Rupiah Tertekan, Pakar Ekonomi IPB University Urai Faktor-Faktor Penyebabnya

Rupiah Tertekan, Pakar Ekonomi IPB University Urai Faktor-Faktor Penyebabnya

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Apa saja? Simak penjelasan dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Dr. rer. pol. Deniey Adi Purwanto berikut.

Faktor Domestik: Kebijakan Fiskal dan Ketidakpastian Pasar

Dr Deniey mengatakan, salah satu faktor utama pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS saat ini adalah kekhawatiran investor terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

“Rencana pemerintah untuk meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran besar, memicu kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal Indonesia,” ucapnya.

Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo yang dianggap kontroversial mengenai pasar saham juga menciptakan ketidakpastian di pasar modal. Akibatnya, investor cenderung menarik dana mereka, yang semakin menekan nilai tukar rupiah.

“Ketergantungan Indonesia pada impor barang dan jasa juga menjadi faktor pelemahan rupiah. Kondisi ini menyebabkan defisit transaksi berjalan, yang meningkatkan permintaan terhadap mata uang asing untuk membiayai impor,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, Indonesia masih mengandalkan aliran modal asing untuk menutupi defisit fiskal dan transaksi berjalan. Ketika terjadi gejolak ekonomi global, investor asing cenderung menarik dana mereka, yang kemudian memperparah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Faktor Eksternal: Tarif AS dan Penguatan Dolar

Dr Deniey mengatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat turut memengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah. Pemerintah AS, di bawah Presiden Donald Trump, memberlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang impor, dari berbagai negara ke Amerika Serikat, termasuk China, Indonesia, dan sejumlah negara lainnya. Langkah ini memicu ketegangan perdagangan global dan menekan ekspor Indonesia.

"Kenaikan imbal hasil obligasi AS juga menjadi faktor eksternal yang signifikan mendorong kenaikan permintaan dolar AS,” ungkapnya. Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang meningkat menarik aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Pada gilirannya mendorong pelemahan nilai tukar rupiah," imbuhnya. Ia menambahkan juga, kenaikan suku bunga acuan oleh The Federal Reserve (The Fed) juga menyebabkan penguatan permintaan dolar AS.

Dampak Pelemahan Rupiah: Positif dan Negatif

Menurut Pakar Ekonomi Moneter IPB University ini, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membawa dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia.

Namun, dampak negatif cenderung lebih dominan, terutama jika depresiasi nilai tukar rupiah terjadi secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang cukup lama.

Dampak negatifnya antara lain kenaikan harga barang impor, tekanan terhadap inflasi, peningkatan beban utang luar negeri, keluarnya modal asing (capital flight), dan penurunan kepercayaan pasar.

“Kenaikan harga barang impor dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Beban utang luar negeri Indonesia baik pemerintah maupun swasta dalam dolar AS juga akan meningkat sehingga akan berdampak pula pada keberlangsungan anggaran pemerintah, dan keuangan sektor privat,” tegasnya.

Namun, kata dia, pelemahan nilai tukar rupiah juga dapat mendorong peningkatan ekspor karena barang-barang Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional. Selain itu, devisa dari pekerja migran dan pariwisata juga berpotensi meningkat.

“Meski demikian, dampak positif ini tidak akan maksimal jika kapasitas produksi industri domestik terbatas, ketergantungan pada bahan baku impor tinggi, dan terjadi ketidakpastian ekonomi,” tandasnya.

Upaya Stabilisasi Rupiah: Kebijakan Jangka Pendek dan Panjang

Dosen Ilmu Ekonomi IPB University ini menyampaikan, pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

“Kebijakan jangka pendek meliputi intervensi di pasar valuta asing, kebijakan suku bunga (menaikkan BI Rate), pengendalian inflasi, penguatan cadangan devisa, dan pembatasan impor nonproduktif,” ungkapnya.

Sementara itu, kebijakan jangka menengah dan panjang fokus pada penguatan fundamental ekonomi, di antaranya meningkatkan daya saing ekspor, mendorong investasi domestik dan asing, memperkuat ketahanan energi dan pangan, mendorong pariwisata dan remitansi, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

“Bauran kebijakan tidak saja fiskal dan moneter tetapi juga kebijakan terkait devisa dan industri penting untuk memperkuat fundamental nilai tukar rupiah dalam jangka menengah dan jangka panjang,” pungkas Dr Deniey. (AS)