'Blackout' Sumatra Timbulkan Korban Jiwa hingga Rugi Bisnis – 'PLN Wajib Beri Kompensasi'
'Blackout' Sumatra Timbulkan Korban Jiwa hingga Rugi Bisnis – 'PLN Wajib Beri Kompensasi'
Masyarakat di Sumatra didera berbagai masalah akibat listrik padam sejak Jumat (22/05) sampai Minggu (24/05), mulai dari timbulnya korban jiwa hingga bisnis yang merugi.
Sebanyak lima orang dilaporkan meninggal dunia ketika mati listrik di Sumatra karena keracunan karbon monoksida dari genset dan tenggelam di sungai.
Kemudian, sejumlah warga di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengaku rugi secara finansial akibat padamnya listrik.
Direktur Utama PT Perseroan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo, meminta maaf pada masyarakat terkait padamnya listrik di Pulau Sumatra yang berlangsung sejak Jumat (22/05).
"Kami sekali lagi memberikan upaya yang terbaik, mengerahkan seluruh kekuatan yang kami punya dan kami terus siaga agar sistem kelistrikan bisa segera pulih kembali," ujar Darmawan.
Dia menyatakan padamnya listrik di Sumatera karena cuaca buruk yang mengakibatkan gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai, Jambi dan menimbulkan efek domino ke wilayah lain di Sumatra.
Sementara itu, Bareskrim Polri mengumumkan tidak ada sabotase terkait padamnya listrik di seantero Sumatra. Dugaan sementaranya mengarah pada faktor teknis dan cuaca ekstrem yang mengganggu sistem kelistrikan.
"Sampai dengan saat ini bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya sabotase ataupun unsur kesengajaan. Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Lebih berbentuk serabut, kalau saboase pasti potongannya lebih rapi," kata Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin dalm jumpa pers, Senin (25/05).
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, menegaskan PLN mesti memikul tanggung jawab penuh untuk melakukan percepatan pemulihan.
Namun, pemulihan saja tidak cukup. YLKI mendesak evaluasi menyeluruh serta penerapan mekanisme mitigasi risiko yang lebih andal, khususnya melalui pembangunan dan optimalisasi sistem yang mumpuni untuk memastikan keandalan distribusi listrik
Secara terpisah, pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo juga menekankan kegagalan sistem yang terjadi berulangkali menunjukkan bahwa monopoli pasokan listrik yang disediakan oleh PLN sudah saatnya ditinjau ulang.
Mengapa Sumatra sering mengalami pemadaman listrik selama bertahun-tahun?
Apa yang wajib dilakukan PLN ketika warga mengalami kerugian akibat pemadaman listrik?
Korban meninggal hingga rugi finansial
Sumatra Utara
Sebanyak tiga orang meninggal dunia di Sumatra Utara akibat padamnya listrik sejak Jumat (22/05).
Dua di antara mereka adalah RR (24) warga Kota Tebing Tinggi dan AA (22) warga Kabupaten Serdang Bedagai. Keduanya ditemukan di toko aksesori ponsel, tempat mereka bekerja, di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.
Keduanya keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset yang terpasang di toko.
"Ini mereka sedang istirahat, tidur, tergeletak empat orang itu. Ternyata dua orang sudah meninggal dunia dan dua orang lagi masih lemas," ujar Kasi Humas Polres Batu Bara, AKP P Tamba, melalui sambungan telepon.
Satu korban lainnya adalah remaja berinisial AP (15) yang tenggelam saat mandi di sungai karena pompa air di rumah tidak menyala akibat padamnya listrik.
Kakek korban, Junaidi bercerita, AP dan warga lainnya beramai-ramai mandi di sungai pada Sabtu (23/05). Tak lama kemudian, ia memperoleh kabar dari tetangga terkait cucunya tersebut.
Keluarga langsung bergegas datang ke lokasi kejadian di Sungai Lantasan Lama. Proses pencarian jasad memakan waktu berjam-jam. Keluarga terguncang berat akibat peristiwa ini.
"Mau marah kayak mana? Sudah kejadian kayak gitu, mau bagaimana kami marah?" ujar Junaidi.
AP merupakan remaja yang tinggal bersama ayah serta adik-adiknya. Sejak setahun lalu, ibunya pergi merantau ke Malaysia. AP diketahui putus sekolah karena biaya.
"Anaknya baik. Dia jaga adiknya. Nanti neneknya pulang, baru dia main-main. Kalau pagi, dia kadang ngarit untuk kambing. Paling setelah itu bermain sepeda," ujar Junaidi.
Selain korban jiwa, padamnya listrik menyebabkan kerugian finansial.
Nyaris seharian, Puli Harahap (34) berbaring di rumahnya. Ia hanya berharap keadaan normal kembali secepatnya.
Puli adalah pedagang es krim tradisional di Aek Tampang, Padangsidempuan, Sumatra Utara. "Enggak bisa jualan lah. Gimana mau jualan? Tidak ada lagi usaha lain," ujar Puli.
Usaha yang dilakoni Puli tergolong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penghasilannya tidak tetap. Jika lancar, ia bisa meraup omset Rp900.000-Rp1 juta dengan laba bersih sekitar Rp400.000-Rp500.000 untuk satu kali produksi es krim yang terkadang baru habis terjual selama berhari-hari.
Keuntungan yang dihasilkan sebagian dipakai membiayai keperluan hidup keluarga, termasuk membayar tagihan utang. Sebagian lagi untuk menggaji seorang karyawan.
Keterbatasan keuangan ini juga membuat Puli belum bisa membeli mesin genset. Ia sudah pernah mengajukan pinjaman modal ke dinas koperasi setempat, tapi tidak ada respons.
"Saya berutang juga ke leasing dan sudah tidak terbayar karena jatuh tempo kemarin. Kalau saya kasih uangnya ke leasing, tidak ada lagi nanti buat makan," ujar bapak dua anak ini.
Kendati demikian, Puli memilih pasrah. Menurut dia, pemegang otoritas, seperti PLN maupun pemerintah, tidak akan mengambil kebijakan yang bisa meringankan beban UMKM seperti dirinya.
"Aduh, kalau kita ngomong bantuan, jangankan pemadaman listrik ini. Dari kemarin kamar mandi saya yang roboh gara-gara banjir beberapa bulan lalu, belum ada bantuan," ujar Puli.
Puli berharap aliran listrik yang padam di Sumatra tidak akan terulang lagi. Kondisi ini amat menyusahkan bagi masyarakat, termasuk merugikan kalangan UMKM.
"Harapannya jangan lagi ini. Kalau memang ada masalah, ya diselesaikanlah secepatnya. Kalau bisa bagi yang dirugikan pemerintah ada solusinya," ujar Puli.
"Sudah bantuan tidak dapat, kena pula lagi pemadaman seperti ini. Makanya susah," sambungnya
Hingga Minggu (24/05) siang, sejumlah daerah di Sumatra Utara masih mengalami pemadaman listrik secara bergiliran, termasuk di Kota Medan. Beberapa kecamatan bergantian mengalami mati listrik.
Sumatra Barat
Di Sumatra Barat, dua remaja berinisial GA (15) dan HAK (15) dari Kabupaten Tanah Datar ditemukan meninggal dunia akibat menghirup gas dari genset di masjid.
"Pas lampu mati, anak-anak ini berkumpul dan bermain. Karena baterai HP habis, mereka minta tolong hidupkan genset. Mesin genset dinyalakan di ruang tertutup tanpa ventilasi," kata Kapolsek X Koto, Iptu Martheriko.
Sementara itu, kerugian finansial dirasakan Riko Iswandi. Pria yang merupakan pengelola penginapan Bamboo Shack di Kota Bukittinggi mengaku menderita kerugian kurang lebih Rp10 juta akibat dari pemadaman listrik.
"Kemarin itu, karena bertepatan dengan weekend juga, sudah banyak tamu yang menyewa kamar di sini. Tapi lalu membatalkan pesanannya," ujar Riko.
Pembatalan ini merupakan tindak lanjut setelah Riko memberitahu terkait pemadaman listrik sehingga lampu tidak bisa menyala dan mesin penghangat air tidak beroperasi.
Beberapa tamu yang sudah memesan kamar tetap menerima kondisi tersebut dan berbekal lilin untuk penerangan. Tapi, ada juga tamu lainnya yang memiliki anak kecil memilih untuk membatalkan pemesanannya. Begitu juga dengan tamu dari mancangera yang telah memesan beberapa kamar memutuskan untuk membatalkan pesanan.
"Kalau yang tidak mau itu dengan terpaksa kita harus mengembalikan uang mereka dan terpaksa kamar yang telah dipesan itu kosong saja. Tapi bagi yang mau menggunakan lilin, kami berikan di setiap kamar kemarin itu," lanjutnya.
Lampu dan mesin pemanas air di penginapan itu tidak bisa menyala lantaran kapasitas genset yang dimiliki hanya bisa untuk menghidupkan lampu di tempat-tempat utama saja.
Ia menggunakan genset berbahan bakar bensin yang hanya kuat mengangkat tenaga 2.000 watt, sedangkan kebutuhan penginapannya mencapai 3.000 watt. Sekali isi penuh, ia membutuhkan lima liter bensin untuk durasi maksimal tiga jam.
Ada juga pedagang ikan hias di Kota Bukittinggi, Fauzi (52) yang mengaku belajar dari pengalaman sebelumnya dalam menghadapi pemadaman listrik sehingga ia telah menyiapkan genset.
Tanpa genset, ikan-ikan yang dijual bisa saja mati seperti yang dialami beberapa pelanggannya yang mengeluh ikan peliharaan mereka mati karena pemadaman listrik.
Namun, pemilik Istana Aquarium itu menyayangkan pemadaman yang terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
"Seperti kemarin itu, karena pemadamannya mendadak, kami harus tergesa-gesa menghidupkan genset. Untung tidak berpengaruh kepada ikan yang kami jual," katanya.
Ia berharap agar pemadaman listrik yang dilakukan kedepannya bisa didahului dengan pemberitahuan terkait waktu dan lokasi pemadaman yang akan dilakukan.
Di Kota Padang, Melati Oktawina (32) mengatakan bahwa pemadaman listrik di lokasi tempat tinggalnya sempat mencapai tujuh jam.
"Bagi saya yang bekerja secara daring juga kesulitan, karena butuh jaringan internet yang stabil. Karena pemadaman kemarin itu juga mengganggu jaringan internet, saya kesulitan juga untuk melakukan pekerjaan," katanya.
Sebagai seorang ibu rumah tangga, Melati mengaku kesulitan untuk menyediakan makanan untuk anggota keluarganya.
"Ya karena kulkas mati, ngidupin air juga enggak bisa. Jadi terpaksa kemarin itu memasak seadanya saja," lanjutnya.
Aceh
Warga Kampung Negeri antara, Bener Meriah, Aceh, kerap merasakan pemadaman listrik secara terus menerus lebih dari lima tahun terakhir.
Padamnya aliran listrik tanpa alasan itu menganggu keseharian warga yang beraktivitas. Kondisi itu diperparah pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh dan Sumatera.
Negeri Antara yang tidak jauh dari Jalan Nasional Takengon-Bireuen merupakan kampung yang merasakan langsung pemadaman listrik selama lebih dari tiga bulan setelah bencana terjadi.
Setelah itu, pemadaman arus listrik kembali terjadi hampir setiap hari sekitar tiga hingga delapan jam.
Belum pernah menikmati aliran listrik secara normal, warga Negeri Antara kemudian menghadapi pemadaman aliran sejak 22-24 Mei 2025.
Selain berjibaku dengan trauma bencana dan keberulangan pemadaman listrik, warga Aceh juga berpotensi berhadapan dengan konflik satwa akibat mati listrik.
Nurlela (47), warga Negeri Antara, Bener Meriah, yang hidup bersama ibu dan kedua anaknya ini merasa was-was saat penerangan padam.
"Kami trauma terhadap gajah, karena kalau mati lampu ada gajah di sekeliling kita. Kadang-kadang dari sebelah sini, nyeberang ke sebelah sana. Kadang dari sebelah sana, nyeberang ke sebelah sini, kami was-was jadinya," ujar Nurlela.
Sejauh ini, Nurlela mengaku membeli genset untuk memulihkan aliran listrik saat ada pemadaman. Hal ini cukup membantu keperluan rumah tangga.
"Kami pakai genset dari abis maghrib sampai jam sembilan malam baru kami matikan. Di sini sering mati lampu, kadang-kadang dari jam sebelas malam sampai jam 12 malam, dari jam satu sampai pagi kadang-kadang. Sampai berjam-jam," tuturnya.
Padamnya aliran listrik tanpa pemberitahuan semacam ini, kata Nurlela, sudah terjadi jauh sebelum bencana.
"Enggak tau alasannya, sebelum bencana sering mati lampu," ungkap Nurlela.
Deni Aryadi (44), warga Kampung Negeri Antara, mengaku mengalami kerugian saat pemadaman listrik terjadi. Deni merupakan salah satu petani di desa itu. Umumnya, petani di desa ini menanam nanas, kopi, dan pinang di lahan perkebunannya.
"Kalau mati lampu, pengawasan dan pemantauan gajah lebih sulit dilakukan, pengamanan kebun jadi terganggu. Jika listrik padam, kebun jadi tidak ada pengamanan. Gajah jadi leluasa masuk kebun, merusak tanaman masyarakat," kata Deni.
Kerugian akibat kerusakan lahan ini bisa mencapai Rp40 juta. Bahkan peristiwa kerusakan itu pernah di data dan didokumentasikan sejak 2008 hingga saat ini. Beberapa kerusakan terjadi saat listrik padam.
Selain itu, penggiringan gajah yang biasa dilakukan warga juga tidak dapat dilakukan apabila tanpa penerangan. Hilangnya sinyal telepon seluler juga menjadi persoalan lain.
"Handphone juga tidak bisa dicharge, tidak bisa kita komunikasikan untuk mitigasi gajah," ucap dia.
Komunikasi yang terganggu itu memutuskan kontak warga dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) yang berkantor di Aceh Tengah maupun dengan sesama tim mitigasi di tingkat desa.
"Dengan keadaan hidup lampu, kita susah melakukan mitigasi, apalagi dengan keadaan mati lampu, kami lebih sulit lagi melakukan pemantauan, penggiringan," ungkap dia.
"Sebelum bencana sudah sering pemadaman listrik di daerah kami, setelah bencana makin sering. Jadi kami mengharapkan pihak berwenang untuk berdiskusi untuk mencari solusi di daerah ini agar jangan sering dilakukan pemadaman lampu," imbuh Deni.
Apa yang wajib dilakukan PLN ketika listrik padam?
Ketua YLKI, Niti Emiliana menyampaikan keprihatinan dan menyayangkan adanya kejadian ini.
Niti menegaskan adanya kewajiban kompensasi dari penyedia listrik selama realisasi mutu pelayanan tidak sesuai standar. Ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
"Hal ini tentu harus menjadi pengingat bagi PLN untuk meningkatkan keandalan sistem distribusi dan transmisi mereka. Karena biaya kompensasi konsumen akan menjadi beban finansial yg berat bagi korporasi," ujar Niti.
Ia menambahkan PLN wajib menempatkan investasi pada keandalan sistem sebagai prioritas utama untuk menghindari kerugian bagi masyarakat maupun perusahaan itu sendiri.
Mengacu pada Permen ESDM tersebut, kompensasi diberikan dengan ketentuan:
50% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan sampai dengan 2 (dua) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
75% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan empat jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
100% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 4 (empat) jam sampai dengan delapan jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
200% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 8 (delapan) jam sampai dengan 16 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
300% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 16 jam sampai dengan 40 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik
500% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 40 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.
Niti menambahkan PLN berada di bawah pengawasan ketat dengan adanya Permen ESDM tersebut. Dengan demikian, PLN harus memenuhi kompensasi itu dan punya kewajiban melaporkannya pada Menteri ESDM yang menjabat.
"Memang perlu ada investigasi terlebih dahulu penyebab dari pemadaman tersebut. Secara regulasi, kompensasi seharusnya bersifat otomatis. Jadi, tidak perlu konsumen mengajukan klaim secara mandiri," kata Niti.
Namun, Niti mengingatkan konsumen juga bisa melakukan pencatatan mandiri dan pelaporan resmi ke PLN untuk ajukan keberatan disandingkan dengan perhitungan waktu pemadaman. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan jika hak konsumen tidak terpenuhi.
"Jika PLN tidak memberikan kompensasi sesuai dengan aturan regulasi yang ada maka PLN bisa terkena sanksi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM."
Apa yang bisa dilakukan PLN agar listrik tidak sering padam?
Pakar kebijakan publik dari UGM, Wahyudi Kumorotomo, menjelaskan kondisi yang terjadi di Sumatra bukan yang pertama terjadi. Bahkan dapat dikatakan peristiwa tersebut sudah berulang kali menimpa Sumatra.
Dari penelusuran BBC News Indonesia, pemadaman serupa terjadi pada 4-5 Juni 2024. Saat itu, wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, hingga Riau padam.
Penyebabnya adalah gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi 275 kV Lubuk Linggau-Lahat.
Pada 29 September hingga 1 Oktober 2025, listrik juga padam di wilayah Aceh. Saat itu, terjadi gangguan di sistem PLTU Nagan 3, 2, dan 4 yang bersamaan dengan penguatan pemeliharaan dan pemeriksaan rutin transmisi di jalur Bireuen dan Arun.
Wahyudi menambahkan, peristiwa padamnya listrik juga terjadi pada 22 Mei 2026 di sebagian Jawa Timur. Masalahnya adalah gangguan transmisi 500 kV di Ngimbang sehingga mengakibatkan pemadaman di wilayah Bojonegoro, Tuban, hingga Lamongan.
Lalu, pemadaman dalam skala besar juga pernah terjadi pada 18 Agustus 2005 dan 4 Agustus 2019 di Jawa dan Bali. Secara teknis, penyebab utamanya adalah transmisi tegangan tinggi pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet), terutama yang berkapasitas 500 kV.
Persoalan transmisi ini pula yang mengakibatkan Sumatera lagi-lagi gelap gulita. "Tapi kunci pentingnya juga ada pada maintenance," ujar Wahyudi.
Dia menjelaskan gangguan pada transmisi ini membuat jaringan tidak mampu menahan ketidakseimbangan beban.
Selain itu, jaringan di Sumatera sangat panjang sehingga rentan gangguan eksternal. Sedangkan, Jawa jaringan pendek antargardu induk.
Berkaca dari berbagai kejadian tersebut, Wahyudi menyinggung mengenai hasil audit.
"Hasil audit biasanya menunjukkan kegagalan infrastruktur transmisi tegangan tinggi akibat tidak adanya sistem cadangan dari sistem tunggal yang berjalan. Ini juga menunjukkan kelemahan tata kelola dalam keadaan darurat," ujar Wahyudi.
Akan tetapi, hasil audit dari berbagai kejadian ini tidak menjadi pijakan perbaikan menyeluruh. Menurut Wahyudi, hal ini bentuk dari kinerja yang kurang efisien, kurang profesional, dan kurang mengutamakan kepentingan konsumen.
Media Wahyudi Askar dari lembaga kajian Celios menambahkan persoalan lainnya adalah PLN tidak mengizinkan masyarakat mengelola sendiri listrik di Sumatra, membatasi PLTS Atap On-Grid, dan menghapus net-metering. Padahal selama ini, batu bara diambil dari Sumatera dengan merusak hutan.
"Tapi digunakan untuk pembangkit listrik di Jawa. Pulau Jawa oversupply. Kaitannya kemudian rente dan oligarki," ucap Askar.
Menurut Wahyudi, sudah saatnya monopoli penyediaan energi listrik dibuka sehingga ada sebagian yang dikelola oleh perusahaan swasta, terutama di daerah-daerah yang padat fasilitas industri. Namun dalam kebijakan penetapan harga TDL harus tetap diawasi pemerintah agar harga tidak berlebihan.
"Ini akan memaksa BUMN seperti PLN untuk berbenah, menciptakan sistem manajemen yang lebih profesional, efisien dan responsif, yang akan menjamin kemaslahatan yang lebih besar bagi konsumen," ucap Wahyudi.
Wahyudi menyampaikan mengenai sistem tunggal tanpa cadangan yang diterapkan di Sumatera perlu dievaluasi.
"Pemicu lainnya juga berkaitan dengan tata kelola PLN yang buruk, terutama dalam hal monitoring infrastruktur Sutet."
Selain itu, ia berpendapat terlalu banyak pengeluaran PLN yang bukan untuk perluasan dan perbaikan jaringan.
"Unit-cost PLN bukan untuk perbaikan, tapi untuk menggaji komisaris, memberi tantiem pada para para manajer, dan hal-hal lain yang tidak mendesak," kata Wahyudi.
Dilansir dari Kompas.com, PLN mengalokasikan gaji, bonus, dan fasilitas lain untuk direksi sebesar Rp 435,861 miliar dalam setahun berdasarkan situs resmi perusahaan. Ini belum termasuk gaji komisaris.
Dengan asumsi besaran tersebut dibagi dengan jumlah direksi sebanyak 10 orang, penghasilan per direktur bisa mencapai Rp4 miliar lebih per tahun atau sekitar Rp377 juta per bulan. Belum lagi tantiemnya yang bisa puluhan miliar, walau perusahaan merugi.
Apa penjelasan PLN?
Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan kejadian blackout di Sumatera ini dipicu gangguan pada transmisi 275 kV Muara Bungo-Sungai Rumbai di Jambi yang tercatat pada pukul 18.44 WIB. Terjadinya gangguan disebutnya karena cuaca buruk.
Gangguan pada transmisi itu mengganggu pasokan terhadap pembangkit-pembangkit yang ada. Akibatnya, sebagian wilayah kehilangan beban dan terjadinya over supply.
"Ada frekuensi sistem kelistrikan dan tegangan yang naik sehingga otomatis pembangkit padam. Tapi ada daerah-daerah yang kemudian mengalami defisit karena frekuensi dan voltase turun. Akibatnya, juga pembangkit padam," tutur Darmawan.
"Kondisi ini ternyata berlaku domino sehingga terjadi gangguan sistem ketenagalistrikan dari Jambi, Riau, Sumatera Utara sampai ke Aceh," imbuhnya.
Usai pemadaman terjadi merata di Sumatera, PLN kemudian menurunkan petugas untuk memeriksa titik kerusakan pada gardu induk dan sistem transmisi.
Menurut Darmawan, gardu induk dan transmisi bisa dipulihkan dalam dua jam. Meski demikian, dampak perbaikan dirasakan bertahap oleh masyarakat yang sempat mengalami mati listrik.
Darmawan menambahkan kondisi ini berbeda dengan bencana Sumatera yang terjadi pada akhir tahun lalu. Saat itu, ada kerusakan fisik yang signifikan seperti menara transmisi roboh akibat longsor.
Artikel ini dikerjakan juga oleh Iwan Bahagia dari Aceh, Nanda Fahriza Batubara dari Sumatera Utara, dan Halbert Caniago dari Sumatera Barat.
