Guru Besar IPB: Pentingnya Kerjasama Negara dalam Penyusunan Pangan Codex

Guru Besar IPB: Pentingnya Kerjasama Negara dalam Penyusunan Pangan Codex

Standar pangan menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin keamanan pangan bagi konsumen. Untuk menjamin standar tersebut secara global, Food and Agriculture Organization (FAO) menciptakan Codex Alimentarius atau Kode Pangan.

Prof Purwiyatno Hariyadi, Guru Besar Teknologi Pangan IPB University yang juga menjabat sebagai Vice Chair Codex Alimentarius Commission mengungkap bahwa penyusunan standar pangan dan implementasinya bagi tiap negara masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya terkait kurang partisipasi negara anggota, kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya kapasitas pakar.

Ia menilai bahwa pengetahuan dan partisipasi pemangku kebijakan, operator bisnis pangan, akademisi hingga konsumen sangat penting untuk memudahkan pengembangan standar pangan yang sesuai bagi setiap negara.

“Keamanan pangan adalah hal yang sangat penting untuk menjamin pangan yang dikonsumsi aman. Keamanan tersebut dicapai dengan prasyarat yang ditetapkan pada pangan tersebut. Setiap pihak industri pangan harus menyadari pentingnya standar pangan sehingga sampai di tangan konsumen dengan aman,” ujarnya dalam Webinar on Food Standards and Codex in Asia and the Pacific, World Food Safety Day 2023 yang digelar oleh World Health Organization, belum lama ini.

Partisipasi SDM yang erat, sebutnya, akan memudahkan pemangku kebijakan untuk mengembangkan sistem pengawasan pangan nasional. Misalnya melalui asesmen ilmiah atau mengomentari draf standar. Selanjutnya dapat diajukan untuk membaharui standar pangan codex yang sudah ada.

“Kapasitas dan partisipasi para pakar juga dibutuhkan untuk membangun diskusi standar codex karena topiknya sangat ilmiah dan luas. Maka dari itu, setiap negara harus mengutamakan hal tersebut,” tuturnya.

“Kita juga harus menginformasikan hal (standar codex) ini kepada sebanyak mungkin pihak. Baik di pemerintahan, kelompok konsumen hingga akademisi,” tambahnya.

Terlebih, kata Prof Purwiyatno Hariyadi, sistem pangan di negara berkembang belum terlalu canggih, sehingga menjadi tantangan tersendiri. Terdapat pula batasan bahasa dan pertemuan secara langsung di wilayah pasifik membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Pengusulan dan penyusunan standar pangan codex dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun. Oleh sebab itu, kerjasama multipihak diperlukan agar pengadopsiannya dapat terjamin dan diterapkan oleh semua pihak,” pungkasnya. (MW)