Dari Kekayaan Menuju Kekuasaan: Membaca The Origin of Tyranny

Direktur Eksekutif MACS Institute, Penulis dan Pemerhati Pendidikan, Sosial, Sejarah dan Kebangsaan
ยทwaktu baca 3 menit
Tulisan dari Faiz Romzi Ahmad tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ada satu hal menarik dalam sejarah kekuasaan, tidak semua penguasa memulai perjalanannya dari istana, medan perang, atau jabatan politik. Sebagian justru berangkat dari sesuatu yang tampak jauh dari urusan kekuasaan, yakni kekayaan.
Sejarah memperlihatkan bahwa kekayaan bukan hanya memberikan seseorang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh kedudukan sosial. Dalam keadaan tertentu, kekayaan juga dapat menjadi sumber pengaruh, alat membangun jaringan, bahkan jalan untuk memasuki lingkaran kekuasaan politik.
Hubungan antara kekayaan dan kekuasaan inilah yang menarik ketika membaca The Origin of Tyranny karya Percy Neville Ure. Buku yang terbit pada 1922 ini membawa kita kembali ke Yunani kuno untuk menelusuri kemunculan para tiran pada abad ketujuh dan keenam sebelum Masehi.
Ure menawarkan cara pandang yang menarik. Ia tidak semata-mata melihat tirani sebagai hasil ambisi individu atau perebutan kekuasaan, tetapi mencoba menelusuri akar kemunculannya melalui perubahan kehidupan ekonomi masyarakat Yunani.
Ketika Kekayaan Menjadi Kekuatan Politik
Salah satu perhatiannya adalah perkembangan perdagangan dan penggunaan mata uang. Perubahan tersebut memungkinkan akumulasi kekayaan dalam skala yang lebih besar, sekaligus melahirkan kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan finansial dan pengaruh sosial.
Dalam pembacaannya, kekuatan ekonomi tersebut dapat menjadi modal bagi seseorang untuk memperoleh supremasi politik. Dengan kata lain, sebagian penguasa tidak selalu memulai perjalanan mereka dari politik. Mereka terlebih dahulu membangun kekuatan melalui perdagangan dan kekayaan, sebelum kemudian memasuki ruang kekuasaan.
Ure menelusuri sejumlah tokoh dalam sejarah Yunani, seperti Peisistratos di Athena, Polykrates di Samos, serta Cypselus dan Periander di Corinth. Melalui kisah mereka, Ure berusaha memperlihatkan hubungan antara perubahan ekonomi, kekayaan, dan kemunculan kekuasaan tiranik.
Ia bahkan membandingkan fenomena tersebut dengan keluarga-keluarga saudagar dan bankir di kota-kota Italia pada abad pertengahan, termasuk keluarga Medici di Florence. Perbandingan ini memperlihatkan sebuah pola yang menarik, kekayaan dapat menjadi fondasi bagi pengaruh politik.
Tentu, kekayaan tidak serta-merta menjadikan seseorang tiran. Namun, persoalannya menjadi penting ketika kekuatan ekonomi memiliki kemampuan untuk menentukan arah keputusan politik, sementara mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Membaca Kembali Kekuasaan Hari Ini
Di sinilah pembacaan terhadap Ure menemukan relevansinya. Kita hidup dalam dunia ketika kekuatan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan politik. Pemilik modal, kelompok bisnis, dan jaringan kepentingan ekonomi dapat memiliki akses luas terhadap proses pengambilan keputusan publik.
Demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua orang memiliki sumber daya dan kesempatan yang sama untuk memengaruhi keputusan politik.
Tentu, konteks Yunani kuno berbeda dengan demokrasi modern. Tidak tepat pula menyamakan setiap pengusaha yang memasuki dunia politik dengan seorang tiran. Akan tetapi, pertanyaan mengenai hubungan kekayaan dan kekuasaan tetap relevan untuk diajukan.
Membaca The Origin of Tyranny membuat kita menyadari bahwa sejarah politik tidak cukup dipahami hanya melalui pergantian penguasa, peperangan, atau perebutan jabatan. Ada proses ekonomi dan perubahan sosial yang turut membentuk jalan menuju kekuasaan.
Pada akhirnya, kekayaan dapat menjadi jalan menuju kekuasaan. Namun, kekuasaan semestinya tidak menjadi alat untuk mengabadikan kekayaan dan kepentingan segelintir orang.
Sebab, ketika keputusan publik lebih banyak ditentukan oleh kekuatan segelintir pemilik sumber daya, kita patut bertanya, sejauh mana kekuasaan masih benar-benar menjadi milik masyarakat.
