Anggota Komisi II Dorong Pancasila Jadi "Living Values" di Era Digital
PerbesarAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Romy Soekarno, meminta agar penguatan ideologi Pancasila tidak lagi berhenti pada kegiatan seremonial, seminar, atau sekadar hafalan.
Pancasila, kata dia, harus diwujudkan sebagai nilai yang hidup (living values) dalam perilaku sehari-hari dan penyelenggaraan negara.
Romy menekankan, di tengah arus perubahan zaman yang sangat cepat, Pancasila harus diposisikan sebagai leitstar atau bintang penuntun yang dinamis.
"Pancasila bukan sekadar rumusan yang diletakkan dalam dokumen negara. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, arah moral bangsa, sebagai kekuatan pemersatu masyarakat Indonesia yang sangat majemuk," ujar Romy dalam keterangannya, Rabu (3/9).
Ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi bangsa saat ini. Tantangan itu mulai dari fragmentasi sosial, intoleransi, hingga polarisasi masyarakat yang diperparah oleh transformasi teknologi.
Menurut dia, nilai-nilai Pancasila harus hadir secara nyata di ruang digital untuk menangani dampak algoritma dan Artificial Intelligence (AI) yang kerap memengaruhi opini publik.
"Karena itu nilai Pancasila juga harus hadir di sana. Ketuhanan berarti toleransi beragama. Kemanusiaan berarti tidak melakukan cyberbullying dan tidak menggunakan teknologi untuk merusak martabat manusia. Persatuan berarti tidak menyebarkan kebencian dan disinformasi yang memecah masyarakat. Demokrasi berarti membangun dialog yang sehat, bukan sekadar siapa yang paling viral. Dan keadilan sosial berarti digitalisasi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu. Jangan sampai digital divide menjadi bentuk baru ketimpangan sosial. Dalam Artificial Intelligence, kita pun membutuhkan orientasi etik," ucap Romy.
Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengambil peran strategis dalam membangun ekosistem digital yang berkepribadian Indonesia. Salah satu usulannya adalah pengembangan "AI Merah Putih" sebagai bentuk kedaulatan teknologi.
"Teknologi menjawab 'bagaimana' (how), tapi Pancasila harus menjawab 'mengapa' (why) dan 'untuk siapa' (for whom). Kita harus mempunyai kemampuan menjaga data dan kedaulatan informasi kita," tuturnya.
Selain aspek digital, Romy juga menitikberatkan dua pilar penting lainnya dalam penguatan ideologi, yakni pendidikan dan aparatur sipil negara (ASN).
Ia menyarankan agar pendidikan Pancasila bagi Generasi Z dan Alpha tidak lagi menggunakan metode indoktrinasi yang kaku. Pendidikan harus bergerak menuju pendekatan yang partisipatif dan berbasis pengalaman nyata (project-based learning).
"Saya menyarankan dari hafalan menjadi pengalaman, dari knowledge jadi behavior, dari slogan menjadi living values," ungkapnya.
Sementara bagi ASN, Romy juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembinaan ideologi tidak bisa diukur dari jumlah sertifikat pelatihan. Hal itu justru harus tecermin dari integritas dan pelayanan publik yang bebas diskriminasi.
"Masyarakat tidak menilai Pancasila dari berapa banyak seminar yang dilakukan negara. Masyarakat menilai Pancasila dari bagaimana negara memperlakukan rakyatnya," imbuh Romy.
Ia menegaskan ajaran Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Menurutnya, pilar tersebut harus terus menjadi arah pembangunan Indonesia yang modern namun tetap menjaga karakter asil bangsanya.