Anggota Komisi X Desak Evaluasi usai Polemik Desil Tak Sesuai
PerbesarAnggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, menyampaikan kekhawatirannya terkait pengelompokan kesejahteraan masyarakat yang tidak akurat melalui pengelompokan desil oleh BPS. Hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam distribusi kesejahteraan yang berkeadilan.
Ia pun mendesak adanya evaluasi pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil. Hal itu disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang merasa posisi desil mereka tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Bonnie mengatakan ketidakakuratan pengelompokan desil berpotensi menimbulkan persoalan dalam distribusi bantuan dan program kesejahteraan pemerintah.
Keluhan terkait posisi desil, kata Bonnie, mulai banyak disampaikan warga kepada Dinas Sosial di sejumlah daerah. Masyarakat mengadukan pengelompokan desil yang dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka di lapangan.
Persoalan tersebut menjadi penting karena posisi desil dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah. Program bantuan sosial (bansos), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) menjadi beberapa program yang berkaitan dengan akurasi data sosial ekonomi dalam menentukan sasaran penerima.
“Saya juga menerima banyak pengaduan terkait distribusi KIP Kuliah. Banyak calon mahasiswa yang datang dari keluarga miskin terancam gagal kuliah karena ketidakakuratan data desil,” tutur Bonnie dalam keterangannya, Kamis (27/8).
Menurut Bonnie, perubahan atau ketidakakuratan posisi desil dapat membuat keluarga yang sebenarnya mengalami kesulitan ekonomi justru tercatat dalam kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut kemudian berpotensi membuat anak-anak dari keluarga tersebut tidak masuk dalam kategori sasaran penerima bantuan pendidikan.
Padahal, anak-anak dari keluarga kurang mampu seharusnya mendapatkan prioritas untuk memperoleh dukungan pemerintah melalui PIP maupun KIP.
Bonnie menilai persoalan akurasi desil tidak hanya menyangkut penyaluran bantuan, tetapi juga berkaitan dengan keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Ketidaksesuaian data dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan dapat membuat kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan negara justru kehilangan akses terhadap program bantuan.
“Pengelompokan desil yang menghambat penerima bantuan akan berdampak pada daya tahan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah ditemukan banyak warga yang protes, maka diperlukan evaluasi dan mekanisme sanggah data,” ujar Bonnie.
Bonnie memahami bahwa pengelompokan desil merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akurasi data sosial ekonomi dalam jangka panjang. Namun, dia mengingatkan bahwa proses pembaruan data tidak boleh mengabaikan kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan saat ini.
Bonnie meminta pemerintah menyediakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengajukan sanggahan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Masyarakat perlu disediakan saluran untuk menyanggah ketidakakuratan data pengelompokan desil. Hal ini menjadi penting karena banyak masyarakat yang masih sangat bergantung pada penerimaan bantuan dari pemerintah secara rutin,” tegas Bonnie.
Bonnie menekankan, sinkronisasi data untuk akurasi penerimaan program bantuan dalam jangka panjang harus disusun secara hati-hati dan tidak dapat dipisahkan dari potret realitas ekonomi masyarakat yang saat ini masih sangat jauh dari sejahtera.
Untuk itu, perlu dipastikan terdapat evaluasi dan masyarakat dibolehkan untuk mengajukan sanggah data jika hasil pengelompokan desil tidak sesuai dengan realita ekonomi yang dihadapi.