Anggaran Rehabilitasi Sumatera Rp 100 T Disetujui, Disalurkan dalam 3 Tahun
PerbesarPemerintah telah menyepakati rencana induk percepatan (reninduk) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pada November 2025. Reninduk ini disusun dengan merekapitulasi usulan program dari kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang terdampak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Rehabilitasi-Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa dokumen tersebut telah rampung dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum akhirnya diajukan ke Presiden.
"Reninduknya dibuat dan sudah dibicarakan dengan DPR," kata Tito dalam konferensi pers, Rabu (23/9).
Menurut Tito, ada satuan tugas di lingkup DPR yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk membahas reninduk tersebut bersama pemerintah. Setelah disepakati, dokumen itu diajukan kepada Presiden.
Presiden kemudian mengeluarkan direktif terkait besaran anggaran yang diajukan berdasarkan reninduk tersebut, yakni mencapai Rp 100,1 triliun untuk periode tiga tahun anggaran. Rinciannya, tahun 2026 dialokasikan lebih kurang Rp 39 triliun, tahun 2027 sekitar Rp 32 triliun lebih, dan sisanya pada tahun berikutnya.
Selain anggaran rehabilitasi-rekonstruksi jangka panjang tersebut, Presiden juga telah tiga kali menyalurkan bantuan belanja tidak terduga kepada provinsi dan kabupaten/kota terdampak, dengan total sekitar Rp 268 miliar pada awal masa tanggap darurat.
Bantuan itu disusul transfer keuangan daerah tambahan sebesar Rp 10,6 triliun pada Februari 2026, serta tambahan transfer sekitar Rp 196 miliar pada 5 Agustus 2026.
Di sisi kementerian/lembaga, Tito menyebut Menteri Keuangan telah menyetujui usulan anggaran dari 25 kementerian/lembaga dengan total lebih kurang Rp 38,5 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Tito mengatakan, dengan dana yang sudah ditransfer, kementerian/lembaga memiliki kewajiban menyampaikan program kerja mereka kepada pemerintah daerah terdampak. Rencananya, sosialisasi program dari kementerian/lembaga kepada kepala daerah akan dilakukan rutin setiap Rabu agar terjadi sinkronisasi antara program pusat dan kebutuhan di lapangan.
"Kementerian/lembaga yang sudah menerima anggaran menyampaikan kepada daerah apa program kegiatan yang akan dilakukan," ujarnya.
Tito menegaskan, seluruh program yang tengah berjalan di berbagai kementerian/lembaga merupakan bagian dari implementasi reninduk yang telah disetujui pemerintah dan DPR tersebut.
Lebih lanjut, Satgas akan menggelar sosialisasi progres pelaksanaan reninduk dari sektor-sektor lain secara berkala setiap pekan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Kementerian PU, pemulihan fasilitas kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, hingga pemulihan sawah dan tambak oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Ini kan menjadi bukti bahwa pemerintah, terutama pemerintah pusat, tidak tinggal diam dengan peristiwa bencana Sumatra dan kita sudah bekerja betul-betul masif di tahap rehab dan rekon ini," kata Tito menutup keterangannya.
Dengan total anggaran reninduk mencapai Rp100,1 triliun untuk tiga tahun, pemerintah berharap seluruh sektor terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mulai dari pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga pertanian dan perikanan, dapat pulih secara menyeluruh dan tepat sasaran.