Menteri KKP RI: Pembangunan Maritim Indonesia harus Terintegrasi

Menteri KKP RI: Pembangunan Maritim Indonesia harus Terintegrasi

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan sampai saat ini belum mampu mengelola secara maksimal sumberdaya tersebut. Tidak hanya itu, sumber daya manusia di sektor maritim juga masih perlu dukungan sehingga memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.

Dr Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) mengungkapkan salah satu sumber pertumbuhan yang diharapkan dapat

menghantarkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi bangsa yang maju dan makmur adalah sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjadi negara maju perlu tatanan ekonomi yang maju. Tantangan paling mendasar adalah penggalian sumber ekonomi secara efisien dan berkesinambungan. Salah satunya adalah sumber daya pesisir dan pulau kecil. Dari webinar ini, kami berharap mendapat masukan dari para ahli yang sudah hadir. Kami mohon para ahli bisa memberi masukan pada kami. Kami siap dikritik asalkan kami menemukan solusi untuk mewujudkan perikanan dan kelautan yang berdaulat demi mewujudkan indonesia mandiri yang berlandaskan gotong royong,” tutur Edhy pada Webinar Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terdepan Sebagai Sabuk Ekonomi Maritim Berbasis Kelautan dan Perikanan, Kamis (18/6).

Untuk itu, lanjutnya, dalam pengelolaan wilayah pesisir harus mengintegrasikan kegiatan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar

pemerintah daerah, antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat, antara ekosistem darat dan

ekosistem laut, serta antara ilmu pengetahuan

dan prinsip-prinsip manajemen. Oleh karena itu, pengembangan

potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

harus dilakukan secara terpadu demi kepentingan

ekonomi nasional yang dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sebagai salah satu upaya penanggulangan permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Menteri KKP RI tersebut menyebutkan diperlukan sebuah acuan pengelolaan dan pemanfaatan. Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah Undang-

Undang Nomor 27 tahun 2007 jo. Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil beserta regulasi turunannya.

"Regulasi ini diharapkan

dapat diimplementasikan oleh seluruh provinsi

di Indonesia melalui penyusunan dokumen

perencanaan spasial Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)," jelas Edhy.

Webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (IAPWD) IPB University itu juga menghadirkan Prof Dr Rokhmin Dahuri selaku Ketua Tim Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Prof Dr La Ode M Kamaluddin selaku Penasehat Menteri KKP Bidang Ekonomi Maritim dan Prof Dr Hikmahanto Juwana selaku Penasehat Menteri KKP Bidang Hukum Internasional.

Dalam sambutannya, Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria mengungkapkan ada lebih dari 200 desa di pesisir Indonesia yang masih rawan terkena pasang surut. Ia juga mengaku, kelautan dan perikanan sangat berpotensi dalam membangun ekonomi Indonesia. Sektor perikanan dan kelautan berpotensi besar sebagai new resources terlebih jika didukung dengan sustainability science.

“Pengembangan sektor perikanan dan kelautan juga perlu pendekatan teknologi yang terkini, memanfaatkan teknologi 4.0 dan juga menggunakan internet of things (IoT). IPB University memiliki sustainability tools, mulai dari sains, ekonomi, ekologi, hingga ilmu politik," terang Prof Arif.

Ia juga berharap para alumni IPB University yang tersebar di Indonesia dapat semakin giat dalam berkiprah, dan berkolaborasi sehingga dapat menciptakan inovasi serta berkontribusi bagi negara.

Sementara itu, Prof Rokhmin mengungkapkan bahwa ada banyak tantangan pembangunan di pulau-pulau kecil dan terdepan, di antaranya adalah kemiskinan sekaligus rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelolanya. “Mewujudkan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau kecil terdepan perlu melibatkan banyak sektor,” tegas Prof Rokhmin.

Ia menjelaskan, salah satu strategi yang bisa dilakukan yaitu menggandeng pihak investor dan pembangunan infrastruktur dasar kemaritiman. Tidak hanya itu, pembangunan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor utama, karena dengan hal itu pihak asing akan berpikir kembali apabila hendak melakukan illegal fishing atau penjajahan lain di Indonesia.

Prof Dr La Ode M Kamaluddin juga mengungkapkan strategi lain dalam membangun wilayah pesisir dan pulau kecil terdepan, yaitu dengan mengembangkan big data kelautan, mengoptimalkan sarana dan prasana, menciptakan kegiatan pariwisata pesisir dan laut, meningkatkan daya tahan rantai pasok dan meningkatkan akses kelancaran logistik serta perlunya pengembangan industri perikanan di kota pantai.

Pada kesempatan ini, Prof Dr Hikmahanto Juwana juga menyampaikan tentang pentingnya kehadiran di pulau-pulau terluar Indonesia. “Hal tersebut penting dan jangan hanya mengklaim di atas peta. Nanti Indonesia akan kehilangan pulau lagi seperti yang sebelumnya terjadi," ujarnya.

Adapun Dr Lukman Malanuang selaku Presidium IAPWD IPB University dan Penasehat Menteri KKP Bidang Kebijakan Publik menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia setelah Kanada. Hal tersebut sangat memungkinkan jika wilayah pesisir dan pantai menjadi sumber kapital negara.“Jika Indonesia mau kaya tinggal ke laut saja, "pungkasnya. (AMA/RA)

Keywords: Wilayah pesisir dan pulau terkecil, sumber ekonomi maritim, Rokhmin Dahuri, Menteri KKP