Konten dari Pengguna

Ahli IPB: Pemerintahan Kolaboratif Perkuat Konservasi Mangrove ASEAN

Berita IPB
Akun resmi Institut Pertanian Bogor
25 Juli 2024 13:24 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Berita IPB tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ahli IPB: Pemerintahan Kolaboratif Perkuat Konservasi Mangrove ASEAN
zoom-in-whitePerbesar
Ahli IPB: Pemerintahan Kolaboratif Perkuat Konservasi Mangrove ASEAN
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dr Rina Mardiana, Dewan Penasihat Pusat Studi Agraria IPB University menjadi salah satu narasumber dalam The 22nd ASOF International Seminar di Vimala Hills Resort Spa and Convention Bogor.
ADVERTISEMENT
Pada kesempatan itu, dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB University ini
menerangkan pentingnya kerja sama regional dan manajemen pemerintahan kolaboratif di ASEAN dalam lingkup sosio-ekonomi konservasi mangrove.
“Pemerintahan kolaboratif penting untuk memperkuat tata kelola hutan bakau regeneratif di kawasan ASEAN, melibatkan upaya terkoordinasi dari pemerintah, ilmuwan, komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan konservasi bersama,” kata dia.
Dr Rina memaparkan bahwa proses kolaboratif untuk pengelolaan hutan bakau yang berkelanjutan di kawasan ASEAN melibatkan lima tindakan strategis. Yakni pemetaan dan penilaian ekosistem hutan bakau, peningkatan kesadaran dan kapasitas, penguatan tata kelola dan kebijakan, implementasi intervensi teknis, dan memfasilitasi pemahaman di antara negara-negara anggota ASEAN melalui forum regional.
Ia melanjutkan, upaya bersama mempertahankan ekosistem mangrove, masyarakat dan negara-negara di ASEAN tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial di wilayah pesisir.
ADVERTISEMENT
Indonesia, dengan kepulauan yang luas dan komunitas pesisir yang beragam, menunjukkan pentingnya kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam konservasi mangrove. Praktik manajemen yang berkelanjutan dan integrasi mangrove dalam kebijakan pengelolaan pesisir mendukung ketahanan ekosistem dan pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan.
“Menyeimbangkan kesehatan mangrove dan pembangunan sosio-ekonomi di wilayah ASEAN dapat dicapai melalui pendekatan terpadu yang melibatkan reformasi kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan praktik berkelanjutan,” jelas Dr Rina.
Dengan bertransisi ke tata kelola yang regeneratif dan mempromosikan upaya kolaboratif di antara negara-negara anggota ASEAN, ia melanjutkan, wilayah tersebut dapat memastikan ketahanan dan kemakmuran ekosistem serta masyarakatnya, menjaga masa depan yang berkelanjutan.(MW)