AHY: Demokrat Kawal Pemerintahan Prabowo, Kader Tetap Kritis di Parlemen

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Penyerahan kartu tanda anggota (KTA) kepada sejumlah Founder, Investor, dan Influencer Muda Indonesia oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Senin (7/9/2026). Foto: Instagram/ @agusyudhoyono
zoom-in-whitePerbesar
Penyerahan kartu tanda anggota (KTA) kepada sejumlah Founder, Investor, dan Influencer Muda Indonesia oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Senin (7/9/2026). Foto: Instagram/ @agusyudhoyono

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan seluruh kadernya untuk fokus mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tanpa membelokkan arah ke manuver politik lain.

Penegasan tersebut disampaikan AHY di hadapan ribuan anggota dewan daerah dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Fraksi DPRD Partai Demokrat se-Indonesia di Jakarta, Selasa (8/9).

AHY menegaskan Demokrat saat ini berada di barisan pendukung pemerintah. Karena itu, kerja politik kader di daerah maupun Senayan harus sejalan dengan posisi tersebut.

“Kita harus menyadari bahwa Demokrat hari ini berada bersama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi semangat kita adalah bagaimana kita turut mengawal dan menyukseskan pemerintahan ini, setuju? Tidak ada agenda lain,” ujarnya.

“Agenda kita adalah mengawal dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apa pun tugas yang kita emban, termasuk melalui peran kita di parlemen,” kata AHY.

Penyerahan kartu tanda anggota (KTA) kepada sejumlah Founder, Investor, dan Influencer Muda Indonesia oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Senin (7/9/2026). Foto: Instagram/ @agusyudhoyono

Tetap Kritis di Parlemen

Meski berada di gerbong pemerintah, AHY mengingatkan para legislator Demokrat agar tidak tumpul di Parlemen.

Ia meminta anggota fraksi tetap menyuarakan catatan kritis terkait kebijakan dan alokasi anggaran yang menyangkut kepentingan publik.

“Walaupun kita dalam koalisi, kita juga terus menyuarakan apa saja yang bisa kita perbaiki, kebijakannya, pengelolaan anggarannya, program-program pro-rakyatnya, dan lain sebagainya,” tutur Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut.

Menurut AHY, perbedaan tugas antara eksekutif dan legislatif harus tetap dihormati agar mekanisme kontrol kekuasaan tetap berjalan.

“Ada eksekutif, ada legislatif. Jadi walaupun kita sama-sama berwarna biru, tapi ketika menjalankan peran eksekutif dan legislatif kita berbeda. Berbeda bukan berarti harus gontok-gontokan atau tidak sejalan begitu, tetapi artinya masing-masing punya peran dan tanggung jawab yang berbeda,” pungkasnya.