Cancel Culture: Berbeda Tanpa Membatalkan

Ada sesuatu yang belakangan ini cukup mengganggu saya ketika melihat percakapan politik di media sosial. Perbedaan pilihan politik yang semestinya biasa saja sering berkembang menjadi persoalan pribadi. Seseorang tidak sekadar dianggap keliru karena pendapatnya berbeda, tetapi juga dicurigai motifnya, direndahkan karakternya, bahkan didorong untuk kehilangan ruang bicara.

Yang membuat saya lebih prihatin, sebagian penghakiman itu tampaknya tidak selalu lahir dari persoalan prinsip. Kadang ia tumbuh dari ketidaksukaan. Kadang dari rasa iri. Kadang karena seseorang dianggap terlalu dekat dengan tokoh politik tertentu. Dan dalam situasi tertentu, semuanya menjadi lebih buruk karena hasutan yang sengaja diproduksi untuk membuat orang lain ikut membenci.

Di sinilah saya mulai melihat fenomena cancel culture dari sisi yang berbeda. Bukan sekadar sebagai istilah yang sedang populer, melainkan sebagai gejala sosial yang perlu kita perhatikan ketika ruang publik semakin dipenuhi percakapan politik.

Cancel culture pada dasarnya merujuk pada praktik menarik dukungan, memboikot, mempermalukan, atau mengucilkan seseorang karena dianggap melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Cambridge Dictionary, misalnya, menggambarkannya sebagai perilaku sosial, terutama di media sosial, untuk menolak dan berhenti mendukung seseorang karena sesuatu yang dianggap menyinggung.

Dalam kadar tertentu, saya tidak menganggap semua bentuk cancel culture sebagai sesuatu yang buruk. Masyarakat memang membutuhkan mekanisme sosial untuk mengatakan bahwa suatu perilaku tidak dapat diterima. Ketika seseorang melakukan kesalahan, publik berhak mengkritik. Ketika sebuah perusahaan merugikan konsumennya, masyarakat berhak memboikot. Ketika pejabat melakukan tindakan yang bermasalah, publik berhak meminta pertanggungjawaban.

Persoalannya muncul ketika kritik berubah menjadi penghukuman, dan penghukuman tidak lagi ditentukan oleh fakta serta proporsionalitas, melainkan oleh seberapa besar kerumunan membenci seseorang.

Di titik itu, kita bukan lagi sedang memperbaiki perilaku. Kita sedang mencari seseorang untuk dijadikan sasaran.

Ketika Beda Pilihan Menjadi Permusuhan

Saya sering membayangkan media sosial seperti sebuah alun-alun yang tidak pernah tutup. Semua orang boleh berbicara, semua orang dapat mendengar, dan hampir semua orang dapat ikut berteriak. Masalahnya, di alun-alun digital itu, suara yang paling keras sering kali bukan suara yang paling benar.

Satu potongan video bisa beredar tanpa konteks. Satu kalimat bisa dipisahkan dari percakapan panjang. Sebuah tuduhan bisa dilemparkan tanpa bukti, lalu diulang oleh banyak akun. Pada akhirnya, sesuatu yang sebenarnya belum tentu benar mulai terasa benar hanya karena terlalu sering muncul di hadapan kita.

Dalam politik, situasi ini menjadi semakin rumit karena manusia memiliki kecenderungan untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri.

Penelitian ISEAS mengenai Pemilu 2024 di Indonesia menunjukkan adanya gejala selective belief: kecenderungan seseorang untuk lebih mudah mempercayai informasi yang datang dari lingkungan politik yang sejalan dengannya dan lebih kritis terhadap informasi dari kelompok yang berbeda. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sentimen partisan berbasis figur memiliki pengaruh kuat terhadap penerimaan seseorang terhadap disinformasi dan propaganda politik.

Artinya, persoalannya bukan hanya apakah sebuah informasi benar atau salah. Kita sering kali terlebih dahulu bertanya: siapa yang menyampaikan informasi itu?

Jika datang dari orang yang kita sukai, kita cenderung mencari alasan untuk mempercayainya. Jika datang dari orang yang kita tidak sukai, kita cenderung mencari alasan untuk menolaknya.

Pada titik tertentu, politik membuat kita kehilangan kemampuan untuk menilai argumen secara mandiri.

Saya kira ini salah satu bahaya terbesar dari polarisasi. Kita mulai memandang orang berdasarkan label kelompoknya. Ia pendukung tokoh A, berarti begini. Ia dekat dengan tokoh B, berarti begitu. Ia mengkritik tokoh C, berarti pasti punya kepentingan.

Padahal manusia jauh lebih rumit daripada label politik yang kita tempelkan kepadanya.

Seseorang bisa mendukung seorang tokoh dalam satu persoalan dan mengkritiknya dalam persoalan lain. Seseorang bisa memilih partai tertentu karena satu alasan, tetapi tidak menyetujui seluruh kebijakan partai tersebut. Seseorang bisa menyukai seorang pemimpin tanpa harus menganggap pemimpin itu selalu benar.

Politik yang sehat semestinya menyediakan ruang untuk kompleksitas semacam itu.

Sayangnya, media sosial sering bekerja sebaliknya. Ia menyederhanakan manusia menjadi kubu.

Dan ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam kubu “mereka”, apa pun yang dikatakannya mudah dianggap salah sebelum sempat didengar.

Ilustrasi dibuat dengan AI

Dari Kritik Menjadi Penghakiman

Kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Tanpa kritik, kekuasaan akan terlalu nyaman. Tanpa perbedaan pendapat, kebijakan publik tidak memiliki cukup ruang untuk diuji. Karena itu, saya tidak sedang mengajak kita menjadi masyarakat yang terlalu sensitif terhadap kritik.

Justru sebaliknya. Saya kira kita perlu lebih kritis, tetapi sekaligus lebih adil.

Masalahnya adalah ketika kritik berubah menjadi ad hominem. Kita tidak lagi membantah gagasan seseorang, tetapi menyerang orangnya. Kita tidak lagi mengatakan bahwa datanya salah, tetapi mengatakan bahwa ia bodoh. Kita tidak lagi mempertanyakan kebijakannya, tetapi menuduh bahwa ia menjilat, mencari keuntungan, iri, atau dibayar pihak tertentu.

Padahal motif seseorang tidak selalu bisa kita ketahui hanya dari satu unggahan.

Di sinilah saya merasa ada sesuatu yang hilang dari percakapan publik kita: kerendahan hati epistemik—kesadaran bahwa pengetahuan kita selalu memiliki batas.

Kita sering berbicara seolah-olah mengetahui seluruh cerita hanya karena melihat satu video berdurasi beberapa detik. Kita merasa memahami karakter seseorang hanya karena membaca beberapa unggahan. Kita bahkan merasa mengetahui isi hati orang lain hanya karena tidak menyukai pilihan politiknya. Bukankah itu terlalu percaya diri?

Penelitian tentang public shaming di media sosial juga menunjukkan persoalan serupa. Kritik publik memang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan mendorong seseorang bertanggung jawab. Namun ketika mekanisme tersebut tidak terukur, ia dapat salah sasaran, berubah menjadi penghinaan, bahkan mendorong orang menarik diri daripada memperbaiki perilakunya.

Dengan kata lain, mempermalukan seseorang tidak selalu membuatnya menjadi lebih baik. Kadang justru membuatnya semakin keras mempertahankan diri. Lebih buruk lagi jika kesalahan awalnya tidak pernah benar-benar dibuktikan.

Dalam konteks politik Indonesia, persoalan ini semakin kompleks karena ruang digital juga dapat menjadi arena pertarungan kepentingan. Kajian ISEAS mengenai jaringan political buzzers di Indonesia menunjukkan bagaimana jaringan semacam itu dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan dan memengaruhi opini publik. Penelitian lain mengenai operasi pengaruh digital di Indonesia juga menemukan adanya kampanye terkoordinasi yang berupaya membentuk opini publik melalui media sosial.

Karena itu, kita perlu berhati-hati. Tidak setiap kemarahan publik merupakan kemarahan yang sepenuhnya organik. Tidak setiap tren merupakan cermin dari pendapat mayoritas. Dan tidak setiap tuduhan yang viral layak dipercaya.

Kerumunan digital bisa saja sedang marah. Tetapi kemarahan bukan bukti.

Melawan Tanpa Ikut Menghakimi

Saya ingin melawan cancel culture, tetapi saya tidak ingin melawannya dengan cara yang sama. Ini bagian yang menurut saya paling sulit.

Ketika melihat orang lain gemar menghakimi, godaan terbesar adalah membalas dengan penghakiman. Ketika seseorang menuduh tanpa bukti, kita ingin membalas dengan tuduhan. Ketika seseorang merendahkan kelompok yang berbeda, kita ingin merendahkan kelompoknya.

Akhirnya kita hanya bertukar posisi. Yang berubah hanyalah siapa yang sedang memegang batu.

Karena itu, saya lebih tertarik pada gagasan budaya anti-penghakiman. Bukan budaya yang membiarkan kesalahan, melainkan budaya yang mampu membedakan antara mengoreksi kesalahan dan menghancurkan manusia.

Kalau seseorang keliru, katakan keliru. Kalau datanya salah, tunjukkan data yang benar. Kalau pernyataannya bermasalah, jelaskan mengapa bermasalah. Tetapi jangan merasa bahwa karena kita menemukan satu kesalahan, kita otomatis berhak menghakimi seluruh kehidupannya.

Manusia bukan satu unggahan. Manusia juga bukan satu kesalahan.

Ada sesuatu yang sering kita lupakan dalam kehidupan digital: jejak seseorang dapat bertahan jauh lebih lama daripada emosinya. Pernyataan yang ditulis lima tahun lalu bisa muncul kembali hari ini tanpa konteks. Kesalahan yang sudah disesali dapat kembali menjadi senjata. Seseorang mungkin sudah berubah, tetapi internet tidak selalu memberikan kesempatan yang sama kepada manusia untuk berubah.

Saya tidak mengatakan masa lalu harus dilupakan. Pertanggungjawaban tetap penting. Tetapi pertanggungjawaban berbeda dengan penghukuman tanpa batas.

Masyarakat yang sehat harus menyediakan dua hal sekaligus: akuntabilitas dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Demikian pula dalam politik. Mendukung seseorang tidak membuat semua pendapatnya benar. Menolak seseorang juga tidak membuat semua pendapatnya salah.

Bagi saya, kalimat sederhana ini sebenarnya dapat menjadi salah satu vaksin terhadap polarisasi.

Kita tidak harus menyukai orang yang berbeda dengan kita. Kita bahkan tidak harus setuju dengan pandangan politiknya. Tetapi kita perlu mampu mengatakan: Saya tidak setuju dengan Anda, tetapi saya tetap mengakui hak Anda untuk berbeda.

Itulah barangkali bentuk kedewasaan politik yang sering kita lupakan.

Demokrasi tidak dibangun dari keseragaman. Demokrasi justru diuji ketika kita berhadapan dengan orang yang pilihan politiknya membuat kita tidak nyaman.

Kalau kita hanya mampu menghormati orang yang sepemikiran, sebenarnya yang kita miliki bukan toleransi. Kita hanya sedang menikmati kenyamanan berada di antara orang-orang yang sama.

Demokrasi yang dewasa menuntut sesuatu yang lebih sulit: kemampuan hidup berdampingan dengan perbedaan.

Dan mungkin, mulai sekarang, sebelum ikut menekan tombol share, like, atau ikut menghakimi seseorang, ada satu pertanyaan sederhana yang layak kita ajukan kepada diri sendiri: apakah saya sedang membela kebenaran, atau sekadar sedang menikmati kesempatan untuk membenci orang yang tidak saya sukai?

Pertanyaan itu penting karena manusia sering kali lebih mudah menemukan kesalahan orang lain daripada memeriksa motif dirinya sendiri.

Saya tidak berharap ruang publik menjadi tempat yang steril dari kemarahan. Politik akan selalu memiliki konflik. Perbedaan kepentingan akan selalu ada. Bahkan ketidaksukaan adalah bagian yang wajar dari kehidupan bersama.

Yang saya khawatirkan adalah ketika kita mulai menganggap kebencian sebagai keberanian dan penghakiman sebagai moralitas.

Sebab pada akhirnya, kita mungkin berhasil membungkam seseorang hari ini. Tetapi jika kebiasaan itu terus dibiarkan, besok bisa jadi giliran kita yang dibungkam hanya karena berada di sisi yang berbeda.

Karena itu, mungkin perjuangan melawan cancel culture bukan terutama tentang menyelamatkan seseorang dari kritik. Ia adalah tentang menyelamatkan ruang publik agar tetap memiliki tempat bagi perbedaan, koreksi, pertobatan, dan dialog.

Kita tidak membutuhkan lebih banyak orang yang pandai membatalkan orang lain.

Kita membutuhkan lebih banyak orang yang mampu berbeda tanpa membenci, mengkritik tanpa merendahkan, dan mempertahankan keyakinan tanpa merasa perlu menghancurkan orang yang tidak sepakat.

Barangkali, di tengah dunia yang semakin gaduh, kemampuan untuk mengatakan “saya tidak setuju, tetapi saya tidak akan menghakimi Anda” justru merupakan bentuk keberanian yang paling sunyi—dan paling kita perlukan.