Webinar FK2PT Bahas Peranan Kebijakan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Perikanan

Webinar FK2PT Bahas Peranan Kebijakan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Perikanan di Pantai Utara Jawa

IPB University bekerja sama dengan Forum Komunikasi Kemitraan Perikanan Tangkap (FK2PT) kembali menggelar serial webinar Temu FK2PT. Kali ini hadir dengan tema “Era Adaptasi Normal Baru untuk Pelaku Usaha Perikanan di Pantai Utara Jawa", (28/7). Webinar ini digelar untuk mengurai permasalahan, tantangan dan peluang bagi kebangkitan dunia usaha dan industri perikanan dan kelautan nasional di masa pandemi COVID-19.

Hadir mewakili Ketua FK2PT, dosen IPB University di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan yang juga Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Dr Budhi Hascaryo Iskandar. Dalam sambutannya, ia menyampaikan norma yang diterapkan masyarakat merupakan wujud dari tolak ukur yang dipakai masyarakat sebagai panduan, utamanya di saat pandemik yang menantang kita untuk lebih kreatif sehingga roda usaha tetap berputar. Selain itu, perikanan di wilayah Pantai Utara Jawa juga dikenal sebagai zona yang ramai dengan kegiatan perikanan dan ada kemungkinan terindikasi overfishing sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mendorong perikanan agar tetap berkelanjutan.

Narasumber yang hadir dalam acara tersebut di antaranya Ono Surono, ST, Anggota Komisi IV DPR RI. Pada kesempatan ini, ia mengurai kebijakan keuangan serta realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Upaya tersebut dikatakannya dapat berimplikasi pada pengunaan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti bakti karantina ikan dan kegiatan pemasyarakatan makan ikan. Adapun upaya lainnya adalah dengan menyerap produk-produk ikan segar dan olahan lokal, seperti industri sarden mulai digerakkan.

“Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait bagaimana kita bisa bertahan pada suasana pandemi COVID-19 ini belum kita rasakan betul, apa yang menjadi kebijakan khusus maupun stimulus yang secara langsung merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan adanya teknologi yang diciptakan dan dikelola anak muda saat ini, dapat turut membantu pemerintah dalam hal kampanye terkait program-program yang diselenggarakan oleh KKP.

Selain itu, Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP, Dr Ridwan Mulyana mengatakan bahwa upaya penanggulangan COVID-19 bagi kegiatan perikanan masih mengacu pada kebijakan pembangunan kelautan tahun 2020-2024. Kebijakan tersebut berisi tentang kelonggaran perizinan serta bantuan operasional, dan bantuan sosial lain seperti bakti nelayan dan gerakan makan ikan.

Di samping itu, Ir Fendiawan, MSi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan kebijakan dan program pembangunan perikanan di Pantai Utara Jawa tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2018-2023, salah satunya mengenai perlindungan kepentingan nelayan bagi kesejahteraan nelayan, misalnya melalui pembiayaan premi.

Bantuan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebagai bentuk jaring pengaman sosial dan ekonomi untuk membantu nelayan dalam pembiayaan operasional melaut pun telah diupayakan. Tercatat bantuan tersebut telah diberikan bagi para stakeholder di wilayah Semarang, Pati, dan Pemalang. Selanjutnya bantuan sosial, salah satunya berupa kepemilikan kartu nelayan Kusuka yang baru tercapai 53% masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi pemerintah.

Guru Besar Universitas Diponegoro, Prof Dr Suradi Wijaya Saputra juga mengatakan bahwa dinamika perikanan Pantura Jawa harus menjadi dasar dari strategi pengembangan perikanan pasca pandemi COVID-19. Ia juga menyebutkan alasan over eksploitasi dikarenakan eksploitasi telah melebihi kapasitas alam untuk menyediakan biomasa baru, karena yang diketahui nelayan hanya jumlah yang dihasilkan saja. Terlebih lagi bila produktivitas alat meningkat serta tidak adanya selektivitas atas penangkapan ikan, ditambah pencatatan yang tidak baik. Sehingga diperlukan aksi pengelolaan melalui pengendalian input dan output, yang intinya adalah untuk memperkuat koordinasi pemangku pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan perikanan (WPP) 712 dan mengaktifkan kembali program Mitra Bahari beserta data yang perlu ditingkatkan ketersediaan dan validasinya.

“Padahal yang paling penting buat kita, untuk mengetahui apakah tingkat pemanfaatannya sudah berlebih atau belum ada datanya. (MW/RA)

Keyword : perikanan, nelayan, pantai utara Jawa, penanggulangan Covid, dosen IPB