Konten dari Pengguna

Bahasa Indonesia di Meja Putin

Rizkynta Jaya Ginting

Rizkynta Jaya Ginting

ASN di Setjen DPD RI

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Rizkynta Jaya Ginting tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Image source: Chat Gpt
zoom-in-whitePerbesar
Image source: Chat Gpt

Ada satu pertanyaan yang muncul ketika menyaksikan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok, 3 September 2026: mengapa keduanya tidak berbahasa Inggris saja? Pertanyaan ini menarik karena keduanya bukan pemimpin yang asing dengan bahasa Inggris. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan internasional terlihat mampu menyampaikan gagasan dalam bahasa Inggris dengan lancar. Presiden Putin pun tampak mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam sejumlah pertemuan dengan pemimpin negara lain.

Dalam berbagai rekaman pertemuan Presiden Putin dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, misalnya, keduanya terlihat dapat berbincang tanpa penerjemah dalam beberapa kesempatan. Rasanya kecil kemungkinan Trump berbicara dalam bahasa Rusia. Karena itu, cukup masuk akal jika bahasa Inggris menjadi bahasa komunikasi mereka. Lalu mengapa ketika bertemu Presiden Prabowo, Presiden Putin justru berbicara dalam bahasa Rusia dan Prabowo menggunakan bahasa Indonesia, dengan penerjemah masing-masing?

Sekilas, ini mungkin terlihat sebagai persoalan teknis. Namun dalam diplomasi, pilihan bahasa tidak selalu sekadar persoalan teknis. Bahasa membawa identitas, sejarah, kebudayaan, sekaligus menunjukkan posisi sebuah negara. Ketika Presiden Prabowo berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan Presiden Putin menggunakan bahasa Rusia, keduanya tersirat menunjukkan bahwa mereka hadir sebagai representasi dua negara berdaulat. Tidak ada pihak yang harus meninggalkan bahasa nasionalnya untuk berkomunikasi dengan pihak lain.

Bahasa Indonesia dan bahasa Rusia ditempatkan pada posisi yang sama. Presiden Prabowo tidak perlu menggunakan bahasa Rusia untuk menunjukkan penghormatan kepada Presiden Putin. Sebaliknya, Presiden Putin juga tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia untuk menunjukkan penghormatan kepada Indonesia. Keduanya dapat tetap menggunakan bahasa masing-masing, sementara penerjemah menjadi jembatan komunikasi.

Ini bukan tanda kelemahan. Dalam pertemuan tingkat tinggi, penggunaan bahasa ibu justru memungkinkan seorang pemimpin menyampaikan gagasan secara lebih presisi. Diplomasi bukan percakapan biasa, satu kata dapat memiliki konsekuensi politik. Satu kalimat dapat ditafsirkan sebagai komitmen, perubahan sikap, atau sinyal tertentu kepada dunia. Karena itu, penerjemah profesional bukan penghalang, melainkan instrumen untuk memastikan pesan disampaikan secara tepat.

Ada pula dimensi geopolitik yang menarik. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa utama komunikasi internasional. Namun, ketika dua pemimpin memilih menggunakan bahasa nasional masing-masing, pesan simboliknya berbeda: hubungan antarnegara tidak harus selalu dibangun dengan meninggalkan identitas masing-masing.

Hal tersebut relevan dengan posisi Indonesia dalam politik global. Presiden Prabowo dalam pertemuan di Vladivostok kembali menegaskan bahwa Indonesia terbuka menjalin hubungan dengan berbagai negara dan kekuatan besar. Indonesia tidak ingin terikat pada aliansi militer tertentu.

Posisi tersebut merupakan bagian dari sikap politik luar negeri bebas aktif. Indonesia dapat bekerja sama dengan Rusia tanpa menjadi Rusia. Indonesia dapat bekerja sama dengan China tanpa menjadi China. Indonesia juga dapat menjalin hubungan dengan Amerika Serikat tanpa harus menjadi bagian dari blok Amerika.Kuncinya adalah kemampuan menjaga ruang strategis dan kepentingan nasional.

Karena itu, penggunaan bahasa Indonesia di hadapan Putin dapat dibaca sebagai simbol kecil dari prinsip tersebut. Indonesia datang untuk berbicara dengan kekuatan besar, tetapi tetap berbicara sebagai Indonesia.

Namun, simbol tentu tidak cukup. Jika bahasa Indonesia di meja diplomasi merupakan simbol kedaulatan, maka hasil diplomasi harus menjadi bukti nyata dari kedaulatan tersebut. Kerja sama Indonesia-Rusia harus menghasilkan manfaat konkret: peningkatan perdagangan, investasi yang berkualitas, transfer teknologi, pembukaan pasar, konektivitas, serta kerja sama yang memperkuat ketahanan nasional. Persahabatan antarnegara tidak cukup dibangun melalui pertemuan dan foto bersama.

Pada akhirnya, ada pelajaran sederhana dari pertemuan Prabowo dan Putin tersebut. Globalisasi tidak seharusnya membuat sebuah negara kehilangan identitas. Mungkin itulah gambaran sederhana tentang diplomasi yang percaya diri: terbuka berbicara dengan siapa saja, tetapi tetap berbicara sebagai Indonesia. Sebab diplomasi bukan tentang siapa yang menggunakan bahasa paling dominan. Diplomasi adalah tentang kemampuan sebuah bangsa menyampaikan kepentingannya dengan percaya diri, menghormati pihak lain, dan tetap berdiri dengan identitasnya sendiri.