Konten dari Pengguna

Akses Keuangan Daerah: Keadilan Pembangunan Antar Wilayah

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Francissco Oktorio Susanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

https://www.pexels.com/search/?q=ekonomi%20indonesia
zoom-in-whitePerbesar
https://www.pexels.com/search/?q=ekonomi%20indonesia

Keadilan Pembangunan: Kenapa Daerah Kita Belum Sama?

Hei, kamu pernah nggak mikir — kenapa di kota besar jalan mulus, sekolah lengkap, rumah sakit dekat, tapi di daerah lain masih banyak yang kesulitan? Padahal kita satu negara, sama-sama warga Indonesia. Itu bukan kebetulan, lho. Soalnya, uang yang dipakai membangun itu nggak sampai ke semua tempat dengan sama rata. Yuk, kita bahas pelan-pelan.

Kenapa Uang Pembangunan Itu Beda-beda Tiap Daerah?

Sebenarnya, uang pembangunan itu ada banyak. Tiap tahun pemerintah pusat kirim ratusan triliun rupiah ke seluruh daerah. Tapi kenyataannya, kemampuan tiap daerah itu beda jauh. Ada daerah yang pendapatannya sendiri berlimpah, ada yang hampir nggak punya sama sekali.

Bayangin begini: ada provinsi yang pendapatannya sendiri puluhan triliun, ada yang cuma ratusan miliar. Pendapatan per orang di daerah terkaya itu tujuh kali lipat lebih besar dibanding yang termiskin. Belum lagi akses ke bank, pinjaman modal, peluang usaha — di kota gampang, di pedalaman susah banget. Makanya pembangunannya nggak sama cepatnya.

Uang Dari Pusat Itu Dikirim Gimana Sih?

Pemerintah pusat itu membagi uangnya ke beberapa jenis, tujuannya biar adil:

Dana Bagi Hasil — hasil pajak dan kekayaan alam dibagi ke daerah yang menghasilkan dan daerah lain yang butuh

Dana Alokasi Umum — buat menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah, hitungannya berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah

Dana Alokasi Khusus — khusus buat hal tertentu kayak sekolah, puskesmas, jalan

Dana Otsus — tambahan buat Aceh, Papua, Papua Barat, dan DIY

Dana Desa — langsung dikirim ke desa-desa

Prinsipnya bagus kok: daerah yang kaya menyumbang lebih banyak, terus dibagi ke yang butuh. Tapi ternyata di jalannya masih ada yang belum pas.

Terus Kenapa Belum Adil?

Ada beberapa hal yang bikin uangnya belum merata sampai ke semua:

Daerah kepulauan itu biayanya beda — harus nyebrang laut, jangkauan jauh, tapi hitungan alokasi uangnya belum membedakan hal ini. Jadi uang yang diterima seringnya nggak cukup buat kebutuhan aslinya.

Banyak daerah masih bergantung banget — di beberapa tempat, lebih dari 90% uangnya datang dari pusat. Kalau kirimannya dikurangi atau berubah aturan, pembangunannya bisa berhenti. Pendapatan sendiri belum tumbuh.

Bukan cuma soal jumlah, tapi kemampuan pakainya — daerah yang sudah maju orangnya terlatih, rencananya rapi, uangnya cepat dipakai. Yang tertinggal sering bingung mulai dari mana, jadi uangnya numpuk nggak terpakai maksimal.

Warga di daerah juga susah akses uang — bank jauh, pinjaman modal susah didapat, jadi orang mau buka usaha pun kesulitan. Ini bikin makin tertinggal.

Semua berkumpul di tempat yang sudah maju — pabrik, kerjaan, investasi kebanyakan di Jawa atau kota besar. Daerah lain cuma jadi penyuplai bahan mentah, untungnya lari ke tempat lain.

Kalau Dibiarkan, Apa yang Terjadi?

Nggak adil kalau dibiarkan terus, teman. Dampaknya besar banget:

Orang merasa nggak diperhatikan, bisa timbul ketidakpuasan

Padahal daerah itu punya kekayaan, tapi nggak terpakai karena nggak ada dukungan

Warga pindah ke kota besar terus-menerus, kota jadi penuh sementara daerah sepi

Anak lahir di tempat jauh, kesempatan sekolah dan sehatnya lebih rendah — padahal sama-sama warga negara

Terus Kita Harus Gimana?

Ada banyak hal yang bisa diperbaiki, dan ini urusan kita semua:

Uang pembagiannya harus lebih adil — hitungannya disesuaikan dengan kondisi asli daerah, bukan cuma angka di kertas. Daerah yang mengirim kekayaan alam juga harus dapat bagian yang layak.

Bantu daerah punya pendapatan sendiri — bukan cuma nunggu kiriman. Olah hasil bumi di tempat itu, bangun usaha lokal, biar uangnya berputar di sana.

Latih orangnya juga — uang banyak nggak berguna kalau nggak bisa dipakai. Bantu aparat dan warga belajar merencanakan, mengelola, mengawasi.

Buka akses keuangan ke mana-mana — bank, tabungan, pinjaman harus bisa dijangkau sampai ke desa terpencil. Biar warga bisa mulai usaha sendiri.

Bangun yang paling tertinggal duluan — jalan, listrik, internet, sekolah. Tanpa itu, nggak ada yang mau masuk dan berkembang.

Penutup

Intinya, teman — keadilan itu berarti di mana pun kita lahir, di pulau mana pun kita tinggal, kita berhak dapat kehidupan yang layak. Anak di pegunungan sama berharganya dengan anak di kota.

Uang pembangunan itu bukan milik satu kelompok atau satu pulau. Itu milik kita semua. Kalau kita pastikan setiap tempat tumbuh bersama, nggak ada yang tertinggal — baru kita benar-benar jadi bangsa yang sejahtera. Sekaranglah waktunya memastikan itu terjadi.