Dosen Eksyar IPB Usulkan MBG Diintegrasikan dengan KIP/KIS Agar Tepat Sasaran

Foto: Badan Gizi Nasional

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi beragam tantangan. Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Dr Deni Lubis, menyoroti distribusi program yang belum efisien dan tepat sasaran.

Dalam agenda Strategic Discussion Series 1 (29/4) di Kampus IPB Dramaga, ia menyebut MBG memiliki nilai filosofis yang kuat. Dalam perspektif ekonomi syariah, pemberian makanan kepada masyarakat yang membutuhkan sejalan dengan prinsip zakat, khususnya zakat fitrah sebagai rukun Islam ketiga. Namun demikian, ia menegaskan bahwa bantuan sosial, termasuk MBG, harus diberikan secara terarah agar tidak menimbulkan pemborosan.

“Secara filosofis, kemiskinan akan selalu ada dalam setiap negara, bahkan yang sudah maju sekali pun, karena berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pencari nafkah. Oleh karena itu, bantuan harus benar-benar ditujukan kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Dalam praktiknya, ia menemukan fenomena sejumlah siswa yang tidak mengonsumsi makanan dari program MBG karena sudah terbiasa membawa bekal dari rumah atau pesan melalui katering. Kondisi ini berpotensi menimbulkan food waste atau pemborosan makanan. Risiko makanan terbuang terjadi akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dr Deni mengusulkan agar distribusi bantuan tidak hanya berbasis sekolah atau komunitas, tetapi juga diintegrasikan dengan sistem perlindungan sosial yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Melalui skema ini, penerima manfaat dapat menukarkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau makanan di koperasi yang telah ditunjuk.

“Dengan mekanisme redeem berbasis KIP atau KIS, bantuan menjadi lebih fleksibel dan tepat sasaran. Selain itu, kebutuhan pangan dapat disuplai langsung dari petani lokal melalui koperasi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Pendekatan ini dinilai tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan output yang lebih besar dengan input anggaran yang sama. Dengan berbagai masukan tersebut, ia mengharapkan implementasi program MBG dapat terus disempurnakan agar lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. (Ez)