Ketidakadilan Mengakar: Gerakan Guru Honorer Simbol Perjuangan Kesejahteraan

Sumber : https://www.pexels.com/id-id/foto/hitam-dan-putih-hitam-putih-hitam-putih-hitam-putih-10959584/. (Foto oleh Christina Watkins)

Kualitas pendidikan menjadi salah satu indikator penentu maju atau tidaknya suatu Negara. Di balik gemilangnya prestasi para siswa, terdapat sosok guru yang tak kenal lelah mencurahkan ilmu dan membimbing mereka. Namun permasalahan pendidikan kerap kali terjadi, terutama kepada guru honorer. Dengan status yang tidak pasti dan kesejahteraan yang jauh dari kata layak, mereka menjadi garda terdepan yang berjuang di tengah ketidakadilan. Gerakan guru honorer bukan sekadar tuntutan upah yang lebih baik, tetapi juga bukti perjuangan hak asasi manusia dan simbol perlawanan terhadap sistem yang kurang adil. Hingga sampai saat ini permasalahan mengenai guru honorer masih banyak diperdebatkan.

Masalah guru honorer ini muncul karena sistem perekrutan dan pengelolaan tenaga pendidik yang belum berpihak pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Mereka dipekerjakan dengan upah yang jauh di bawah standar, tanpa tunjangan yang memadai, dan tanpa jaminan masa depan yang pasti. Status honorer yang kerap kali diperpanjang setiap tahun membuat mereka hidup dalam ketidakpastian dan kecemasan. Akibatnya, banyak guru honorer yang terpaksa bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pengajaran mereka.

Apa itu Gerakan Guru Honorer?

Gerakan Guru Honorer ini bukan sekadar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga perjuangan martabat profesi guru dan keadilan bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia. Gerakan guru honorer juga menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat bahwa pendidikan berkualitas tidak akan terwujud jika kesejahteraan guru diabaikan. Kesejahteraan yang rendah inilah menjadi pendorong utama bagi guru honorer untuk bergabung dengan serikat guru seperti Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) atau Federasi Serikat Guru Honorer Indonesia (FSGHI), yang memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum, pembentukan opini, dan mobilisasi massa. Serikat guru juga menyoroti masalah kesejahteraan guru honorer melalui media massa, dengan melakukan diskusi rutin, dan aksi untuk memobilisasi dukungan publik, serta mengadvokasi keadilan melalui jalur hukum.

Ketidakadilan yang dialami guru honorer memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Kesejahteraan guru yang rendah dapat menurunkan motivasi kerja dan dedikasi mereka dalam mengajar dan mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi masalah ketidakadilan yang dialami guru honorer demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan guru honorer. Kebijakan yang berpihak pada guru honorer adalah kunci utama untuk mengatasi masalah ketidakadilan yang terjadi. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk segera merealisasikan janji-janji yang telah diatur dalam undang-undang, termasuk penataan pegawai non-ASN. Peninjauan formasi PPPK dan penambahan formasi baru harus dilakukan dengan transparan dan adil. Jika tidak, gerakan guru honorer ini akan terus berlanjut, dan ketidakpuasan akan semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, gerakan sosial dilakukan sebagai respons/simbol terhadap ketidakadilan yang mereka hadapi terkait status kepegawaian dan kesejahteraan. Meskipun memiliki beban kerja yang serupa atau bahkan lebih berat dibandingkan guru PNS, guru honorer sering kali mendapatkan gaji yang jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan tidak menerima manfaat sosial yang layak. Ketidakpastian yang dihadapi mereka terkait pekerjaan dan pendapatan, serta terbatasnya akses terhadap tunjangan dan perlindungan sosial, menjadi pendorong bagi mereka untuk bersatu dan berjuang untuk mengubah kondisi ini melalui aksi demonstrasi dan upaya advokasi. Dukungan dari keluarga serta harapan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menjadi faktor penting yang memotivasi.