Asap Demokrasi: Mengapa Ban Selalu Menjadi Korban Demonstrasi?

Percakapan Kecil, Kegelisahan Besar

Ada sesuatu yang menarik dari percakapan-percakapan setelah sebuah acara resmi selesai. Justru bukan ketika forum utama berlangsung, melainkan ketika orang-orang sudah berpindah ke ruang holding, duduk lebih santai, menyesap kopi, dan berbicara tanpa agenda. Dalam situasi seperti itu, pembicaraan biasanya lebih jujur. Topik datang dan pergi, silih berganti, mengikuti arus obrolan dan siapa yang sedang menjadi pusat perhatian.

Dalam sebuah perbincangan seperti itulah, muncul satu topik yang terus tinggal di kepala saya hingga hari ini. Topik itu terdengar sederhana, bahkan nyaris remeh, tetapi semakin dipikirkan, semakin terasa penting: kebiasaan mahasiswa di kota ini ketika berdemo—membakar ban bekas.

Entah sejak kapan, membakar ban seolah menjadi ritual tak tertulis dalam demonstrasi. Seakan-akan sebuah aksi belum lengkap tanpa nyala api dan kepulan asap hitam yang membumbung ke langit. Ban diseret ke tengah jalan, disusun, disiram bahan bakar, lalu dibakar. Api menyala. Asap mengepul. Lalu lintas macet. Orang-orang menepi. Pemandangan itu begitu familiar sampai-sampai nyaris tidak lagi menimbulkan pertanyaan.

Padahal, justru karena terlalu sering kita lihat, kita berhenti bertanya.

Mengapa ban?

Mengapa hampir setiap demonstrasi selalu membutuhkan pembakaran ban bekas sebagai bagian dari ekspresi protes?

Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menyentuh sesuatu yang lebih dalam: hubungan antara simbol, tradisi, dan cara masyarakat mengekspresikan kemarahan.

Ilustrasi dibuat dengan AI

Simbol Perlawanan atau Kebiasaan Turunan?

Dalam kajian gerakan sosial, simbol memegang peranan penting. Demonstrasi bukan hanya soal tuntutan substantif, tetapi juga soal pertunjukan pesan. Spanduk, poster, yel-yel, pengeras suara—semuanya adalah medium komunikasi politik. Pembakaran ban mungkin awalnya lahir dari logika simbolik seperti itu.

Api adalah simbol kemarahan. Asap adalah tanda gangguan. Jalan yang tertutup adalah bentuk interupsi terhadap rutinitas normal. Demonstrasi, pada titik tertentu, memang bertujuan mengganggu kenyamanan agar suara yang selama ini diabaikan menjadi terdengar.

Tetapi simbol yang terlalu sering diulang punya kecenderungan kehilangan makna dan berubah menjadi ritual kosong.

Saya membayangkan, banyak mahasiswa hari ini membakar ban bukan karena mereka sungguh-sungguh memikirkan alasan simboliknya, melainkan karena mereka meniru pola yang sudah diwariskan. Senior mereka dulu melakukan hal yang sama. Lalu angkatan berikutnya menyalin. Demikian seterusnya. Sebuah kebiasaan diwariskan tanpa pernah sungguh-sungguh diuji relevansinya.

Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut fenomena semacam ini sebagai habitus—pola tindakan yang terus direproduksi karena dianggap wajar, bahkan ketika alasan asalnya sudah kabur. Orang melakukannya bukan karena selalu sadar mengapa, tetapi karena “memang begitulah caranya.”

Di sinilah saya merasa ada ironi.

Bisa jadi, para senior yang dulu lantang membakar ban kini telah menjadi pegawai negeri, pejabat, profesional, atau bagian dari institusi yang pernah mereka kritik. Mungkin, ketika mereka mengingat masa-masa demonstrasi itu, muncul perasaan ganjil: apakah semua itu memang perlu? Atau sebagian hanyalah euforia kolektif yang diterima begitu saja?

Kita semua, pada dasarnya, mewarisi banyak kebiasaan sosial tanpa sempat menanyakannya.

Dan salah satu warisan itu mungkin adalah asap.

Harga yang Dibayar Publik

Masalah terbesar dari pembakaran ban bukan semata soal estetika kota atau kemacetan lalu lintas. Masalah utamanya adalah kesehatan publik.

Ban tidak dirancang untuk dibakar di ruang terbuka. Ketika terbakar, ban melepaskan berbagai zat berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur oksida, partikulat halus, hingga senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik (polycyclic aromatic hydrocarbons / PAHs). Sejumlah penelitian kesehatan lingkungan menunjukkan bahwa paparan zat-zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, iritasi paru-paru, bahkan penyakit kronis dalam jangka panjang.

Asap ban berbeda dari asap kayu bakar biasa. Ia lebih pekat, lebih toksik, dan lebih sulit terurai.

Pertanyaannya menjadi sederhana tetapi mengganggu: siapa yang sebenarnya menanggung biaya dari simbol perlawanan itu?

Sering kali bukan para demonstran sendiri.

Biaya itu justru ditanggung masyarakat luas: pedagang yang terhambat usahanya, pengendara yang terjebak macet, anak-anak yang menghirup udara kotor, pasien yang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, atau warga sekitar yang sama sekali tidak terlibat dalam aksi.

Di titik ini, demonstrasi menghadapi dilema moral.

Aspirasi publik memang penting. Protes adalah bagian sah dari demokrasi. Bahkan ilmuwan politik Robert Dahl menempatkan kebebasan menyatakan keberatan sebagai indikator penting sistem demokratis. Negara yang sehat bukan negara tanpa kritik, melainkan negara yang memberi ruang bagi kritik.

Namun kebebasan berekspresi selalu bersanding dengan tanggung jawab sosial.

Demokrasi bukan sekadar hak untuk bersuara keras. Demokrasi juga menuntut kedewasaan dalam memilih cara bersuara.

Kampus dan Pendidikan Etika Protes

Karena itu, saya merasa pertanyaan pentingnya bukan: bagaimana menghentikan demonstrasi?

Pertanyaan yang lebih tepat adalah: bagaimana membuat demonstrasi tetap kuat secara politik tanpa merusak ruang hidup bersama?

Menurut saya, perubahan perlu dimulai dari kampus.

Kampus idealnya tidak hanya mengajarkan keberanian untuk berpikir kritis terhadap kekuasaan, tetapi juga kecerdasan dalam menyalurkan kritik. Pendidikan politik yang sehat tidak berhenti pada keberanian melawan, tetapi juga mencakup etika bertindak.

Mahasiswa perlu diajak memahami bahwa efektivitas demonstrasi tidak selalu diukur dari seberapa besar kekacauan yang diciptakan.

Justru dalam banyak kasus, demonstrasi yang tertib, terorganisasi, argumentatif, dan komunikatif sering kali jauh lebih kuat daya tekan moralnya. Ketika substansi tuntutan tajam, data kuat, dan narasi jelas, pesan akan lebih sulit diabaikan.

Kampus dapat memainkan peran penting melalui diskusi publik, forum organisasi mahasiswa, hingga perkuliahan yang menyisipkan refleksi tentang etika ruang publik. Dosen juga memiliki posisi strategis untuk menanamkan kesadaran bahwa kebebasan sipil tidak identik dengan kebebasan merusak.

Edukasi semacam ini mungkin terdengar sederhana, tetapi perubahan budaya hampir selalu dimulai dari pengulangan kesadaran.

Budaya tidak berubah karena larangan semata.

Ia berubah ketika cukup banyak orang mulai merasa bahwa sebuah kebiasaan tidak lagi masuk akal.

Mengubah Imajinasi Demonstrasi

Barangkali persoalan terdalam dari pembakaran ban adalah kemiskinan imajinasi.

Kita terlalu lama membayangkan demonstrasi dalam satu bentuk visual yang sama: massa, teriakan, blokade jalan, dan asap hitam. Padahal ekspresi protes bisa berkembang.

Di berbagai tempat di dunia, demonstrasi kreatif justru lebih kuat menggugah perhatian publik. Ada aksi teatrikal, pertunjukan seni, pembacaan puisi, instalasi visual, hingga kampanye digital yang viral dan efektif. Semua itu menunjukkan satu hal: kemarahan tidak selalu harus hadir dalam bentuk destruksi.

Kemarahan juga bisa cerdas.

Kemarahan bisa artistik.

Kemarahan bisa membangun.

Mungkin yang kita perlukan bukan menghilangkan api perlawanan, melainkan mengubah bahan bakarnya.

Bukan ban, melainkan gagasan.

Bukan asap, melainkan argumen.

Bukan polusi, melainkan kesadaran.

Setelah Api Padam

Pada akhirnya, obrolan kecil di ruang holding itu menyisakan satu kegelisahan yang tak kunjung selesai. Mengapa kebiasaan yang jelas-jelas merugikan ini terus bertahan? Mengapa kita begitu mudah menerima sesuatu hanya karena “dari dulu memang begitu”?

Lalu muncul pertanyaan yang terdengar jenaka, tetapi justru terasa tajam.

Apa salah ban sampai setiap demo harus dibakar?

Kenapa bukan ikan, atau daging sate saja?

Setidaknya, setelah demonstrasi selesai, orang bisa duduk bersama, makan ramai-ramai, berbincang, dan pulang dengan perut kenyang—bukan paru-paru yang penuh asap.

Tentu itu hanya anekdot. Sedikit humor, sedikit sarkasme.

Namun sering kali humor justru membuka ruang refleksi yang tidak mampu ditembus oleh ceramah serius. Ia menelanjangi absurditas dengan cara yang lembut tetapi mengena.

Tidak semua warisan layak diteruskan.

Ada tradisi yang pantas dirawat karena memperkuat martabat manusia. Tetapi ada pula kebiasaan yang semestinya dihentikan, justru agar generasi berikutnya mewarisi sesuatu yang lebih sehat—secara fisik maupun secara demokratis.

Demokrasi tidak membutuhkan asap untuk membuktikan dirinya hidup.

Yang dibutuhkan demokrasi adalah warga yang berani bersuara sekaligus cukup dewasa untuk memikirkan dampak suaranya bagi orang lain.

Mungkin sudah saatnya kita bertanya ulang tentang simbol-simbol yang selama ini kita anggap sakral. Sebab kadang, yang paling sulit diubah bukanlah kebijakan negara, melainkan kebiasaan kolektif yang terlalu lama kita biarkan menjadi normal.

Dan mungkin, perubahan besar selalu dimulai dari satu tindakan sederhana: berani mempertanyakan sesuatu yang selama ini tidak pernah kita pertanyakan.