Antara Kursi Knesset dan Kemerdekaan Palestina: Membaca Dilema Partai Arab dalam Pemilu Israel 2026

Seorang polisi wanita Israel berdiri di bilik pemungutan suara. Foto: Reuters/Nir Elias

Peta politik Israel kembali terguncang oleh lonjakan masif partisipasi pemilih warga Arab-Palestina. Angka partisipasi pemilih Arab melonjak drastis hingga mencapai sekitar 80%. Hal ini menjadi sebuah lompatan tajam dari angka 53,2% pada pemilu 2022.

Mobilisasi pemilih dalam jumlah rekor ini berhasil mengamankan 19 kursi di Knesset yang terdiri dari 8 kursi untuk Ra'am dan 11 kursi untuk Joint List yang secara langsung mengacak-acak kalkulasi aritmatika pembentukan koalisi di parlemen (The New Arab, 2026).

Konteks Politik Islam Global Kontemporer

Dalam arena politik Islam global kontemporer, langkah politik Ra'am (Daftar Arab Bersatu) yakni sayap politik Cabang Selatan Gerakan Islam di Israel, menampilkan eksperimen yang sangat unik dan pragmatis (Lavie dkk., 2021; JNS, 2026). Di saat banyak gerakan Islamis di berbagai wilayah menolak berpartisipasi dalam lembaga negara non-Muslim atau memilih jalur oposisi radikal, Ra'am justru memilih berintegrasi ke dalam sistem parlemen dan berkoalisi di dalam negara yang mendefinisikan dirinya secara konstitusional sebagai negara Yahudi (Lavie dkk., 2021; J Street, 2026). Pergeseran strategis dari "politik protes" menjadi "politik praktis" demi memperjuangkan hak-hak sipil, alokasi anggaran, dan pembangunan komunitas Arab ini menandai transformasi diskursus yang mendasar (The Conversation, 2021; i24NEWS, 2026).

Melihat posisi unik partai-partai Arab di tengah pusaran politik Israel, artikel opini ini mengangkat pertanyaan utama, yakni bagaimana posisi dan arah politik partai-partai Arab (baik Ra'am yang pragmatis maupun faksi-faksi dalam Joint List) terhadap isu kemerdekaan Palestina, serta seberapa besar dampak nyata yang mereka berikan baik secara langsung terhadap nasib kenegaraan Palestina maupun secara tidak langsung terhadap wacana dan catur politik internal Israel yang dihasilkan dari kehadiran mereka? (i24NEWS, 2026; JNS, 2026; The New Arab, 2026).

Dampak langsung partai-partai Arab terhadap pencapaian kemerdekaan Palestina memang sangat terbatas oleh tembok tebal zionis di Knesset. Namun, dampak tidak langsung mereka dalam menahan dominasi blok zionis ekstrim, menggeser arah wacana nasional, serta menjaga representasi dan alokasi anggaran warga Arab, bersifat nyata meski tetap berada dalam ruang politik yang sangat rentan dan bersyarat. (Lavie dkk., 2021; The New Arab, 2026).

Dinamika Pembentukan dan Pembaharuan Koalisi

Joint List pertama kali dibentuk pada tahun 2015 sebagai wadah penyatuan politik warga Arab-Palestina di Israel. Meskipun sempat mengalami perpecahan internal akibat perbedaan strategi politik, koalisi ini berhasil dihidupkan kembali melalui kesepakatan historis pada 22 Januari 2026 di Sakhnin (J Street, 2026; The New Arab, 2026). Pada Pemilu 2026, peta kekuatan politik Arab terbagi menjadi dua pilar utama.

Pilar pertama adalah Ra'am atau Daftar Arab Bersatu di bawah pimpinan Mansour Abbas yang memilih bertarung secara mandiri demi mempertahankan fleksibilitas untuk berkoalisi. Pilar kedua adalah Joint List yang kembali menghimpun tiga faksi utama, yakni: Hadash, Ta'al, dan Balad di bawah kepemimpinan Yousef Jabareen (J Street, 2026; JNS, 2026).

Hambatan Pemilu dan Dinamika Ruang Politik Minoritas

Perjalanan partai-partai Arab menuju parlemen terus diwarnai hambatan institusional yang sistematis. Panitia Pemilihan Pusat sempat memungut suara untuk melarang keberadaan Ra’am dan Join List serta mendiskualifikasi politisi seperti Sami Abu Shehadeh dari Partai Balad dan Ofer Cassif dari Partai Hadash atas tuduhan menolak karakter Yahudi negara atau mendukung perjuangan bersenjata. Namun, Mahkamah Agung Israel secara bulat membatalkan larangan tersebut dan mengizinkan kedua daftar bertarung dalam pemilu (Al Jazeera, 2026; JNS, 2026).

Dinamika diskualifikasi dan pembatalan yudisial ini menjadi bahan analisis penting mengenai ruang politik minoritas di Israel. Di satu sisi, arena mayoritas Zionis terus memosisikan representasi Arab sebagai ancaman keamanan yang legitimasi politiknya dapat dicabut sewaktu-waktu (Jamal, 2011; Al Jazeera, 2026).

Di sisi lain, pembatalan oleh Mahkamah Agung membuktikan bahwa saluran hukum masih berfungsi sebagai benteng terakhir yang menjaga hak representasi sipil minoritas Arab, meskipun berada dalam koridor yang sangat sempit dan rentan (Rouhana & Huneidi, 2017; JNS, 2026).

Spektrum Ideologi Partai-Partai Arab

Faksi-faksi politik Arab memiliki pemahaman ideologis yang sangat beragam terkait dengan masa depan Palestina dan status mereka di dalam negara Israel (Lavie dkk., 2021). Hadash (Front Demokratik untuk Perdamaian dan Kesetaraan), sebagai faksi kiri sosialis Arab-Yahudi, secara konsisten berkomitmen pada solusi dua negara berdasarkan garis batas 1967 (J Street, 2026; Arab Center Washington DC, 2026).

Sebaliknya, Balad (Majelis Nasional Demokratik) mengusung garis nasionalis Palestina yang paling radikal dengan menolak konsep negara Yahudi dan mendorong gagasan negara untuk semua warganya, kemudian right of return, serta solusi satu negara atau binasional (Jamal, 2011; Arab Center Washington DC, 2026). Sementara itu, Ta'al (Gerakan Arab untuk Pembaharuan) pimpinan Ahmad Tibi mengusung nasionalisme Arab sekuler yang berfokus pada kesetaraan sipil dan hak nasional Palestina melalui diplomasi parlemen (J Street, 2026; JNS, 2026).

Ra'am: Antara Pragmatisme Islamis dan Isu Nasional

Posisi Ra'am di bawah Mansour Abbas menampilkan pendekatan yang paling kompromistis sekaligus kontroversial. Dalam pidato kampanyenya, Abbas secara terbuka menempatkan pengakuan negara Palestina dan pengakhiran pendudukan Israel di panggung politiknya. Namun di saat yang sama, Abbas secara realistis menerima bahwa karakter Israel sebagai negara Yahudi adalah realitas yang tidak dapat diubah oleh arena parlemen (i24NEWS, 2026; JNS, 2026).

Menurut analisis Dayan Center, Ra'am secara de facto menerima bahwa Israel adalah rumah nasional bangsa Yahudi dan memilih bertindak dalam kerangka konstitusional yang ada. Dalam praktik politik sehari-hari, Ra'am menekankan fokus perjuangannya pada isu-isu sosial-ekonomi sipil seperti penanganan kriminalitas, perumahan, dan alokasi anggaran ketimbang isu nasionalis Palestina (Lavie dkk., 2021; JNS, 2026).

Perbedaan Strategi Politik

Perbedaan pandangan ini melahirkan persimpangan strategi politik yang tajam di antara pimpinan Arab. Ra'am mengusung strategi pengaruh lewat masuk koalisi pemerintahan, dengan berargumen bahwa bertahan di luar koalisi secara permanen adalah tindakan sia-sia demi mengamankan anggaran dan pembangunan komunitas (Lavie dkk., 2021; JNS, 2026).

Sebaliknya, Joint List memilih strategi safety net, dengan menolak menjadi bagian dari kabinet yang mengurusi pendudukan di Tepi Barat dan Gaza, tetapi bersedia memberikan dukungan voting dari luar untuk menahan laju sayap kanan (The New Arab, 2026; JNS, 2026).

Dampak Terbatas yang Dihasilkan

Di satu sisi, dampak langsung partai-partai Arab terhadap kemerdekaan Palestina terbukti sangat terbatas oleh benteng struktural politik Israel. Arena Knesset pada dasarnya bukanlah lembaga penentu status kenegaraan Palestina karena kebijakan luar negeri dan pendudukan dikendalikan oleh konsensus hegemoni Zionis yang tebal (Jamal, 2011; The New Arab, 2026). P

Pemimpin oposisi utama Yahudi seperti Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, dan Avigdor Liberman secara tegas menarik garis merah yang menolak melibatkan partai-partai Arab ke dalam kabinet pemerintahan mereka (The Jerusalem Post, 2026). Eisenkot bahkan secara terbuka menegaskan bahwa tidak akan ada negara Palestina yang berdiri di bawah pemerintahan yang ia bentuk (i24NEWS, 2026).

Pengalaman Ra'am saat bergabung dalam Koalisi Bennett-Lapid pada tahun 2021 menunjukkan bahwa keterlibatan partai Arab hanya terbatas pada alokasi anggaran sosial-ekonomi (seperti Resolusi 922), sementara kebijakan pendudukan di wilayah Palestina tetap berjalan (Lavie dkk., 2021; J Street, 2026).

Langkah kompromi Abbas ini memicu kritik tajam dari faksi-faksi Palestina lainnya (The New Arab, 2026). Bahkan pada April 2022, Ra'am terpaksa membekukan keikutsertaannya di Knesset atas arahan Dewan Syura akibat ketegangan dan bentrokan di Masjid Al-Aqsa yang memperlihatkan betapa rapuhnya eksperimen politik ini (Lavie dkk., 2021; JNS, 2026).

Dampak Tidak Langsung yang Dihasilkan

Namun di sisi lain, mengabaikan peran partai-partai Arab adalah sebuah kekeliruan, sebab dampak tidak langsung yang mereka hasilkan bersifat nyata (The New Arab, 2026). Perolehan 19 kursi oleh partai Arab (11 kursi Joint List dan 8 kursi Ra'am) menempatkan mereka dalam kingmaker yang mengacak-acak kalkulasi pembentukan koalisi (The Jerusalem Post, 2026; Al Jazeera, 2026). Rekomendasi dari aliansi 19 kursi Arab memberikan total 67 rekomendasi bagi Gadi Eisenkot saat konsultasi bersama Presiden Isaac Herzog yang secara langsung mengunci ambisi Benjamin Netanyahu untuk mengamankan mayoritas parlemen (The Jerusalem Post, 2026; The New Arab, 2026).

Kehadiran partai Arab juga secara bertahap menormalisasi posisi warga Arab dalam politik arus utama dan memaksa elite Israel memperhitungkan suara minoritas (Lavie dkk., 2021; J Street, 2026). Selain itu, Joint List berhasil memosisikan diri sebagai safety net untuk melindungi warga Arab dari laju kejahatan terorganisir, penghentian pembongkaran rumah di Naqab, serta memperjuangkan cakrawala politik bersama rakyat Palestina (The New Arab, 2026).

Faktor Penentu di Luar Knesset

Pada akhirnya, pencapaian kemerdekaan Palestina tidak ditentukan oleh dinamika di dalam Knesset semata. Faktor-faktor eksternal di luar parlemen, seperti konsolidasi internal Otoritas Palestina, dinamika pengakuan diplomatik internasional, arah kebijakan politik Amerika Serikat, serta perkembangan situasi di Gaza, juga memegang porsi penentu yang jauh lebih dominan dalam menentukan masa depan geopolitik Palestina (Jamal, 2011; The New Arab, 2026).

Ra'am dan Kasus Partisipasi Islamis dalam Sistem Non-Islam

Kehadiran Ra'am di panggung politik Israel menawarkan studi kasus yang sangat berharga dalam diskursus politik Islam kontemporer. Berakar dari Cabang Selatan Gerakan Islam di Israel yang dipengaruhi oleh pemikiran Ikhwanul Muslimin, Ra'am mengambil keputusan doktrinal yang berani untuk bertarung di dalam lembaga legislatif sebuah negara yang mendefinisikan diri secara konstitusional sebagai negara Yahudi (Jamal, 2011; JNS, 2026).

Pilihan ini secara tajam membedakan Cabang Selatan dari Cabang Utara pimpinan Sheikh Raed Salah, yang menolak total partisipasi dalam pemilu Knesset karena dianggap memberi legitimasi moral pada sistem Zionis (Jamal, 2011). Di bawah kepemimpinan Mansour Abbas, Ra'am memisahkan struktur politiknya dari kontrol langsung Dewan Syura demi mengedepankan fleksibilitas berdemokrasi dan integrasi sipil (J Street, 2026; JNS, 2026).

Dilema Sentral: Mengikis atau Memperkuat Perjuangan?

Eksperimen politik Ra'am menghadirkan dilema mendasar yang terus diperdebatkan dalam teori politik Islam dan studi minoritas (Jamal, 2011; Rouhana & Huneidi, 2017). Terdapat dua resiko yang dihadapi, yaitu: Risiko Kooptasi yang mengikis perjuangan dan pemberdayaan realistis yang memperkuat perjuangan. Pada resiko kooptasi, para kritikus menuding bahwa partisipasi partai Islamis dalam parlemen non-Islam hanya berfungsi sebagai fig-leaf yang memberi kesan seolah-olah negara bertindak demokratis dan inklusif, padahal hakikat diskriminasi struktural tetap bertahan (Jamal, 2011; Rouhana & Huneidi, 2017). Dengan memprioritaskan isu anggaran lokal, Ra'am dituduh mendepolitisasi perjuangan nasional Palestina dan menjebak warga Arab ke dalam hollow citizenship (Jamal, 2011; The New Arab, 2026).

Sementara itu, pemberdayaan realistis berargumen bahwa isolasi politik yang berkepanjangan hanya akan memperparah pemarginalan komunitas. Dengan menjadi bagian dari pengambil kebijakan, partai Arab dapat mengamankan alokasi anggaran pembangunan (seperti Resolusi 922), menghentikan pembongkaran rumah, serta memperoleh kekuatan tawar yang nyata untuk melindungi keberadaan komunitas minoritas dari laju kebijakan ekstrem (Lavie dkk., 2021; J Street, 2026).

Oleh karena itu, dinamika Pemilu 2026 di Israel membuktikan bahwa lonjakan suara warga Arab-Palestina yang mencapai rekor 80% telah mengubah lanskap politik nasional secara mendasar (The New Arab, 2026; Al Jazeera, 2026). Meskipun demikian, seperti yang ditegaskan dalam artikel opini ini, dampak langsung partai-partai Arab terhadap pencapaian kemerdekaan dan kenegaraan Palestina tetap berada dalam batas-batas yang sangat ketat akibat tembok konsensus hegemoni Zionis di Knesset (Jamal, 2011; i24NEWS, 2026).

Namun demikian, dampak tidak langsung mereka tidak dapat diabaikan. Melalui raihan 19 kursi di parlemen, partai-partai Arab berhasil mengunci aritmatika koalisi, menahan ambisi pembentukan pemerintahan sayap kanan ekstrim secara sepihak, serta mengamankan jaminan sosial-ekonomi dan representasi politik bagi warga Arab-Palestina di dalam negeri (The Jerusalem Post, 2026; Lavie dkk., 2021).