Puncak Acara Nautica Fest Ulas Urgensi Tata Kelola Perikanan Tangkap Terukur

Puncak Acara Nautica Fest Ulas Urgensi Tata Kelola Perikanan Tangkap Terukur

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University menggelar Talkshow Tata Kelola Perikanan Tangkap. Talkshow tersebut merupakan puncak Nautica Fest, program besar tahunan dari Himpunan Mahasiswa PSP (Himafarin) IPB University yang digelar secara hybrid di Hotel Pajajaran Bogor.

Dr I Nyoman Radiarta, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dalam sambutannya mengatakan, implementasi kebijakan tata kelola perikanan tangkap terukur dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan terintegrasi di lapangan. Hal itu juga membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk perguruan tinggi. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan dukungan pemerintah dalam implementasi kebijakan ekonomi biru demi menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan.

“Implementasi kebijakan ekonomi biru harus didukung dengan good maritime governance, salah satunya dengan regulasi dan neraca sumber daya laut melalui kebijakan tata kelola perikanan tangkap terukur ini. Perlu kemitraan sinergis dan harmonis antara pemerintah, akademisi dan stakeholder untuk membuat perikanan Indonesia tetap sehat, sehingga saya harap kerja sama antara KKP dan FPIK IPB University terus berlanjut dan diperkuat,” lanjutnya.

Prof Fredinan Yulianda, Dekan FPIK IPB University juga mengatakan bahwa tata kelola perikanan tangkap memerlukan langkah dan kebijakan yang tepat, karena banyak pihak yang bergantung pada sektor perikanan. “Harapannya acara ini dapat menjadi wadah untuk berdiskusi dan menambah wawasan dalam aspek pengelolaan sumber daya perikanan. Dengan demikian, kita dapat menggali konsep pengelolaan yang lebih baik,” ujar Prof Fredinan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Dr Agus Suherman juga berharap perguruan tinggi, terutama lulusan FPIK IPB University dapat bergabung bersama KKP dalam mendukung implementasi kebijakan perikanan tangkap terukur. “Kesuksesan implementasi kebijakan tersebut sangat penting karena dapat menjawab tiga persoalan perikanan tangkap, di antaranya soal keberlanjutan, kesejahteraan dan keadilan serta pemerataan pembangunan,” pungkasnya.

Prof Tri Wiji Nurani, Guru Besar IPB University kembali menekankan pentingnya sinergi stakeholder dalam tata kelola perikanan tangkap. Stakeholder dalam aspek perikanan meliputi nelayan, pelaku usaha penangkapan ikan komersial, pemerintah pusat dan daerah, industri jasa perbekalan dan industri, kelompok masyarakat lokal, lembaga perikanan serta organisasi pengembangan masyarakat. Seluruh stakeholder tersebut perlu mengimplementasikan sinergitas untuk mencapai titik optimum pengelolaan perikanan.

“Hadirnya dukungan dari perguruan tinggi dan pihak akademisi juga akan semakin memperbaiki kebijakan yang akan dibentuk. Apabila seluruh elemen yang terlibat menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan tercipta pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mementingkan aspek lingkungan yang nantinya akan menunjang dalam kontribusi pendapatan negara,” pungkasnya.