BKKBN Resmikan Konsorsium PTPK, IPB Ikut Terlibat Atasi Isu Kependudukan

BKKBN Resmikan Konsorsium PTPK, IPB Ikut Terlibat Atasi Isu Kependudukan

IPB University ikut terlibat bersama 12 perguruan tinggi lainnya dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) yang diresmikan pada Selasa (18/7) di Grand Sahid Jaya. Konsorsium tersebut dibentuk demi mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan. Pasalnya, peran perguruan tinggi sangat penting dalam upaya mengatasi isu-isu kependudukan.

Konsorsium PTPK merupakan bentuk kerja sama antara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan perguruan tinggi untuk mengatasi berbagai isu kependudukan di Indonesia. Isu kependudukan perlu diatasi agar target pembangunan berkelanjutan 2030 serta Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

Prof Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyampaikan bahwa peran vital perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan berbagai program kependudukan.

“Perguruan tinggi itu menjadi simpul yang menyatukan berbagai program yang ada, sehingga bersinergi dan berdampak pada masyarakat luas, terutama melalui penguatan kependudukan. Kehadiran kampus memiliki peran yang sangat penting sebagai mata air untuk kemajuan bangsa dan negara, menyejukan masyarakat, membawa kebaikan dan kabar baik kepada masyarakat luas,” terangnya.

Fungsi tri dharma perguruan tinggi, lanjutnya, dapat diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata berupa kerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Salah satunya melalui program Kampus Merdeka dan pengembangan program Kedai Reka dan Matching Fund.

Kepala BKKBN, Dr Hasto Wardoyo dalam sambutannya juga menuturkan bahwa peluncuran Konsorsium PTPK sejalan dengan tujuan pelaksanaan program pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas 2045. Ia menyebut,

“Saat ini BKKBN tengah menjalankan program dengan fokus penurunan angka stunting dan persiapan untuk menghadapi bonus demografi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran perguruan tinggi guna membantu menyukseskan pelaksanaan program. Kontribusi yang dilakukan dapat melalui pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) dan magang dengan berfokuskan pada tematik stunting dan bonus demografi,” ujar Dr Hasto.

Hal serupa disampaikan Dr Suprayoga Hadi, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurutnya perguruan tinggi dapat mendukung pemerintah dalam mencapai percepatan penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan.

“Melalui pemfokusan pada tridharma yaitu penelitian, perguruan tinggi bisa menemukan akar permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem serta menyusun strategi efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut,” tuturnya.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto menekankan peran perguruan tinggi melalui Konsorsium PTPK dapat memberikan kontribusi nyata melalui berbagai program kajian dan inovasi penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan.

“Selain itu, dalam penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, kami tidak terlepas dari MBKM karena itu menjadi bagian yang sangat terlihat nyata, misalnya dengan KKN Tematik, program kemanusiaan lapangan. Itu sangat nyata dampaknya jika dikaitkan dengan dua program utama,” kata Dr Bonivasius.

Selain IPB University, 12 perguruan tinggi yang terlibat ialah Universitas Sebelas Maret, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Mulawarman, Universitas Udayana, Universitas Negeri Padang dan Universitas Tadulako. (MW/Rz)