Asosiasi MBG soal LPG Naik: Tidak Ada Keluhan dari SPPG

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, saat memberikan keterangan dalam acara APPMBGI National Summit 2026 di APPMBGI Building, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026). Foto: Jeni Ritanti/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, saat memberikan keterangan dalam acara APPMBGI National Summit 2026 di APPMBGI Building, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026). Foto: Jeni Ritanti/kumparan

Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mengungkapkan, sejauh ini tidak ada keluhan dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait isu kenaikan maupun kelangkaan LPG non-subsidi yang digunakan dalam operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sejauh ini dalam pantauan kami tidak ada keluhan,” ujar Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras usai agenda APPMBGI National Summit 2026 di APPMBGI Building, Jakarta Timur, Sabtu (24/4).

Namun demikian, Abdul Rivai mengatakan asosiasi tetap melakukan pemantauan terhadap kebutuhan energi di lapangan, terutama di wilayah yang tergolong sulit diakses.

“Hanya saja memang kita melibatkan SDM itu untuk menyampaikan bagaimana kemudian akses LPG di wilayah tertinggal itu terus secara kontinu bisa diakomodasi,” kata Abdul Rivai.

Situasi persiapan pelaksanaan kembali Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Jakarta Pusat, Kemayoran (31/3/2026). Foto: Kevin Daniel/kumparan

Abdul Rivai juga menambahkan, bahwa dalam beberapa kondisi, diperlukan alternatif energi untuk mendukung operasional dapur, terutama di daerah dengan keterbatasan akses bahan bakar.

“Termasuk dalam konteks bagaimana substitusi bahan bakarnya. Misalnya yang tadinya menggunakan bio fosil, apa minyak fosil misalnya, itu bisa kita menggunakan batu bara cair atau misalnya sumber-sumber energi terbarukan yang lainnya,” ujarnya.

Terkait dampak harga LPG pada pengelola dapur, Rivai menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada persoalan yang signifikan bagi anggota asosiasi.

“Sejauh ini tidak ada masalah,” katanya.

Ia menegaskan bahwa APPMBGI tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan harga maupun distribusi energi. Namun, berdasarkan pantauan internal asosiasi, para anggota tidak menyampaikan keluhan terkait hal tersebut.

“Kami bukan punya otoritas soal itu, tetapi intinya sejauh ini anggota APPMBGI yang terdaftar ya, tidak ada keluhan perihal energi,” tandasnya.

Rivai menerangkan, APPMBGI sendiri merupakan wadah bagi pengusaha penunjang dan pengelola dapur MBG yang berperan dalam menghubungkan rantai pasok serta mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.

Ilustrasi LPG Nonsubsidi. Foto: 89nugie/Shutterstock

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga LPG nonsubsidi nyaris 19 persen per 18 April 2026. Harga baru ini berlaku pada tabung Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg seiring dengan naiknya harga minyak mentah dan gas karena konflik Timur Tengah.

Pertamina Patra Niaga menjelaskan harga jual ex-agen (Rp/tabung) untuk refill berlaku untuk wilayah dengan radius 60 km dari SPBE, untuk harga jual di lokasi di luar radius 60 km ditambah dengan biaya distribusi dengan tarif yang wajar.

“Harga jual ex-agen sudah termasuk margin agen, PPN dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku," tulis Pertamina Patra Niaga dikutip dari laman resminya, Sabtu (25/4).

Adapun hari ini APPMBGI menggelar National Summit. Acara tersebut mengundang sejumlah narasumber, yakni Kepala Bappisus RI Aris Marsudiyanto, Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal, ⁠Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dr.Then Suyanti, Ketua Umum PERSAGI Doddy Izwardy, hingga Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN, Umi Muamanah.