahwa Trump melihat kondisi politik dunia itu bukanlah sebuah hukum organisatoris, melainkan politik seperti pengusaha properti yang tentu saja mengakumulasi profit dan keuntungan. Dan, apakah kemudian Trump ingin seperti James Monroe, atau pun Truman?

Dalam kaitannya dengan geopolitik ini tentu saja tidak. Mengapa? Trump nyaris hanya berbicara soal pembangunan kembali ekonomi yang tentu saja pembangunan ekonomi bukan hanya menguntungkan Iran, melainkan juga sekutu Amerika ataupun Amerika itu sendiri yang memang mendapatkan keuntungan daripada Iran. Kita harus ingat bahwasanya tiga wilayah yang disebut Mearsheimer salah satunya Timur Tengah adalah kawasan penting Amerika.

Dan, kembali mengutip istilah Nixon dan Kissinger adalah Twin Pillars, maka sebenarnya ini lebih kepada keuntungan akumulasi kepentingan Trump dalam hal geopolitik bukan kembalinya Freedom Agenda atau dalam bahasa Yuval Noah Harari sebagai sebuah paket liberal yaitu pasar bebas, hak asasi manusia dan demokrasi itu sendiri. Trump, adalah contoh pragmatisme seorang pebisnis properti.

Karena itulah logika intervensionis untuk proxy sungguh tidak bekerja apalagi untuk mengatakan bahwa ada Second Cold War, adalah bukan keuntungan Trump atau kebijaksanaan seorang Donald Trump. Sederhananya, Amerika dan sekutu vasal yang cukup berdaulat yaitu Israel lebih memilih menyerang langsung dengan tidak melakukan apa yang dilakukan di Perang Korea, Afghanistan, Vietnam maupun Angola.

Karena itulah melihat bahwa apakah agenda demokrasi Amerika yang merupakan selubung geopolitik itu kembali digunakan oleh Trump? Tentu saja tidak. Karena ini murni kepentingan politik nasional dalam perspektif Donald Trump. Maka, apakah kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang menjamin jika strategi proxy tidak dilakukan maka akan terjadi seperti 1979? Jika Iran disebut sebagai pengekspor revolusi, maka keuntungan sekaligus kerugian apa jika Amerika hanya pragmatis di Iran untuk tidak mengekspor demokrasinya?

Apakah karena Amerika sedang mengalami kemorosotan dalam demokrasi maka hal ini tidak dijadikan pertimbangan? Geopolitik dan demokrasi ini memang menjadi pembahasan yang menarik, sebab selama ini geopolitik dalam stempelnya tidaklah lagi kapitalisme maupun komunisme, melainkan demokratis dan otoritarian sebagaimana yang dikatakan oleh Larry Diamond. Maka, kemana demokrasi pasca Trumpisme?