SBY: Sinden Partai Demokrat

Dokumen pribadi. Ilustrasi kolaboratif penulis dengan Meta IA WhatsApp Business

Mewaspadai Curi Start Suksesi Wakil Presiden di Tengah Polemik Pemakzulan GRR

Dalam politik, pengaruh seorang tokoh tidak selalu berakhir ketika masa jabatan formalnya selesai. Ada figur yang tetap memiliki pengaruh melalui pengalaman, jaringan, rekam jejak, dan kemampuannya membaca perubahan konstelasi kekuasaan. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan salah satu figur yang perjalanan politiknya menarik dibaca melalui perspektif tersebut.

Partai Demokrat dapat dianalogikan sebagai sebuah perangkat gamelan politik. Di dalamnya terdapat beragam instrumen, pemain, dan peran yang membentuk satu kesatuan. Kendang mengatur ketukan, gong memberi penanda akhir dan pergantian bagian, bonang dan saron membangun pola tabuhan, sementara rebab dan gender memberi warna serta kedalaman suasana. Seluruh instrumen memiliki karakter, tetapi tidak dapat berdiri sendiri apabila ingin menghasilkan harmoni kekuasaan.

Di tengah komposisi tersebut, SBY dapat dianalogikan sebagai sinden. Kehadiran sinden bukan untuk memainkan seluruh instrumen, melainkan memberi warna suara, menghidupkan suasana, mengarahkan rasa pertunjukan, dan menjaga perhatian penonton. Suaranya dapat menjadi penanda perubahan laras politik, meskipun ketukan dan keseluruhan gending tetap bergantung pada perangkat gamelan serta para pemainnya.

Dalam politik, posisi seperti itu menarik. SBY tidak harus selalu berada di depan panggung untuk tetap diperhitungkan. Pengalaman, jaringan, pengaruh historis, dan kemampuannya membaca momentum dapat menjadi bagian dari irama politik Demokrat. Namun, suara sinden tidak identik dengan keseluruhan gamelan. Pengaruh seorang tokoh juga tidak berarti seluruh keputusan organisasi harus mengikuti kehendaknya.

Di sinilah pentingnya membaca hubungan antara SBY, Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan dinamika kekuasaan secara proporsional.

SBY, Kongres Demokrat, dan Memori Kekuasaan

Partai Demokrat berdiri pada 9 September 2001 melalui proses pendirian yang melibatkan sejumlah tokoh dan inisiator. SBY menjadi figur penting dalam perjalanan awal partai tersebut. Perkembangan Demokrat sebagai kekuatan politik nasional semakin menonjol ketika SBY terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode, yaitu 2004–2009 dan 2009–2014.

Dua periode pemerintahan itu menjadi bagian penting dari sejarah politik Demokrat. Popularitas dan posisi SBY ikut membentuk identitas partai sekaligus memperkuat tempatnya dalam peta kekuasaan nasional.

Dalam sebuah pertunjukan gamelan, komposisi tidak hanya ditentukan oleh satu instrumen. Namun, ada instrumen yang memiliki pengaruh kuat terhadap suasana dan arah pertunjukan. Demikian pula dalam perjalanan Demokrat, posisi SBY sebagai figur pendiri and mantan presiden memberikan bobot historis tersendiri.

Salah satu episode penting dalam sejarah internal Demokrat terjadi pada Kongres II di Padalarang, Bandung Barat, Mei 2010. Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum periode 2010–2015 setelah memperoleh 280 suara, mengungguli Marzuki Alie yang memperoleh 248 suara. SBY, ketika itu Ketua Dewan Pembina, menyampaikan selamat kepada Anas dan berharap kepemimpinan baru mampu membawa partai menjadi lebih kuat dan modern.

Peristiwa tersebut menarik karena memperlihatkan adanya mekanisme pemilihan kepemimpinan partai, tetapi sekaligus menunjukkan betapa besar posisi historis SBY dalam struktur dan orientasi Demokrat. Hubungan antara mandat ketua umum hasil kongres dan pengaruh Dewan Pembina kemudian menjadi salah satu bagian yang layak dibaca dalam sejarah dinamika internal partai.

Episode berikutnya terjadi pada Februari 2013, ketika SBY menyampaikan pernyataan dari Jeddah, Arab Saudi. Di tengah kemerosotan elektabilitas Demokrat dan persoalan hukum yang membelit Anas, SBY meminta KPK segera memberikan kejelasan mengenai perkara kader-kader Demokrat, termasuk ketua umumnya. SBY menyatakan bahwa persoalan tersebut perlu diselesaikan secara konklusif.

Pernyataan itu memiliki dimensi politik yang tidak kecil. Anas kemudian memandang pidato Jeddah tersebut sebagai bagian dari tekanan politik yang beririsan dengan persoalan hukum dan dinamika internal partai. Sementara itu, SBY menyatakan menghormati proses hukum dan meminta agar perkara diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penting untuk membedakan fakta peristiwa, penilaian para pihak, dan kesimpulan politik. Tidak tepat menyatakan kriminalisasi sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Namun, rangkaian peristiwa tersebut meninggalkan catatan historis mengenai hubungan kekuasaan internal, kepemimpinan partai, dan proses penegakan hukum.

Dalam perumpamaan gamelan, pergantian pemain dapat mengubah warna pertunjukan, sementara pola tabuhan dan laras yang telah terbentuk tetap meninggalkan jejak. Setelah Anas tersingkir dari kepemimpinan partai dan menghadapi proses hukum yang kemudian berujung pada putusan pidana, SBY kembali menempati posisi yang sangat menentukan dalam konsolidasi Demokrat.

Dari sini terlihat bahwa pengaruh SBY bukan semata-mata berasal dari jabatan formal, melainkan juga dari kemampuannya menjaga kesinambungan kepemimpinan dan arah politik partai. SBY tetap menjadi figur yang suaranya diperhitungkan dalam menentukan suasana dan orientasi politik Demokrat.

AHY: Dari Panggung Pilkada hingga Kabinet Kekuasaan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menempuh jalur berbeda dari ayahnya. Setelah berkarier sebagai perwira TNI Angkatan Darat, AHY mengundurkan diri dari dinas militer pada 2016 untuk memasuki kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, berpasangan dengan Sylviana Murni.

Langkah tersebut merupakan pertaruhan politik besar. AHY harus meninggalkan karier militernya untuk memasuki arena politik elektoral yang belum pernah dijalaninya. Kekalahan pada putaran pertama tidak mengakhiri perjalanan politiknya. Sebaliknya, Pilkada DKI menjadi panggung awal pengenalan AHY secara nasional.

Di balik langkah tersebut, peran SBY dalam membuka jalan politik bagi putranya patut menjadi bagian dari pembacaan historis. AHY kemudian memperoleh ruang konsolidasi dan penguatan organisasi hingga terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada 2020.

Pada Pilpres 2024, AHY berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan. Namanya menjadi salah satu figur yang diperhitungkan untuk posisi calon wakil presiden. Akan tetapi, ketika Muhaimin Iskandar diumumkan sebagai pendamping Anies, harapan politik tersebut tidak terwujud. Demokrat kemudian keluar dari koalisi.

Dalam gamelan, tidak semua instrumen memperoleh kesempatan memainkan bagian utama dalam setiap gending. Ada kalanya pemain harus menunggu, menyesuaikan tempo, atau menerima perubahan komposisi. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa posisi tawar politik tidak selalu berbanding lurus dengan harapan dan kesiapan seorang figur. Ada negosiasi, kepentingan, serta kalkulasi antarkekuatan yang menentukan komposisi akhir.

Namun, perjalanan AHY tidak berhenti di sana. Pada 21 Februari 2024, AHY dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, pada 21 Oktober 2024, ia dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dua penugasan tersebut memperlihatkan kemampuan AHY memasuki ruang pemerintahan di bawah dua presiden dengan konfigurasi politik berbeda. Secara politik, hal ini dapat dibaca sebagai perluasan pengalaman, jaringan, dan penerimaan AHY dalam lingkungan kekuasaan nasional.

Dalam komposisi gamelan, AHY dapat dibaca sebagai pemain yang sedang memperluas jangkauan tabuhannya demi menguasai berbagai instrumen kekuasaan eksekutif. Langkah ini menjadi proses penempaan diri yang berharga bagi sang penerus demi menemukan pathet atau wilayah kedudukan yang pas, sembari tetap menyelaraskan diri di bawah tuntunan gending besar nasional yang sedang dimainkan.

Oleh: Nur Ahmad Hidayat