Cerita Pekerja Serabutan hingga Ojol Cari Solusi Agar Keluar dari Desil 6-10
PerbesarPenghasilan suami Nasria (33), warga Cipinang, Jakarta Timur, belum tentu dapat memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Dalam sehari, bisa saja sang suami tak membawa pulang uang sepeser pun.
Namun, saat mengecek data kesejahteraan melalui kanal Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), keluarga Nasria tercatat masuk ke desil 6.
Kondisi itu membuat Nasria mendatangi Posko Pengaduan Desil yang dibentuk oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (21/9).
Nasria mengaku suaminya memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan, dirinya merupakan seorang ibu rumah tangga. Setiap hari, sang suami mencari barang bekas yang dibuang orang di jalanan untuk kemudian dikumpulkan dan dijual.
“Namanya mencari barang bekas di jalanan, kadang ramai, kadang sepi. Kadang tidak dapat barang pun pernah,” kata Nasria saat ditemui di posko pengaduan, Senin (21/9).
“Namanya kan bukan pekerja kantor yang sudah tetap ada gajinya tiap bulan. Kalau kita kan nggak tentu, sehari-harinya kita di jalanan, apakah ada yang ngasih barang yang dibuang atau bagaimana, kan kita nggak tahu,” lanjutnya.
Ia dan suami memiliki dua anak, masing-masing duduk di kelas 4 SD dan satu lainnya berusia 4 tahun. Karena itu, ia bergantung hidup dari penghasilan tak tetap sang suami. Sebab, mereka tidak memiliki sumber penghasilan lain.
Nasria bercerita, kala itu ia mengetahui masuk desil 6 setelah mengecek data melalui kanal Cek Bansos dengan bantuan temannya. Kaget dengan hasilnya, dia pun bergegas datang ke posko untuk mengajukan koreksi data karena merasa kondisi keluarganya tidak sesuai dengan desil yang tercatat.
“Waktu itu teman-teman dan tetangga pada mengecek desil, ada yang berapa desilnya. Saya berusaha ingin tahu pengecekan desil asal mulanya bagaimana, terus saya tanya teman saya. Akhirnya saya mengecek, ternyata benar desil saya 6. Karena saya memang kurang paham, makanya minta panduan teman saya,” terang dia.
“Selama ini desil saya 6, sedangkan pekerjaan suami saya cuma mencari barang rongsok atau barang bekas,” ucap Nasria dengan nada heran.
Dia pun menjelaskan keluarganya belum pernah menerima bantuan sosial lain selain Kartu Jakarta Pintar (KJP), saat anak pertamanya duduk di kelas 3 SD. Ketika tercatat masuk di desil 6, hal itu yang membuat Nasria khawatir.
Karena itu, ia datang ke posko bukan karena bantuan tersebut sudah terhenti. Nasria justru khawatir status desilnya akan memengaruhi KJP yang diterima anaknya.
“Katanya sekarang kalau desilnya tinggi bisa tersendat KJP-nya. Makanya saya buru-buru masih melaporkan ini,” tuturnya.
Kemudian saat datang ke posko pengaduan, Nasria menjelaskan data-data yang harus diisi olehnya. Mulai dari KTP, KK, status desil saat ini, penghasilan, dan kondisi rumah.
Dengan adanya posko pengaduan ini, dia berharap pemangku kebijakan terkait dapat lebih teliti dan tepat saat menetapkan status kondisi ekonomi seseorang.
“Harapan saya, semoga ke depannya lebih teliti mengecek seperti apa orang yang benar-benar membutuhkan dan orang-orang yang benar-benar ada itu diseleksi lagi. Saya berharap seperti teman-teman saya, mendapat bantuan. Sedangkan saya belum pernah mendapatkan apa pun,” harapnya.
Pengalaman serupa juga dirasakan Agus (35), warga Pulo Gebang, Jakarta Timur. Status desil seorang pengemudi ojek online (ojol) itu sebelumnya berada di angka 5, tetapi saat dicek kembali, berubah menjadi rentang 6-10.
Sehari-hari dari pekerjaannya sebagai ojol, Agus mengaku penghasilannya bergantung pada jumlah order yang diperoleh.
“Terendah mungkin bersih sekitar Rp 50.000. Tertinggi bisa kalau kita nggak pilih-pilih orderan atau dari pagi sampai malam, bisa sampai Rp 200.000-Rp 250.000,” kata Agus.
Untuk menambah pemasukan keluarga, istrinya berjualan makanan secara online. Sebab, ia memiliki empat orang anak.
Agus mengaku belum pernah mengajukan bantuan pemerintah sebelumnya. Karena itu, kedatangannya ke posko lebih bersifat antisipatif sekaligus untuk membuka kemungkinan mengurus bantuan lain untuk anaknya, yakni mendapatkan KJP.
“Harapannya mudah-mudahan desilnya bisa turun dan bisa diperjuangkan. Karena bagaimana pun, keadaan saya saat ini sedang tidak bekerja, dan sekarang pekerjaan saya ya ojol,” jelasnya.
“Nanti bisa untuk kebutuhan keluarga. Mungkin bisa dapat bantuan KJP atau apa untuk anak sekolah, atau bantuan dari pemerintah yang lainnya atas penurunan desil. Harapan besarnya, desil turun,” pungkas Agus.
Di sisi lain, Mainah (56), warga Cipinang Jaya, datang ke posko bukan untuk mengurus datanya sendiri. Melainkan untuk mengadukan data desil adiknya, Wahyudin (46), yang tercatat masuk desil 8.
Wahyudin sehari-hari bekerja serabutan. Kata Mainah, dia biasanya bekerja jika mendapatkan panggilan dari tetangga yang membutuhkan jasanya, seperti memperbaiki genteng, mengecat, atau membereskan rumah.
“Kalau kerja begitu paling Rp 50.000-an satu hari. Tapi dalam satu hari itu dia enggak terus-menerus bekerja. Kalau ada pekerjaan, pokoknya dia kerja kalau disuruh orang,” ujar Mainah.
Mainah bercerita, sang adik memiliki dua anak yang masih berusia 6 dan 8 tahun. Sementara istrinya telah meninggal dunia. Karena mereka tinggal dalam satu atap, Mainah akhirnya memutuskan untuk membantu membiayai sekolah anak Wahyudin.
Menurut Mainah, Wahyudin juga belum pernah menerima bantuan pemerintah. Ia mengatakan status desil adiknya sebelumnya berada di angka 6 sebelum kemudian berubah menjadi 8.
“Saya cek lagi, saya ke kecamatan, saya cek lagi, ‘Wah, kok desilnya 8?’ Saya tanya, ‘Bagaimana, Pak, kok bisa di desil 8?” tutur Mainah ketika mengonfirmasi status adiknya ke kecamatan.
Mainah berharap kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan yang lebih diperhatikan dalam pendataan desil.
“Ke depannya itu desil dilihat dari ekonomi masyarakat. Kalau memang benar-benar tidak mampu, ya taruhlah dia di desil yang terendah,” harap Mainah.
Sementara itu, Ketua Umum Pospera Mustar Bona Manurung menerangkan posko pengaduan tersebut baru dibuka secara resmi sehari sebelumnya, yaitu Minggu (20/9). Pada hari pertama pembukaan, sekitar 1.300 warga disebut datang langsung dengan membawa KTP, KK, dan dokumen lainnya.
Warga yang datang pun tak hanya dari Jakarta Timur. Kata Mustar, mereka berasal dari sejumlah wilayah Jakarta, dan bahkan dari Tangerang dan Bogor.
Cikal bakal posko itu dibuat berawal dari Mustar yang menerima berbagai keluhan warga selama mendampingi masyarakat dalam mengurus Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, hingga sejumlah program bantuan lainnya.
“Saya dan teman-teman di sini itu memberikan bantuan Program Indonesia Pintar, khusus untuk anak SD, SMP, SMA, bahkan KIP Kuliah untuk yang melanjutkan perguruan tinggi,” ujar Mustar.
“Lalu secara tidak langsung, banyak yang mengadu di sini mereka tidak bisa mengusulkan kuliah. Kenapa? Karena terbentur desil. Sementara KIP Kuliah mensyaratkan desil itu di bawah 1 dan 4,” tambahnya.
Mustar menyebut pihaknya menemukan warga dengan pekerjaan informal dan penghasilan tidak tetap yang tercatat dalam desil tinggi. Ia mencontohkan mulai dari warga yang bekerja serabutan, menjadi pengemudi ojol, hingga ibu rumah tangga.
Ketika ditanya kumparan beritanya desil berapa yang paling tinggi didapatkan oleh warga yang mengadu, Mustar menjawab ada yang di desil 10. Padahal, menurut dia, rumah yang ditempati warga tersebut kurang layak.
“Desil 10. Rumahnya kayak kandang ayam,” beber Mustar.
“Lalu kemudian kita tanya, ‘Kenapa bisa terjadi?’ Katanya ketukar sama orang kaya. Desil orang kaya berubah lebih sedikit, nah dianya bertambah drastis, 10,” ungkap Mustar.
Nantinya, pengaduan yang masuk akan dihimpun dan disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan maupun pemutakhiran data.
“Nanti kalau bisa kita bawa ini ke Kementerian Sosial (Kemensos), BPS, DPR, atau bahkan ke Presiden. Artinya, data yang kita miliki ini menurut saya bukan hoaks dan itu bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa kita cek. Sudah semestinya negara hadir untuk kemudian terlibat langsung mengecek dan memastikan bahwa data yang mereka tuliskan dalam angka desil itu salah,” jelasnya.
Mustar berharap persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar warga tidak semakin lama kehilangan akses terhadap program pemerintah.
“Kalau saya dan teman-teman berharap ini diselesaikan dengan cepat. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena mereka bukan minta sertifikat tanah. Mereka tidak minta mobil, tidak minta fasilitas istimewa. Yang mereka minta adalah cuma hak yang kemudian terjepit karena masalah pendataan desil yang dibuat oleh pemerintah,” tutupnya.