Pakar IPB: Perikanan Tuna di Indonesia Perlu Dikelola dengan Kaidah Modern

Pakar IPB: Perikanan Tuna di Indonesia Perlu Dikelola dengan Kaidah Modern

Gap dalam pengelolaan perikanan tuna di Indonesia telah menjadi perhatian serius bagi para pakar dan stakeholder di Indonesia. Dalam forum The Indonesia Tuna Conference (ITC) and International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF), Guru Besar IPB University dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Prof Indra Jaya mengatakan, perikanan tuna di Indonesia perlu dikelola dengan kaidah perikanan modern.

“Implementasi pengelolaan perikanan tuna tidak terlepas dari pengaruh letak Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia,” kata Prof Indra dalam forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Bali tersebut, belum lama ini.

Oleh sebab itu, menurutnya implementasi tersebut perlu dijalankan dengan memperhatikan bagaimana perikanan modern dikelola bersama dengan mengacu pada persetujuan internasional.

“Tuna merupakan ikan yang bermigrasi jauh (highly migratory) dan keluar masuk antara yurisdiksi nasional dan internasional (straddling species), sehingga pengelolaan tuna akan mengacu pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan United Nations Fish Stock Agreement (UNFSA),” ujar dia.

Prof Indra mengurai, meskipun Indonesia telah bergabung dengan sejumlah organisasi regional pengelolaan tuna seperti Komisi Tuna Samudera Hindia (Indian Ocean Tuna Commission/IOTC), Komisi Tuna Pasifik Barat (Western Central Pacific Fisheries Commission/WCPFC) dan Komisi Tuna Sirip Selatan (Commission on the Conservation of Southern Bluefin Tuna/CCSBT), sejumlah gap masih dijumpai dalam memenuhi persyaratan teknis dan manajemen pengelolaan yang baik.

Beberapa gap kerap menjadi fokus dalam pengelolaan di antaranya, kurangnya pemantauan dan pengawasan, kurangnya data dan informasi yang akurat, keterbatasan kapasitas, penegakan hukum yang lemah serta kurangnya koordinasi antara pihak terkait.

“Situasi ini menuntut perlunya pengelolaan tuna di Indonesia dilakukan dengan kaidah-kaidah perikanan modern yang menggabungkan pendekatan ilmiah, teknologi terkini, keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial-ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan,” lanjut Prof Indra.

Ia menambahkan, Indonesia perlu memperhatikan dan memenuhi persyaratan teknis dan kemampuan manajemen yang baik dan andal. Persyaratan teknis tersebut meliputi alat tangkap yang dapat meminimalkan hasil tangkapan sampingan dan mengurangi dampaknya terhadap ekosistem laut, misalnya material alat tangkap yang biodegradable. Rancangan kapal yang hemat energi dan mengurangi emisi dalam carbon footprint, pengumpulan dan pelaporan data, sistem teknologi pemantauan serta sistem pelacakan (traceability system) juga menjadi aspek teknis penting yang perlu diperhatikan.

Sementara itu, lanjutnya, Indonesia perlu memperkuat kapasitas pengelolaan dari aspek kelembagaan, salah satunya penguatan kemampuan dalam pengumpulan data dan analisis serta sumber daya manusia (termasuk tenaga ahli).

“Dengan mempersempit celah (gap) antara persyaratan teknis dan kapasitas pengelolaan, dapat lebih menjamin tercapainya keberlanjutan populasi tuna dan pada saat yang sama mendukung kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat perikanan Indonesia,” jelas Prof Indra.

Di akhir presentasinya yang bertajuk ‘Narrowing The Gap in Tuna Management:

Technical requirement vs Management Capacity in Indonesia’, Prof Indra mengharapkan komitmen kuat dari pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, pengumpulan data yang akurat dan koordinasi yang efektif antara semua pihak terkait.

“Dengan demikian, ke depannya pengelolaan perikanan tuna tetap berkelanjutan, ekosistem laut tetap terjaga dan generasi mendatang masih dapat menikmati kekayaan laut, khususnya tuna, yang melimpah,” tandasnya. (RAT/Rz)